STRATEGIC ASSESSMENT. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden 2024 di Provinsi Sumatera Barat. Hasilnya, bacapres Gerindra Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi dengan 48 persen. Survei ini digelar pada 26 Juni-10 Juli 2023 dengan melibatkan 810 responden di tiap dapil. Adapun Sumatera Barat terdiri dari 2 dapil, dengan demikian responden total di 2 dapil yakni 1.620. Metode survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka. Adapun margin of error survei yakni +/- 3,5% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Para responden ditanyakan ‘jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu/bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini?’. Hasilnya, Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Berikut ini hasil surveinya: Juli 2023 : Prabowo Subianto 48%; Anies Baswedan 39,5% dan Ganjar Pranowo 6,2%. Januari 2023 : Anies 49,6%, Prabowo 33,9% dan Ganjar 7,7%.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi lalu membahas terkait hasil survei tersebut. Dia menyampaikan meningkatnya elektabilitas Prabowo Subianto karena keberhasilannya memulihkan dukungan warga Sumatera Barat.
“Pak Prabowo berhasil memulihkan dukungan pemilih warga Sumbar, tapi lagi-lagi perjalanan masih jauh,” kata Burhanuddin saat memaparkan survei.
Selain itu, dia menyebut ada kerja keras Ketua DPD Sumbar Gerindra Andre Rosiade yang membuat elektabilitas Prabowo Subianto meningkat. Selain itu, Prabowo juga disebut mampu memulihkan elektabilitasnya setelah di Januari sempat turun drastis.
“Mungkin berkat tim solid, Bung Andre sebagai komandan lapangan kerja keras, ya terpotret dalam survei, terkonfirmasi, tapi lagi-lagi perjalanan masih jauh, yang menarik buat saya tadi sempat turun suara Pak Prabwo, Anies unggul signifikan di Januari 2023, ternyata di Juli 2023 ada perubahan,” ujarnya.
“Ini bukti masuknya Pak Prabowo ke Pemerintahan Pak Jokowi meski sempat berefek negatif ke Pak Prabowo di Januari, tetapi perlahan tapi pasti Pak Prabowo mampu pulihkan elektabilitasnya,” lanjut dia.
Sementara, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid memastikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah bergabung dalam koalisinya bersama Partai Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (PKB) di Pilpres 2024. Pernyataan Jazilul merespons kunjungan Prabowo Subianto ke kantor pusat PSI. Jazilul menyambut baik kehadiran PSI sebagai rekan koalisi baru.
“Sudah, Tidak ada masalah. Lebih banyak yang bergabung lebih baik. Selamat bergabung, teman baru,”, kata. Menurut Jazilul, PSI bergabung menyusul deklarasi dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) ke Prabowo Subianto. Partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu menurut Jazilul juga telah bergabung ke KKIR.
Menurut dia, keduanya hanya tinggal mengikuti deklarasi bersama capres dan cawapres dari koalisi. Deklarasi bersama akan dilakukan setelah nama capres dan cawapres koalisi tersebut telah ditetapkan.
Kepada dua partai baru itu, Jazilul mengingatkan soal piagam koalisi yang telah ditekan Gerindra dan PKB. Ia ingin semua anggota koalisi mengikuti piagam tersebut.
Satu dari lima poin yang disepakati antara lain mengatur, capres dan cawapres yang akan diusung koalisi akan ditentukan bersama oleh Ketua Dewan Pembina/ Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.
Namun, meski telah 11 bulan mengumumkan koalisi, PKB dan Gerindra hingga kini belum mengumumkan sosok capres dan cawapres yang akan mereka usung. PKB disebut-sebut masih berpeluang meninggalkan koalisi setelah pertemuan dengan PDIP beberapa waktu lalu.
Juru bicara (jubir) PSI Sigit Widodo membantah klaim Jazilul tersebut. Sigit menegaskan partainya belum memutuskan untuk berlabuh di salah satu koalisi Pilpres 2024, termasuk koalisi pendukung Prabowo Subianto. PSI mengklaim masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo di Pemilu 2024.
“Belum mas, PSI masih menunggu arahan Pak Jokowi untuk pencapresan,” kata anak buah Ketua Umum PSI Giring Ganesha itu kepada CNNIndonesia.com.
