STRATEGIC ASSESSMENT. Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons Waketum PPP Arsul Sani yang membicarakan mencuat diskusi di internal partainya agar dilibatkan dalam penentuan cawapresnya Ganjar Pranowo. Puan memastikan PDIP akan membahas penentuan cawapres Ganjar secara bersama-sama dengan partai lainnya. “PDIP terbuka kemudian menerima usulan-usulan, akan dibahas bersama dan itu sudah menjadi satu hal yang disepakati antara Ketum PDIP dengan ketum dari PPP,” kata Puan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
“Pastinya akan kita bicarakan dan pastinya akan melibatkan capresnya juga,” katanya.
Puan menyebut Ganjar perlu mengetahui figur cawapres yang sesuai keinginannya. Dia mengatakan setiap partai memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan figur bacawapresnya.
“Apakah kemudian capresnya itu berkeinginan, punya keinginan seperti apa, bagaimana, dan lain-lain, kan setiap partai punya mekanisme untuk bisa menentukan siapa bacawapresnya,” ujar dia.
Arsul sebelumnya mengungkapkan ada pembicaraan berkembang di internal soal ketidakpastian Sandiaga Uno menjadi bacawapresnya Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan isu itu berkembang karena internal mendengar informasi Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar.
“Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal itu diskursus, kalau ternyata Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap PPP itu, gitu, lho. Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang, karena kan juga tahu bahwa di PPP itu jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak,” kata Arsul kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Arsul lalu menyebut internalnya memang telah mendengar soal isu bahwa Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar. Dengan demikian, muncullah isu yang berkembang itu.
“Muncul seperti itu kan pasti, kan teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih. Kan begitu, pasti lah,” ujar dia. Arsul menekankan komunikasi PPP dengan PDIP berjalan baik sejauh ini. “Hubungan kita dengan PDIP baik sekali dan selama ini komunikasinya juga baik, dan kami barangkali ya juga terhormat. Buktinya waktu Pak Ganjar sama relawan itu kan kita juga diundang itu. PPP beda lah dengan PSI,” katanya seraya bergurau. Dia pun blak-blakan berkembangnya isu itu agar PDIP mengajak PPP bicara soal penentuan cawapres Ganjar.
“Meskipun kita menghormati bahwa yang akan menentukan siapa pasangannya Pak Ganjar itu PDIP atau Bu Mega tapi barangkali dengan pesan seperti itu, teman-teman PPP itu sedang mengatakan, ‘ya kami juga harus diajak bicaralah’, gitu lho kira-kira,” tambahnya.
Jagat media sosial dihebohkan dengan viralnya ceramah mursyid Thoriqoh Naqsabandiyah Ponpes Suryalaya silsilah ke 38, Syekh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul atau Abah Aos.
Dalam ceramahnya, Abah Aos mengibaratkan Anies Baswedan seperti Imam Mahdi saat manaqib Syekh Abdul Qodir Jaelani di Masjid Agung Cimahi Jawa Barat pada Sabtu, 15 Juli 2023.
Beragam tanggapan pun disampaikan masyarakat soal video tersebut. Para pendukung Anies sepakat dengan pernyataan Abah Aos. Sedangkan sebagian lainnya menilai video tersebut hoaks.
Video tersebut diedit sedemikian rupa, sehingga seakan-akan Abah Aos mendukung Anies dalam Pilpres 2024. Padahal senyatanya Abah Aos tengah menjelaskan soal Dajjal dan Imam Mahdi. Viralnya video Abah Aos pun ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Sebagai pimpinan partai pendukung Anies dalam Pilpres 2024 itu, Jansen mengaku tidak mengerti soal Imam Mahdi, termasuk Anies yang digadang sebagai Imam Mahdi.
Menurutnya, syarat seorang menjadi pemimpin harus didasarkan kepada ide dan gagasan serta mengerti persoalan dalam menghadapi tantangan bangsa di masa depan. “Aduhhh ampunnn, aku gak ngerti-ngerti soal Imam Mahdi ya. Yg aku tahu melalui pemilu, kita mau milih pemimpin bangsa ini,” tulis Jansen lewat status twitternya @jansen_jsp pada Senin (7/8/2023).
“Syaratnya menurutku dia harus punya ide-gagasan, pintar, ngerti persoalan yang akan dihadapi dan harus diselesaikan dibangsa kita yang sangat besar, komunal dan beragam ini dll,” jelasnya.
Oleh karena itu, narasi-narsi tersebut diungkapkannya tidak perlu digaungkan untuk menguatkan tokoh-tokoh yang diusung. “Untuk itu jikapun harus menilai seseorang pantas tidak jadi pemimpin, kita pakai ‘parameter dunia’ sajalah, yang terukur, terlihat dan bisa dinilai. Tidak perlu pakai ‘parameter langit’ segala-lah dengan berbagai istilah dan julukan yang aneh-aneh,” ungkap Jansen.
“Titisan dewalah, titisan inilah dll, Titisan imam inilah, imam itulah dll yang tidak bisa diverifikasi. Seperti tidak ada lagi saja yg bisa dijual dari kandidat yg kita dukung itu. Aku pribadi tidak setuju dan melarang hal-hal yang beginian,” bebernya. Mengutip pernyataan Tan Malaka, Jansen mengungkapkan hal-hal klenik telah menjadi kekurangan bangsa Indonesia sejak lama.
Hal-hal mistis itu katanya menjadi salah satu penghambat Indonesia dalam meraih kemerdekaan.
“Kalau kata Datuk Tan Malaka dulu, percaya pada hal-hal beginilah salah satu penyakit dibangsa kita sejak dulu. Termasuk jadi penghambat Indonesia Merdeka. ‘Logika Mistika’ kalau kata Tan percaya pada hal-hal mistik. Secara gamblang Tan menyebut, bangsa kita ini sejak dulu percaya dengan berbagai macam takhayul, hantu, jin, kesaktian gaib, batu keramat dll. Segala hal yang berhubungan dengan mistik/klenik,” ungkap Jansen.
“Itu maka kemudian Tan tidak membatasi, merdeka ‘hanya’ dalam pengertian kita mengusir penjajah Belanda saja, namun juga merdeka menyangkut logika berpikir pada warga bangsa ini. Sehingga tidak lahir lagi logika irasional termasuk dalam hal memilih pemimpin,” bebernya.
“Utk itu mari dalam memilih pemimpin apalagi di era yang sudah sangat maju saat ini, kita jauhkanlah parameter yang gaib-gaib, takhayul dll. Ukuran kita memilih pemimpin sekarang yang rasional-rasional sajalah yang bisa diukur,” jelas Jansen.