Lebih lanjut, Sigit mengklaim PSI tegak lurus pada Jokowi. Sigit juga mengingatkan Politikus PDIP tersebut sudah mengingatkan agar tidak kesusu dan tidak grusa-grusu terkait penentuan pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.
Jajaran Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mesra dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai saling berjumpa di DPP PSI, Jakarta, kemarin. Padahal, PSI beberapa kali sempat menyampaikan dukungannya, termasuk lewat baliho, untuk bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana nasib dukungan itu? Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mulanya menjelaskan terkait pertemuan PSI dan Gerindra. Dia menyebut kunjungan itu hanya sebatas silaturahmi tanpa adanya deklarasi. “Kunjungan kemarin adalah silaturahmi. Pak Prabowo seorang tokoh nasional dari partai kedua terbesar berbesar hati mendatangi kantor PSI, partai bocil ingusan, tentu kami apresiasi. Tidak ada deklarasi,” kata Grace.
Grace pun menyebut PSI terbuka jika kandidat bacapres lainnya hendak menyambangi PSI. Dia juga menyebut pihaknya belum sama sekali mengarahkan dukungan ke salah satu capres.
“Kalau nanti kandidat lain mau bertamu juga tentu akan kami terima dengan senang hati,” ucapnya.
Grace lalu menjelaskan terkait dukungan PSI kepada Ganjar Pranowo. Dia tidak menampik bahwa PSI juga memang membuat baliho dukungan ke Ganjar di sejumlah daerah.
“Baliho merupakan bagian dari rembuk rakyat yang kami buat tahun 2022,” ujarnya.
Sebagai informasi, salah satu baliho PSI bergambar Ganjar Pranowo yang sempat membuat heboh pernah berdiri di Blitar, Jawa Timur. Baliho itu bergambar Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid beserta logo PSI di sisi kiri.
Kembali ke Grace. Dia menyebut baliho itu juga dibuat untuk sekadar mengumumkan ke publik bahwa Ganjar Pranowo mempunyai elektabilitas tinggi untuk maju di 2024. Dia menekankan baliho itu hanya edukasi untuk publik.
“Polling ketika itu tertinggi Pak Ganjar, kami umumkan ke publik. Kami ingin edukasi publik agar publik mulai diskusi soal capres jauh-jauh hari,” ujar dia.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan pertemuan jajarannya dengan PSI berlangsung mesra. Prabowo siap bergandengan dengan PSI jika memutuskan bergabung. “Oh iya, kita tentunya ingin mengajak semua kekuatan merah putih, semua kekuatan Indonesia untuk bekerja sama,” kata Prabowo saat konferensi pers di DPP PSI, Jakarta. Prabowo menjawab terkait apakah mau mengajak PSI gabung koalisinya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang hadir di lokasi juga meminta agar semua pihak menunggu perkembangan lebih lanjut. Dia menyebut pertemuan yang terjadi antara PSI dan Gerindra berlangsung hangat dan mesra.
“Ya disimak aja teman-teman yang pasti har ini perbincangannya hangat,” ucap Grace. “Mesra, mesra, mesra ya,” ujar Prabowo menimpali.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno merespons Kader PSI Ade Armando yang mengingatkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar berhenti memakai istilah petugas partai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hendrawan menyebut banyak pihak yang berusaha mendegradasi istilah petugas partai tersebut. “Terima kasih untuk masukan Ade Armando dan cukup banyak teman yang lain. Istilah ‘petugas partai’ memang sering disalahpahami. Bahkan ada yang berusaha mendegradasi sebutan tersebut, terutama pihak-pihak yang melantunkan narasi deparpolisasi,” kata Hendrawan kepada wartawan.
Hendrawan lanas menjelaskan makna petugas partai yang pernah diucapkan Megawati kepada Ganjar Pranowo. Dia menyebut petugas partai sesungguhnya pribadi yang diberi kepercayaan kepada partai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
“Petugas partai berarti mereka yang diberi kepercayaan partai untuk melaksanakan tugas-tugas untuk kepentingan bersama. Tugas-tugas tersebut mulia, karena politik adalah seni mengkonversi aspirasi kebajikan menjadi aspirasi kebijakan,” ucapnya.
Dia menyayangkan lantaran adanya upaya-upaya mendegradasi makna petugas partai tersebut. Menurutnya, ada banyak yang seakan-akan menganggap petugas partai itu berarti bersifat partisan.
“Ada upaya mendegradasi makna petugas partai. Seakan istilah ini bersifat partisan. Partai seolah-oleh diperhadapkan dengan rakyat. Kepentingan partai tidak identik dengan kepentingan rakyat. Ada diskoneksi. Padahal, petugas partai bersenyawa dengan petugas rakyat, karena kaderisasi yang dilakukan partai menggunakan kurikulum politik partai yang berwatak kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan,” ujar dia.
“Dalam iklim yang sangat liberal, kedaulatan ada di tangan orang per-orang. Peran organisasi politik dianggap minimal. Dalam kultur gotong royong, rakyat justru memiliki kekuatan dalam persatuan dan kebersamaan. Kesamaan nasib dan cita-cita menjadi elan perjuangan dan pengabdian,” lanjutnya.
Karena itu lah, dia menegaskan kesalahpahaman ini harus diluruskan. “Kesalahpahaman ini harus diluruskan. Tanpa keberpihakan kepada aspirasi rakyat, cepat atau lambat parpol akan kehilangan vitalitas eksistensialnya,” imbuh dia. Ade Armando mempersoalkan istilah ‘petugas partai’ yang disampaikan Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Jokowi. Ade meminta Megawati tak lagi menggunakan istilah tersebut.
“Iya kita semua tahu dia, Presiden Jokowi adalah putra terbaiknya PDIP yang sudah dihibahkan kepada Indonesia, tapi janganlah diulang-ulang terus bahwa dia adalah petugas partai. Nanti para pendukung Jokowi akan sakit hati, lo, Bu. Dan kalau mereka sakit hati mereka mungkin akan menarik dukungan mereka dari Pak Ganjar. Jadi janganlah terus disebut sebagai petugas partai,” kata Ade Armando.
“Pak Jokowi adalah presiden yang sekarang harus mengabdi pada rakyat Indonesia, bukan tunduk pada PDIP atau tunduk pada Bu Mega saja. Jadi tolong ya Bu, tolonglah para petugas PDIP yang lain, tolong ingatkan Bu Mega agar jangan gunakan istilah petugas partai kepada Pak Jokowi. Oke,” sambungnya.
Politikus Partai Demokrat kubu Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Hengky Luntungan membentuk relawan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hengky menyebut relawan yang dibentuk itu bernama Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President. Deklarasi dukungan sudah dilakukan pada 27 Juli lalu di Jakarta.
“Tanggal 27 Juli, kami pelantikan sekaligus mendeklarasikan tiada kata lain selain Prabowo for president,” ucap Hengky saat dihubungi CNNIndonesia.com. Relawan yang baru dibentuk itu berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari warga sipil, purnawirawan, mahasiswa hingga politikus.
Politikus yang dimaksud berasal dari Demokrat, PPP, PKB hingga Partai Gelora serta Hanura. Hengky mengklaim mereka ikut serta secara perorangan. “Saat pelantikan dan deklarasi juga dihadiri Bapak Harris Rusly Motty (wakil koordinator relawan Prabowo),” ucap Hengky.
Hengky mengklaim relawan yang baru dibentuk tidak memiliki kaitan dengan Moeldoko. Meski Moeldoko dulu duduk bersamanya di KLB Demokrat pada akhir 2021, namun Hengky Mengklaim tidak ada hubungan apa-apa dengan relawan Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for President.
“Enggak ada. Sama sekali enggak ada,” ucapnya. Hengky mengatakan pengurus Demokrat hasil KLB seperti Darmizal, Ahmad Yahya dan Johnny Allen Marbun juga tidak termasuk anggota relawan yang dilantik.
Meski begitu, Hengky menyebut mereka telah memberikan dukungan. Dia yakin Darmizal, Ahmad Yahya dan Johnny Allen Marbun juga akan bergabung dalam waktu dekat.
Deklarasi selanjutnya bakal digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, belum ditentukan tanggal deklarasi. Hengky mengatakan waktu deklarasi di Jawa Timur bakal menyesuaikan dengan jadwal Prabowo Subianto agar bisa hadir.
Hengky masih termasuk keluarga besar Partai Demokrat karena termasuk dalam jajaran pendiri. Namun, ia enggan memberikan dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, AHY masih tergolong muda dan butuh banyak pengalaman sebelum menjadi pemimpin Indonesia.