Sementara, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said mengatakan nama Yenny Wahid tak pernah diusulkan tiga partai koalisi sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Menurutnya, dari banyak nama yang telah dijaring NasDem, Demokrat, dan PKS, nama Yenny Wahid tak pernah masuk.
“Sepanjang pengetahuan saya, dalam pembahasan Tim 8 nama itu (Yenny Wahid) tidak diajukan oleh parpol anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan,” kata Sudirman kepada CNNIndonesia.com. Namun, Sudirman mengaku senang semakin banyak tokoh yang mulai membuka diri dan bersedia mendampingi Anies. Menurut dia, hal itu menandakan Anies diakui sebagai tokoh perubahan.
Di lain sisi, Sudirman menyebut satu nama cawapres saat ini telah di kantong Anies. Koalisi hanya sedang menunggu momentum yang tepat bagi Anies untuk mengumumkan nama tersebut.
“Tentang nama cawapres sudah lama kita sampaikan ke publik, saat ini sudah di kantong Pak Anies. Kita sedang menunggu momentum terbaik untuk mengumumkannya,” kata dia.
Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, menyatakan siap jika dipinang sebagai calon wakil presiden. Dia tak spesifik menyebut sosok capres yang mau ia dampingi. Menurut Yenny, dirinya dekat dengan tiga bakal capres saat ini, baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Namun, dia mengaku memiliki hubungan khusus dengan Anies.
“Saya pulang dari ambil master saya di Amerika, Mas Anies tawari saya di Paramadina, beliau waktu itu jadi rektor,” kata Yenny di kompleks parlemen, Senayan. Tawaran itu direspons baik oleh NasDem. Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choiri mengaku pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan Yenny menyambut kesiapannya maju sebagai cawapres.
“Pasti ada, komunikasi dan diskusi harus terus dilakukan,” kata dia.
Putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid mengaku siap jika dirinya diminta untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024. Sebagai orang yang sudah lama aktif di dunia politik, Yenny berujar bahwa dirinya harus siap jika diminta untuk menduduki jabatan publik. Menurut Yenny, seorang politikus mestinya punya keinginan untuk menduduki jabatan publik agar bisa membuat kebijakan demi membuat perubahan positif di masyarakat.
“Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik,” kata Yenny di kompleks parlemen. Dia menambahkan bahwa jabatan publik adalah alat yang paling cepat untuk membuat perubahan-perubahan kebijakan di masyarakat. Sehingga, menurut dia, seorang politikus harus siap menduduki jabatan publik jika ada kesempatan.
“Ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik,” kata Yenny.
Sementara itu, Yenny mengaku saat ini dirinya dekat dengan semua bakal cawapres. Khususnya Anies Baswedan. Menurut dia, dia memiliki kedekatan khusus dengan Anies karena pernah menjadi rektor sekaligus dosennya di Universitas Paramadina.
“Saya pulang dari ambil Master saya di Amerika, Mas Anies tawari saya di Paramadina, beliau waktu itu jadi rektor,” kata dia.
Dengan Ganjar Pranowo, dia juga mengaku dekat karena berada di lingkungan pertemanan yang sama. Yenny menyebut suaminya adalah alumni Universitas UGM dan teman Ganjar. Sedangkan dengan Prabowo, dia juga mengaku dekat karena suaminya pernah aktif di Partai Gerindra.
Namun, Yenny menyebut bahwa dinamika politik saat ini masih berlangsung cair. Dia mengaku masih mempertimbangkan sejumlah faktor terkait tawaran dirinya untuk diminta sebagai cawapres.
“Semua orang masih berkomunikasi, semua orang masih melakukan negosiasi. Jadi kita lihat saja nanti,” kata Yenny.
Sementara, anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan mengatakan nama Yenny Wahid tidak masuk dalam pertimbangan Koalisi Perubahan sebagai cawapres Anies. Syarief menegaskan posisi cawapres Anies bagi Demokrat sudah jelas.
Pihaknya telah memberikan wewenang kepada Anies untuk menentukan pilihannya asal tetap mengacu pada piagam KPP. “Menurut informasi tidak dalam pertimbangan ya,” kata Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan muncul banyak kesalahpahaman setelah pihaknya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Paloh menyebut banyak pihak yang mempertanyakan posisi NasDem, apakah masih berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau sudah keluar.
“Kebebasan setiap warga negara yang memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih tidak boleh dibatasi oleh alasan apapun juga. Konsekuensi ini diambil NasDem agar kesalahpahaman yang seakan akan ketika kita mencalonkan capres kita bahwa kita mengeluarkan diri dari pemerintahan yang kita dukung selama ini,” kata di Medan.
“Sejak 2014 NasDem dikenal sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi. Kemudian 2019 partai kita juga dikenal sebagai pengusung utama pemerintah Jokowi,” ujarnya menambahkan.
Paloh memastikan NasDem tetap komitmen memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Ia mengaku sudah mantap melabuhkan pilihan kepada Anies untuk Pilpres 2024.
“Sekarang pun kita masih menyatakan kita adalah partai yang masih punya komitmen memberikan dukungan khususnya pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Tapi kita juga bijak, di tengah perjalanan ketika kita deklarasikan capres kita yang bernama Anies Baswedan pada 3 Oktober 2022 kita dihadapkan pada suasana baru,” katanya.
Setelah deklarasi dukungan ke Anies, kata Paloh, banyak yang mempertanyakan apakah NasDem masih dalam barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi.
“Suasana yang mempertanyakan apakah kita masih dalam barisan partai dalam pemerintahan atau tidak. Suasana apakah kita sudah meninggalkan pemerintahan ini atau tidak. Kita harus menegaskan kembali kesalahpahaman ini. Yang dimaksud NasDem sejatinya adalah kita ingin agar proses perjalanan, sistem dan demokrasi di negeri ini harus tetap terjaga seutuhnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Paloh menyebut Anies akan memenangi Pilpres 2024 jika memang Tuhan menghendaki.
“Sebagai suatu panggilan demokrasi. Kita harus persiapkan segala sesuatu. Kita berharap capres yang kita perjuangkan insyaallah kalau memang tuhan memberikan rida-Nya dia akan terpilih menjadi presiden,” katanya.
Selain itu, Paloh berharap NasDem yang selama ini posisinya sebagai partai kelas menengah bisa naik kelas. Ia mengajak seluruh kader NasDem agar tetap menjaga soliditas.
“Kita punya harapan dan keyakinan kita berkehendak dan punya obsesi besar bahwa kita akan naik kelas menjadi partai kelas atas. Sumatera basis utama kita adalah Sumatera Utara,” ujarnya.
NasDem telah membangun koalisi bersama Demokrat dan PKS. Mereka sepakat mengusung Anies sebagai calon presiden. Namun, hingga kini Anies belum mengumumkan nama cawapres pendampingnya di Pilpres 2024.
Bacapres Anies Baswedan mengunjungi kediaman Habib Hasyim Al Haddad (Bang Hasyim) di Banyuwangi, Jawa Timur. Anies bersilaturahmi sekaligus meminta doa dari para ulama.
Dalam kunjungan itu Anies sudah ditunggu para ulama dan kiai. Di acara itu juga terpasang spanduk ‘Doa Kyai dan Ulama se-Banyuwangi untuk Anies Baswedan’. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu didoakan oleh para kiai. Salah satu yang dipanjatkan yakni mendoakan Anies menang Pilpres 2024.
“Pak Anies seorang yang amanah, baik saat menjadi gubernur DKI maupun saat menjadi menteri pendidikan. Pak Anies seorang akademisi yang pintar, seorang negarawan. Pak Anies juga orang yang ahlusunnah wal jamaah. Beliau bukan penganut Islam radikal. Jadi sudah cocok menjadi presiden,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Hisyam Syafaat, di depan para ulama lainnya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis tim Anies Baswedan.
Anies berterima kasih atas dukungan dan doa dari para ulama di Banyuwangi. Anies kemudian memberikan sambutan dan memperkenalkan diri serta amanat yang diberikan oleh partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat.
Anies optimistis menyambut Pilpres 2024 setelah didoakan para ulama di Banyuwangi. Dia berharap dukungan itu terus datang.
“Kami datang ke sini untuk satu tujuan yaitu untuk meminta doa. Dari Banyuwangi matahari pertama terbit, insyaallah dari tempat ini pula terbit kebaruan dan perubahan,” kata Anies.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan untuk segera menentukan bakal calon wakil presiden (bacawapres). Sebab, ia mengatakan, ada potensi hengkangnya Partai Demokrat jika ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih sebagai bakal RI-2. “Nasdem, Demokrat, PKS, kita bekerja dengan segala (kemampuan). Kita tidak transaksional, kita ini beresiko (terpecah) dan sudah mulai ada resikonya,” ujar Mardani pada Kompas.com. “Jangan biarkan Partai Demokrat, Mas AHY (hengkang),” sambung dia.
Menurutnya, penting untuk Anies segera menentukan pendamping untuk menjajaki Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Alasannya, supaya elektabilitas Anies bisa optimal. Ia melihat turunnya tingkat elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Sumatera Barat (Sumbar) karena tak kunjung ada kejelasan nama bacawapres. “Kalau sudah lengkap (bacapres-bacawapres), sekber (sekretariat bersana) sudah terbentuk, target ditetapkan, aksi dilaksanakan, maka lancar sudah. Gerakan di bawah jalan,” sebut dia. Di sisi lain, Mardani menganggap wajar Demokrat ingin AHY mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Sebab, selama ini Demokrat mengandalkan AHY untuk mendongkrak elektabilitas partainya untuk kepentingan pemilihan legislatif (pileg). “Dia (Demokrat) relying (mengandalkan) on ke Mas AHY. Jadi kalau Mas AHY tidak tampil, katakan di cawapres, maka bisa separuh mesin utama pileg itu tidak optimal,” tuturnya. Diketahui AHY dan Demokrat terus mendesak agar Anies segera mengumumkan pendampingnya.
Bahkan, AHY mengklaim tak ada kejutan dalam proses penentuan bacawapres itu. Malah, semakin lama diumumkan berarti KPP kehabisan banyak waktu untuk mensosialisasikan bacapres-bacawapres ke masyarakat. Sementara, Nasdem bersikeras tak ingin terburu-buru. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menganggap perlu momentum yang tepat untuk Anies mendeklarasikan bacawapresnya.
Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said menyatakan koalisi kini mulai menyusun struktur tim pemenangan nasional untuk Anies Baswedan. Sudirman menuturkan koalisi juga tengah merumuskan visi misi Anies sebagai calon presiden sambil menyiapkan berkas administrasi pendaftaran. “Struktur organisasi tim pemenangan nasional sedang mulai dibahas,” kata Sudirman. Namun, lanjut Sudirman, pihaknya belum sampai membicarakan figur yang akan masuk dalam struktur tim pemenangan tersebut. Menurut dia, anggota pemenangan anies akan diusulkan oleh tim delapan yang mewakili tiga partai koalisi pendukung.
Walaupun begitu, Sudirman menegaskan anggota tim pemenangan bukan hanya berasal dari partai. Mereka disebut juga akan berasal dari unsur nonpartai.
“Pada waktunya tim delapan akan diperluas dengan mengundang lebih banyak wakil-wakil dari partai, dan tokoh-tokoh masyarakat non partai yang bersedia berjuang bersama,” kata Sudirman.
“Sesuai arahan Pak Anies, tim delapan sedang terus mempersiapkan segala sesuatunya untuk langkah-langkah pemenangan,” imbuh dia.
Koalisi Perubahan yang mendukung Anies terdiri dari NasDem, PKS, dan Demokrat. Hingga saat ini Anies dan koalisi belum mengumumkan cawapres yang akan mendampingi di Pilpres 2024.
Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyampaikan empat sektor prioritas yang kebijakannya bakal dirombak jika ia memenangi Pilpres 2024. Hal itu dia sampaikan dalam safari politiknya di Bandung, Jawa Barat bersama para simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Pertama harga kebutuhan pokok yang mahal, berubah menjadi terjangkau,” kata Anies dikutip dari siaran pers. Kedua, biaya kesehatan yang mahal, juga harus diubah menjadi terjangkau. Ia menegaskan, negara harus memastikan rakyat dari berbagai kalangan bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Sektor ketiga, yakni problematika lapangan kerja bagi penduduk usia produktif menjadi hal yang harus segera diberikan solusi. Terlebih, Indonesia segera memasuki bonus demografi hingga 2030 mendatang.
“Kemudian, banyak anak muda lulus sekolah dan kuliah tapi sulit cari kerja, sulit lapangan pekerjaan, diubah dan disiapkan lapangan pekerjaan sehingga yang mereka yang sudah sekolah dapat bekerja dan memiliki kesempatan untuk sejahtera,” katanya.
Sektor terakhir adalah akses pendidikan berkualitas yang akan menjadi prioritas apabila dia terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia. “Ketika anak lahir, ayah ibunya ingin mereka tumbuh besar dan mendapat pendidikan dengan baik, tapi bangku sekolahnya tak cukup, jumlah bangku per tingkat pendidikan tak sama, ini yang akan diubah dan pendidikan menjadi prioritas utama, menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga tuntas,” paparnya.
Meski demikian, Anies tak memaparkan lebih jauh strateginya untuk membawa perubahan bagi keempat sektor itu. Sebagai penutup, Anies menyebut, perubahan yang sedang diperjuangkan ini bukan sekedar mengganti orang yang ada di pemerintahan maupun di legislatif, melainkan adanya perubahan keadilan bagi Indonesia. “Perubahan yang kita usung bukan tentang orang, tapi perubahan kebijakan, kita ingin Indonesia adil yang memberi kesempatan bagi semua. Maka dari itu kita harus menangkan baik itu pilpresnya maupun pilegnya,” pungkas dia.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto menegaskan agar semua bisa taat dengan aturan batas usia minimal calon wakil presiden (Cawapres) yang sudah ditetapkan saat ini. Hal itu dia sampaikan merespons perkara uji materi terkait syarat minimal usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai, ada manuver kekuasaan dalam upaya mengubah umur capres-cawapres dari minimal 40 menjadi 35 tahun. “Berbagai manuver-manuver kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan, tapi pedoman yang paling elementer terkait Pemilu adalah kita konsisten kepada peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Menurut Hasto, sebaiknya aturan yang sudah berlaku tidak diubah di tengah jalan persiapan Pemilu 2024. “Bagi PDI-P, peraturan yang ada saat ini berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama -sama,” katanya. Selain itu, kata Hasto, kewenangan membuat atau mengubah aturan terkait batas usia cawapres ada di tangan legislatif, bukan kewenangan MK.
“Dari hasil diskusi dengan para ahli hukum tata negara terkait batas usia itu adalah bagian dari Open Legal Policy yang dimiliki oleh DPR-RI,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, saat ini MK sedang menangani dua perkara uji materi terkait syarat minimum usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Perkara pertama adalah perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. PSI meminta batas usia minimum capres-cawapres 40 tahun dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya 35 tahun, seperti ketentuan Pilpres 2004 dan 2009 yang diatur Pasal 6 huruf q UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU Nomor 42 Tahun 2008.
Sementara itu, pada perkara kedua bernomor 51/PUU-XXI/2023, penggugat merupakan Sekretaris Jenderal dan Ketua Umum Partai Garuda Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabhana. Penggugat meminta agar batas usia minimum capres-cawapres tetap 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Dalam perkembangannya, gugatan mengenai batas usia capres dan cawapres kemudian dikaitkan dengan upaya untuk memuluskan langkah bagi Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan partai yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU).
Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menekankan NU sudah memutuskan lewat forum Muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis.
“Enggak ada, enggak ada [PKB representasi NU]. NU ini sudah keputusan Muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis, jadi semuanya sama saja,” ujar Gus Yahya saat ditanyakan terkait apakah PKB merupakan representasi NU di sela-sela forum Asean Intercultural and Interreligius Dialogue Conference (IIDC), The Ritz-Carlton, Jakarta. Gus Yahya menilai meski PKB lahir dari tokoh-tokoh NU, akan tetapi posisi PBNU kala itu sekadar sebagai fasilitator. Sebab, kata dia, ada warga NU yang memiliki aspirasi ingin membuat partai.
Ia juga mengatakan PBNU sudah tidak ikut campur lagi setelah partai itu terbentuk lantaran melepaskan diri dari politik praktis.
“Sudah habis itu sudah sekarang semuanya tergantung pada upaya dari setiap aktor dan partai politik ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk diantaranya warga NU, Siapa yang mendapat kepercayaan? Ya silakan,” kata dia.
Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan tak boleh ada calon presiden dan calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU. Ia juga menekankan tidak ada partai politik yang boleh mengatasnamakan NU.
“Calon siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada,” kata Gus Yahya.
Baru-baru ini petinggi PKB dan PBNU kembali saling berkomentar terkait mandat NU. Perdebatan ini muncul setelah Cak Imin mengatakan PKB akan pakai daya tarik NU untuk kepentingan Pilpres 2024. Menurut dia, PKB juga merupakan bagian dari NU.
“Penegasan NU-PKB, PKB-NU itu kan penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid, rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat. Itu sebetulnya penegasan komitmen juangnya, komitmen juang ke NU-an. Karena PKB ini banyak mandat perjuangan NU,” kata Cak Imin di DPP PKB.
Pernyataan Cak Imin ini lantas direspons Wasekjen PBNU Sulaeman Tanjung. Sulaeman menegaskan PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada PKB.
“Kalau Muhaimin bilang PKB dapat mandat perjuangan dari NU, itu salah,” kata Sulaeman dalam keterangannya. Ketua Yayasan YNS sekaligus kader PKB di Kabupaten Bogor, Yusinta Ningsih Syarief mengatakan sebanyak 20 ribu relawan bakal mengikuti deklarasi dukungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Deklarasi rencananya akan digelar di GOR Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Dengan adanya deklarasi nanti yang dihadiri oleh 20 ribu orang di GOR Jonggol, harapan kami bahwa PKB bukan hanya berdiri di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi hari ini PKB membuktikan eksistensinya bahwa salah satu ujung penilaian Jabar itu ada di Bogor. Dengan catatan secara demografi jumlah DPT terbanyak ini,” kata Yusinta kepada wartawan.
Deklarasi akan digelar pada 10 Agustus 2023. Yusinta mengatakan sudah saatnya Cak Imin melangkah lebih jauh, yaitu menjadi presiden. “Kami akan melaksanakan kegiatan deklarasi YNS Ngarojong Gus Muhaimin Iskandar sebagai presiden 2024 di tanggal 10 Agustus 2023. Jadi dengan deklarasi ini, kami mengirim sinyal khusus atau pesan khusus untuk koalisi PKB bahwa sudah saatnya PKB move on,” ungkapnya.
“Kenapa? Selama ini PKB sudah menjadi bagian dalam koalisi apapun untuk ikut berperan serta. Kita tahu bahwa dalam dua kali menjadi presiden, PKB itu cukup berperan aktif menjadi tonggak perjuangan koalisi selama dua periode ini,” sambungnya.
Menurutnya, sudah bukan saatnya Cak Imin hanya sebagai pengikut dari koalisi. Dia mengatakan minimal Cak Imin sudah seharusnya menjadi cawapres.
“Jadi dengan deklarasi ini, kami sebagai salah satu gerbong atau barisan Gus Muhaimin Iskandar, pingin bahwa koalisi manapun itu tawaran kepada Gus Muhaimin itu bukan hanya sebagai follower, terlalu murah kalau sebagai followers. Tetapi ya minimal bergerak follower ya cawapres. Itu satu hal mutlak yang harusnya ditawarkan pada seorang Gus Muhaimin,” ungkapnya.
Wakil Koordinator Relawan Prabowo, Haris Rusly Moti, menyebut akan ada dua organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) Gerindra Prabowo Subianto. Siapa?
“Ada dua organisasi relawan pendukung Jokowi yang akan deklarasi, namun belum kita umumkan,” kata Haris kepada wartawan di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta Barat.
Haris menilai wajar saja jika pendukung Jokowi kini mendukung Prabowo. Sebab, kata Haris, banyak kesamaan antara kepemimpinan Jokowi dan Prabowo. “Tapi tanggapan kami, kalau hari ini banyak sekali komunitas relawan yang dulunya mendukung Jokowi sekarang pindah dukung Prabowo, saya kira itu normal saja,” tuturnya.
“Karena antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo banyak kesamaan, kesamaan dari sisi primbon, lahir di Rabu PON. Jadi mungkin takdirnya sama setelah Pak Jokowi dilanjutkan Pak Prabowo menjadi presiden,” imbuhnya.
Haris mengungkap setidaknya ada 150 kelompok relawan yang sudah menyambangi Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di Jakarta. Haris pun menyebut 20 diantaranya sudah menyatakan dukungannya secara resmi.
“Sekarang sudah ada lebih dari 150 relawan datang ke sini dan yang sudah deklarasi ada sekitar 20 lebih,” tuturnya.
Lebih lanjut, Haris berharap kelompok relawan ini dapat terbentuk hingga 5.000 komunitas di seluruh Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Tujuannya, kata Haris, untuk menjabgkau seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang.
“Kali ini sampai bulan Oktober nanti Insyaallah mudah-mudahan sudah terbentuk 5000 komunitas organisasi relawan di seluruh plosok dengan tujuan untuk menjangkau seluruh masyarakat di berbagai macam pelosok dengan berbagai latar belakang,” kata Haris.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko mengakui membutuhkan waktu 25 tahun untuk merenung sebelum akhirnya memutuskan untuk bertemu bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia pun sempat mengungkit sejarah Orde Baru.
Budiman menjelaskan bahwa dirinya dan Prabowo pernah berhadapan saat proses menumbangkan Orde Baru, saat itu dia adalah aktivis dan Prabowo merupakan prajurit TNI. Pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (18/7) malam merupakan inisiatifnya sendiri.
“Saya butuh 25 tahun untuk merenung dan pada akhirnya saya putuskan, oke saya temui Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Saya disadarkan bahwa pada akhirnya apa yang kami lakukan, apa yang kami alami, kalau mengutip kata-kata Bung Ikhyar tadi adalah dulu di zaman Orde Baru, tugas negara dan tugas sejarah itu bentrok, tugas negara dan tugas sejarah di Orde Baru itu berlawanan dan itu adalah salah, tidak seharusnya tugas negara itu melawan tugas sejarah, karena sebuah negara itu harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan sejarah,” kata Budiman Sudjatmiko dilansir detikSumut.
Budiman lalu mengaku banyak merenungi di benaknya terkait tidak adanya rasa marah dan dendam kepada orang-orang yang pernah menjadi lawannya saat menjadi aktivis di zaman Orde Baru. Dia bahkan mengungkit pernah divonis penjara 13 tahun saat masa itu.
“Salah satunya begini ‘kenapa saat saya bertemu dengan orang-orang yang pernah menghadapi saya, berhadapan dengan saya, baik itu yang dulu pernah menangkap saya, baik itu yang dulu pernah menginterogasi saya, baik itu hakim yang pernah memvonis saya 13 tahun penjara, baik itu orang yang pernah membocorkan tempat saya bersembunyi sehingga saya dan teman-teman saya ditangkap dan akhirnya saya divonis 13 tahun penjara. Kenapa saat saya bertemu, tuan guru, kok tidak pernah setitik pun saya punya rasa marah dan dendam,” ungkapnya.
Budiman juga mengungkit perenungan itu dimulai sejak terakhir ditangkap pada 1996. Dia mengaku setidaknya sudah 6 kali ditangkap sejak duduk di SMA. Namun demikian, dia menekankan tidak pernah ada rasa dendam sama sekali terhadap lawan-lawannya di masa itu.
“Jadi setelah saya periksa selama 25 tahun, bahwa saya tidak pernah punya rasa dendam pada lawan-lawan saya maka saya yakin bismillahirrahmanirrahim ini lah jalannya, dulu kita berlawan karena tugas sejarah, sekarang kita berkawan juga karena tugas sejarah. Terima kasih,” tuturnya.
Dwi Kundoyo bakal caleg PSI DPRD DKI Jakarta dan Estugraha bakal caleg PSI DPRD Kota Bogor menyatakan mundur dari kontetasi Pemilu 2024. Dwi dan Estugraha juga menyatakan mundur dari keanggotaan PSI buntut kunjungan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke PSI beberapa waktu lalu. “Dengan penuh kesadaran, melalui kalimat, ‘ideologi dibentuk oleh sejarah’, saya menyatakan mundur sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari PSI. Ikut serta dalam kesempatan ini, Estugraha (Egha) Wakil Ketua Umum Ganjarian Spartan, yang juga caleg DPRD PSI dari Dapil 4, Kota Bogor, menyatakan mengundurkan diri,” kata Dwi Kundoyo kepada wartawan di Ciasem 12, Menteng, Jakarta Pusat.
Dwi mengatakan dirinya bergabung dengan PSI lantaran PSI mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Namun, menurutnya PSI kini ‘bermain mata’ dengan Prabowo Subianto.
“Saya tertarik ikut serta berjuang bersama PSI, karena PSI berdasarkan hasil Rembuk Rakyat yang diadakan oleh PSI pada Oktober 2022 menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun belum sampai menunaikan amanah organisasi, PSI saya anggap sudah main mata dengan Prabowo Subianto. Kehadiran Prabowo ke DPP PSI, yang disambut hangat buat saya sudah mencederai semangat dan pandangan perjuangan saya selama ini,” ujarnya.
Dia mengatakan keputusan mundur itu sudah dibicarakan di internal Ganjarian Spartan. Sebagai informasi, Dwi Kundoyo merupakan Sekretaris Jenderal Ganjarian Spartan dan Estugraha merupakan Wakil Ketua Ganjarian Spartan.
“Untuk yang pertama saya juga sekaligus menyatakan mundur sebagai caleg dan keluar dari PSI dari keanggotaan PSI, kemudian yang kedua, ya tentu saja kota berkomunikasi di internal Ganjarian Spartan tetapi sikap ini sebenernya, kita sudah timbang saat saya menyaksikan kehadiran Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dia menyinggung sikap DPP PSI yang semringah menyambut kunjungan Prabowo. Padahal, menurut Dwi, PSI kerap mengeluarkan narasi perlawanan ke Prabowo.
Selain itu, dia juga berbicara terkait isu mundurnya pengurus Ganjarian Spartan di Papua pegunungan dan Maluku. Dia menyebutkan SK Ganjarian Spartan di dua wilayah itu belum pernah dikeluarkan.
“Ada berita dari beberapa pengurus Ganjarian Spartan yang mengundurkan diri dari Ganjarian, itu ada dari counter Papua pegunungan, kemudian ada dari Maluku, dan kemudian dan dari Bengkulu,” kata Dwi.
“Saya perlu meluruskan informasi ini, yang pertama kita belum pernah mengeluarkan SK terhadap counter Ganjarian Papua Pegunungan dan Maluku, jadi dua counter ini belum keluar SK, karena sampai dengan hari ini kita tunggu pergerakan mereka untuk membentuk counter yang memang di Ganjarian itu ada syarat pendirian counternya itu belum terlaksana atau tidak terlaksana, sehingga mereka memang belum bisa disebut sebagai Spartan,” imbuhnya.
Kemudian, Estugraha mengatakan dirinya dan Dwi akan fokus di Ganjarian Spartan usai keluar dari PSI. Dia menyebutkan pihaknya ingin fokus memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
“Saya tambahkan sedikit, saya termasuk caleg dari Ganjarian Spartan untuk DPRD Kota Bogor dapil 4, tadi terkait dengan pertanyaan bahwa apakah fokus tidak mencaleg lagi di tempat lain? Insyaallah kami akan fokus di Ganjarian Spartan dengan keluarnya kami dari pencalegan dari PSI ini, membuat kami untuk kembali giat dan fokus di Ganjarian Spartan khusus bagaimana memenangkan Pak Ganjar di 2024,” ujar Estugraha.
PSI akhir-akhir ini diketahui terlihat dekat dengan Ketum Gerindra sekaligus bacapres 2024, Prabowo Subianto. Akankah PSI beralih mendukung Prabowo?
“PSI masih punya sejumlah mekanisme internal antara lain Kopdarnas. Kok bisa konklusinya begini (PSI beralih dukung Prabowo)?” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. Prabowo diketahui sempat berkunjung ke kantor PSI Rabu (2/8). Prabowo hadir bersama sejumlah petinggi Gerindra.
PSI Pada 3 Oktober 2022 mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai capres Pemilu 2024. PSI menyebut Ganjar memiliki semangat kebangsaan yang sejalan dengan PSI. “Dari hasil rembuk rakyat itu kami mengumumkan bahwa PSI akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024,” kata Garace kala itu.
Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, mundur sebagai pembawa acara di YouTube Cokro TV lantaran mengklaim tak diperkenankan mengkritik PDIP yang kini mencapreskan Ganjar Pranowo. Pendiri dan Host Cokro TV, Eko Kuntadhi, menyebut Ade Armando sudah terlihat condong mendukung bacapres Prabowo Subianto. “Kalau dilihat dari sepak terjang para pendiri Cokro, kayaknya sering juga deh, saya dan teman-teman Cokro kritik PDIP. Perdebatan saya sama Trimedya Panjaitan di ILC malah viral sejak lama,” kata Eko kepada wartawan.
Ia mengatakan Cokro TV memang sepakat mendukung Ganjar Pranowo. Ia mengatakan belakangan Ade justru dinilai lebih condong ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
“Yang sebetulnya terjadi, teman-teman Cokro sepakat berdiri mendukung Ganjar. Sementara Ade Armando kayaknya mulai condong ke Prabowo. Jadi, ya nggak ketemu. Intinya itu,” kata dia.
Ia menyebut alasan mundurnya Ade bukan tak diperkenankan untuk mengkritik. Melainkan, lanjutnya, sejak awal Cokro tak setuju sosok Prabowo Subianto menjadi presiden.
“Jadi bukan nggak boleh mengkritik, karena sejak Cokro didirikan dulu kami adalah kelompok yang nggak setuju orang seperti Prabowo jadi Presiden. Jadi nggak mungkin bersatu sama orang yang berafiliasi ke sana,” ungkapnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto angkat suara perihal kabar partai berlambang pohon beringin itu akan mendukung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Apakah benar dukungan kepada Prabowo akan disampaikan pada bulan ini? “Bisa sampai bulan September juga,” katanya setelah Penganugerahan KUR Award dan Penyaluran KUR untuk UMKM yang diselenggarakan di Pos Bloc, Gedung Filateli, Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Namun demikian, Airlangga memastikan dukungan yang disampaikan Golkar tidak akan disampaikan pada detik-detik akhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun juga menegaskan kalau Golkar tidak akan mendukung Anies Baswedan dalam pilpres mendatang.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan kalau Golkar menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Jika batas minimal usia capres/cawapres 35 tahun dikabulkan, apakah Golkar akan mendorong Gibran sebagai cawapres?
“Kita tunggu hasil MK,” ujar Airlangga. “Golkar mendorong kader muda, menpora muda, ketua Golkar Surakarta di bawah 30 tahun,” lanjutnya. Partai Golkar tak keberatan untuk menjadi kendaraan politik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia.
“Saya kira enggak keberatan selama dalam proses pembicaraannya itu semua hal bisa disepakati,” kata Doli dalam program The Political Show CNN Indonesia TV. Namun, Doli menyampaikan di internal Golkar belum ada diskusi membahas kemungkinan mengusung Gibran sebagai cawapres. Sebab, putra sulung Presiden Joko Widodo itu bukan kader Golkar.
Doli mengatakan Golkar terbuka menjadi kendaraan politik Gibran bukan hanya untuk yang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, banyak tugas-tugas lain yang juga bisa menjadi kewenangan Gibran.
“Kalau itu jadi bagian kesepakatan pembicaraan. Nanti kan pembicaraan enggak cuma itu, enggak cuma capres, bukan hanya soal apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
“Tapi itu saya bilang, pembagian peran, kontribusi, pembagian tugas, kewenangan, banyak,” imbuhnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid sebelumnya menilai Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ideal menjadi pasangan di Pilpres 2024.
Nama Prabowo diusulkan sejumlah Ketua DPD Golkar saat bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Bali pada akhir pekan lalu. Nusron sendiri menyodorkan nama Gibran untuk menjadi calon wakil presiden.
“Kalau misal usulan DPD dan usulan saya dijahit dan diramu juga bagus, Prabowo-Gibran. Ini juga ideal,” ujar Nusron kepada CNNIndonesia.com lewat pesan tertulis. Gibran sudah menjelaskan posisinya dalam wacana ini. Dia merasa tidak mungkin menjadi cawapres karena sejumlah keterbatasan.
Gibran menegaskan bahwa dirinya belum cukup umur untuk menjadi cawapres. Selain itu, putra sulung Presiden Jokowi itu juga merasa belum pantas dari segala hal.
“Sudah saya jawab, umur belum cukup, ilmunya belum cukup, semua belum cukup. Aku kudu piye meneh? (saya harus bagaimana lagi?),” katanya.
Akan tetapi, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) tengah melakukan uji materi pasal dalam UU Pemilu yang mengatur batas minimal usia capres-cawapres 40 tahun.
Syarat usia minimal bisa saja berubah atau jadi kurang dari 40 tahun jika MK mengabulkan permohonan yang diajukan penggugat.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui dirinya menjalin hubungan dekat dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus capres Prabowo Subianto terkait peluang koalisi di Pilpres 2024. Menurut Airlangga, Partai Golkar dan Gerindra saat ini berada di tahap pembicaraan detail soal kemungkinan koalisi. Kedua partai, menurut dia mulai membahas sejumlah hal strategis, seperti pembagian kekuasaan, kerja sama parlemen, hingga peluang cawapres. “Semuanya masuk. Kita bicara power sharing, bukan hanya power sharing, kerja sama di parlemen dan sebagainya,” kata dia di program The Political Show CNN Indonesia TV.
Namun, Airlangga menyebut sejumlah topik pembahasan tersebut belum bisa diumumkan. Sebab menurut perjanjian, jika topik pembahasan tersebut bocor, peluang kerja sama kedua partai akan batal demi hukum.
“Kalau kerja sama kita lagi bicara detail, belum bisa dipublish. Karena kalau dipublish, perjanjiannya batal demi hukum,” kata dia.
Menurut Airlangga, dirinya tak memiliki masalah pribadi dengan Prabowo. Dia mengaku kenal dekat Prabowo sejak dulu, saat masih sama-sama aktif di Golkar. Bahkan menurut dia, Prabowo juga sempat ikut dalam konvensi penentuan capres Partai Beringin.
Menghadapi Pilpres 2024, Airlangga menyebut dirinya juga telah terlibat komunikasi dengan Prabowo dalam setahun terakhir. Dia mengaku beberapa kali juga sempat berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.
“Saya sudah ke Hambalang. Saya sudah bicara. Bolak balik kita bicara close door,” kata Airlangga.
Namun, kata dia, kesepakatan koalisi antara kedua partai akan tetap mempertimbangkan partai-partai lain, seperti PAN dan PKB yang merupakan rekan koalisi Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
“Kita juga ada kawan-kawan lain. Ada yang dari PAN, ada Cak Imin. Kita open pembicaraan terbuka saja,” kata Airlangga.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan Dewan Pakar tak berwenang memberikan tenggat waktu ke Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menentukan sikap di Pemilu 2024. Menurutnya, tugas Dewan Pakar adalah memberikan masukan. “Dewan itu kan memberikan masukan. Bukan ngasih-ngasih deadline, mengancam-ancam begitu, bukan tugasnya itu,” kata Mekeng kepada CNNIndonesia.com.
Mekeng menegaskan satu-satunya forum yang bisa mengevaluasi kepemimpinan ketua umum yaitu melalui musyawarah nasional atau Munas. Ia menjelaskan dalam AD/ART Golkar, Dewan Pakar bertugas untuk memberikan masukan ataupun pandangan bagi DPP.
“Yang bisa melakukan evaluasi terhadap ketua umum itu munas, peserta munas. bukan Dewan. Itu menurut saya agak offside,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni tetap mendorong evaluasi terhadap Airlangga sesuai dengan rekomendasi mereka pada akhir Juli lalu. Dewan Pakar Golkar akan menilai perkembangan dinamika politik hingga akhir Agustus ini. Setelah itu, Dewan Pakar Golkar akan melakukan Rapat Pleno IX pada awal September.
“Kami memberi batas waktu sebelum Agustus berakhir. Baru nanti setelah itu kami akan adakan Rapat Pleno IX untuk lakukan evaluasi,” ucap Ganjar. Ganjar menuturkan Dewan Pakar menanti keputusan Airlangga soal arah dukungan Golkar di Pilpres 2024. Selain itu, Dewan Pakar juga terus memantau kelanjutan proses hukum yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Pemilihan Presiden (Pilpres) RI kembali jadi sorotan. Kali ini dari negara tetangga Australia. Dalam blog khusus The University of Melbourne “Indonesia at Melbourne”, dimuat tulisan soal salah satu calon presiden (capres), Anies Baswedan. Indonesia at Melbourne sendiri adalah platform untuk analisis, penelitian dan komentar tentang Indonesia kontemporer yang dijalankan Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) di Melbourne Law School. Tulisan soal Anies ini dimuat Helen Pausacker. Ia merupakan Wakil Direktur CILIS dan Editor Eksekutif untuk Australian Journal of Asian Law.
Dalam artikel “2024 elections: the third candidate, Anies Baswedan”, ia menulis bagaimana di tiga kali pemilu RI sebelumnya, 2009, 2014 dan 2019, hanya ada dua kandidat bersaing di puncak jabatan presiden. Namun kali ini, kemungkinan ada tiga nama.
“Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan,” muatnya, dikutip Rabu (9/8/2023). Dikatakannya sebenarnya jajak pendapat menunjukan Anies tidak mungkin maju ke putaran kedua sebagai calon presiden. Tapi, kata dia, Anies tampaknya bertekad untuk tetap maju dengan dukungan dari koalisi tiga partainya Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
“Lantas, siapakah Anies, dan mengapa ia begitu bertekad untuk tetap bertahan?,” tambahnya.
Ia kemudian menguliti profil Anies. Mulai dari kapan ia lahir, hingga mapannya keluarga mantan rektor itu.
“Kakek Anies, Abdurrahman Baswedan, adalah seorang jurnalis dan menteri kabinet selama Revolusi Indonesia. Kedua orang tuanya adalah akademisi, di mana ayahnya, Rasyid Baswedan, adalah mantan rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.,Istri Anies, Fery Farhati Ganis, adalah seorang pendidik anak usia dini,” tulisnya.
“Anies bersekolah di sekolah dasar dan menengah negeri tetapi juga menghabiskan satu tahun sebagai siswa pertukaran AFS di Milwaukee, Wisconsin,” tambahnya.
“Berbeda dengan Ganjar atau Jokowi (Presiden Joko Widodo), Anies berasal dari keluarga yang mapan di masyarakat, seperti halnya Prabowo,” jelasnya. Ia pun menyinggung bagaimana Anies sempat menjadi kabinet transisi untuk presiden terpilih, Jokowi. Ia pun menjelaskan bagaimana di 2016, Anies dan Jokowi tampak berselisih.
“Anies dipecat di tengah kritik atas kinerjanya dan tuduhan tidak memprioritaskan program Indonesia Pintar (Indonesia Pintar) Jokowi, yang memberikan bantuan kepada siswa sosial ekonomi rendah,” tulis Pausacker.
“Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada jabatan politik baru, mencalonkan diri untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2017 dengan Sandiaga Uno sebagai pasangannya,” tambahnya menyebut nama Menteri Pariwisata RI saat ini.
Saat Anies menjadi Gubernur Jakarta, juga menjadi sorotannya. Ia menulis bagaimana keluhan muncul terkait janji pemilunya yang dilanggar ketika pemerintahannya mengeluarkan izin bangunan di pulau buatan yang direklamasi.
“Keputusannya untuk menutup akses pejalan kaki ke beberapa jalan untuk mengakomodasi pedagang kaki lima juga membuat marah beberapa orang,” muatnya.
“Ada juga kekhawatiran tentang transparansi anggaran dan tuduhan dia terlibat korupsi dalam pementasan balapan mobil listrik Formula E. Hal itu dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski para pembelanya menyebut tudingan itu bermotif politik,” ungkapnya. Soal polarisasi etnis dan kencangnya isu agama juga diungkapkannya. Meski, kental akan dua hal itu, ia berujar kini Anies menggaungkan toleransi dalam kampanya terbarunya.
“Sempat bungkam soal etnis dan agama sejak menjabat (sebagai Gubernur DKI Jakarta), Anies kini angkat bicara prestasinya dalam mendorong toleransi,” tulis Pausacker.
“Dia telah menunjukkan bahwa pemerintahnya meningkatkan pengeluaran untuk mendukung semua agama, memberikan izin pembangunan untuk tiga puluh gereja Kristen, mengizinkan lagu-lagu Natal dinyanyikan di jalan, dan mendirikan pohon Natal besar di Jakarta Pusat,” jelasnya.
Pausacker mengatakan wajar ini dilakukan Anies. Sebab secara historis, masyarakat Indonesia tidak pernah menunjukkan kecenderungan untuk memilih partai Islam, atau kandidat yang memiliki keyakinan agama yang kuat dalam pemilu nasional.
“Jika bukan karena hubungannya dengan mobilisasi kelompok garis keras Islam pada 2017, Anies mungkin lebih mudah menarik suara protes dari orang-orang yang tidak ingin memilih dua kandidat lainnya (Prabowo, Ganjar), yang keduanya memiliki pandangan yang lebih sekuler. Inilah yang kini menjadi masalah bagi Anies,” ungap Pausacker.
“Untuk saat ini, Anies sedang belajar dan melakukan rebranding. Dan terlepas dari hasilnya tahun depan, usia memihaknya, jadi dia akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri lagi. Mungkin itu sebabnya dia begitu bertekad untuk tetap dalam perlombaan?” tandasnya.
Gerakan Menolak Pemilu 2024
Aktivitis politik, Ratna Sarumpaet, tiba-tiba muncul ke publik. Dalam kemunculannya kali ini, Ratna menyampaikan dirinya membentuk Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) untuk menolak Pemilu 2024. “Aku enggak memilih pemilu soalnya. Jadi gerakan kami itu menolak Pemilu juga,” tegas Ratna saat jumpa pers di kediamannya, di Tebet, Jakarta Selatan.
Ratna menegaskan, bersama GSI, pihaknya menolak Pemilu 2024. Menurutnya, dari ketiga bakal capres itu tidak menunjukkan keseriusannya ingin mengubah bangsa Indonesia.
Ketiga bacapres yang dimaksud Ratna yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ratna menuturkan, dia baru akan berpartisipasi pada pemilu jika di antara tiga bakal calon tersebut ada yang mengatakan mau kembali ke UUD 1945 yang asli.
“Orang mau maju jadi nyapres itu mau bikin apa? Apa yang bisa, misalnya dilakukan oleh mereka untuk terjadinya perubahan? Enggak ada. Kecuali ada satu yang mengatakan, ‘Aku mau kembali ke UUD ’45’, aku dukung itu.” ujar Ratna Sarumpaet.
Ratna berpendapat saat ini janji yang disampaikan para bacapres hanyalah janji manis. “Tapi kan sekarang perubahannya selalu dengan bahasa intelektual yang dibungkus manis supaya kelihatannya sopan, bukan itu. Rakyat itu sudah terlalu banyak dijanji-janjiin,” sambungnya.
Jika mengacu pada UUD 1945 yang asli, sambung Ratna, Indonesia tak mengenal sistem pemilu one man one vote. Menurut Ratna, dalam UUD 1945 hanya mengenal sistem keterwakilan dari warga bangsa.
“Kalau UUD 1945 itu kan prinsip dari kita kan demokrasinya adalah keterwakilan, kenapa? Karena kita terdiri warga bangsa. Kita enggak bisa sama dengan Amerika atau negara-negara barat yang one man one vote. Karena mereka itu lahir dari proses eksploitasi dominasi yang ideologinya imperialisme dan kolonialisme, jadi enggak mungkin sama,” ucap dia.
Meski begitu, Koordinator Gerakan Selamatkan Indonesia ini menegaskan bahwa secara personal dirinya tidak ada persoalan apapun terhadap ketiga bakal capres tersebut.
“Aku enggak punya persoalan sama mereka. Tapi aku persoalan pada bangsa ini,” pungkas Ratna Sarumpaet (Red/dari berbagai sumber).