“Ada beberapa hal. Pertama Partai Demokrat yang dipimpin AHY itu tidak demokratis. Kedua, dia menyingkirkan seluruh pendiri dan deklarator. Itu naif. Ketiga, dia masih terlalu muda,” ucap Hengky.
Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan maksud dari pernyataannya terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu KSP Moeldoko atas SK Menkumham tentang kepengurusan Partai Demokrat. Pernyataan soal PK Moeldoko itu sempat disampaikan Mahfud dalam video yang diunggah oleh YouTube Rhenald Kasali beberapa waktu lalu.
“Enggak masuk akal kalau dimenangkan (PK kubu Moeldoko) mungkin hakimnya mabuk itu,” kata Mahfud dalam video tersebut. Saat menjawab pertanyaan wartawan, Mahfud mengatakan dalam persoalan PK itu, dirinya tidak membela Partai Demokrat, namun membela keputusan pemerintah.
“Soal PK-nya Pak Moeldoko terhadap Partai Demokrat itu ya, saya tidak membela Partai Demokrat. Saya membela pemerintah yang membuat keputusan, yang membuat keputusan itu saya bersama Menkumham. Resminya ditandatangani Menkumham tapi saya bekerja dengan dia,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Ia menjelaskan gugatan kubu Moeldoko itu telah kalah dalam tingkatan pengadilan sebelumnya. Sehingga, kata dia, saat diajukan PK, ia membelanya.
“Digugat ke pengadilan, kita bela. Menang. Naik banding, kita bela lagi keputusan pemerintah, menang. Kita bela lagi ke tingkat Mahkamah Agung lalu menang, kan sudah inkrah. Lalu sekarang ada PK, ya saya bela dong ini kan keputusan pemerintah dimana saya ikut membuat,” ucapnya.
Secara logika, menurut Mahfud, kurang masuk akal jika PK yang diajukan kubu Moeldoko saat ini akan dikabulkan oleh hakim. “Sudah kalah di Menkumham, kalah di tiga tingkat pengadilan, ya berharap terlalu banyak untuk menang itu, menurut saya ya agak kurang masuk akal meskipun bisa saja, kalau ada mukjizat. Termasuk hakimnya menurut saya, hakim yang rasional ya sudah, itu kan hanya soal keputusan sah atau tidak sah,” ujar Mahfud.
Atas dasar itu, ia pun menepis anggapan bahwa PK yang diajukan kubu Moeldoko itu adalah bentuk upaya pemerintah untuk ‘mengerjai’ Partai Demokrat.
“Orang menuduh, ini pemerintah ini ngerjain Partai Demokrat lagi. Tidak ada urusannya. Kita tidak ada urusan dengan Partai Demokrat. Saya membela keputusan pemerintah, karena ini adalah yang digugat bukan Partai Demokrat, tapi keputusan pemerintah. Maka saya bela, karena saya yang ikut membuat keputusan itu,” ujarnya.
Kasus ini bermula ketika kubu Moeldoko membuat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB itu, Moeldoko didapuk sebagai ketua umum.
Mereka lalu menggugat SK Menkumham yang mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat. Gugatan diajukan ke pengadilan, namun ditolak. Banding pun ditolak.
Kubu Moeldoko lantas mengajukan kasasi, namun kembali ditolak. Terbaru, peninjauan kembali diajukan ke MA.
Jaksa KPK mengungkapkan sejumlah aliran uang tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah 2013-2022 Ricky Ham Pagawak. Nama Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat dan anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan disebut menerima uang Ricky. “Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan,” ujar jaksa KPK saat membaca dakwaan di Pengadilan Tipikor Makassar.
Jaksa mengatakan Hinca mendapat uang Rp 50 juta dari Ricky. Selain itu, Ricky memberikan uang ‘sumbangan’ ke Partai Demokrat. Diketahui, Demokrat adalah partai Ricky.
“Uang sejumlah Rp 50 juta ke rekening milik Hinca IP Pandjaitan. Dan perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu terdakwa Ricky Ham memberikan uang sejumlah Rp 1,5 miliar kepada Reyhan Khalifa (Staf Bendahara di DPP Partai Demokrat) untuk sumbangan kepada Partai Demokrat,” ungkap jaksa.
Berikut rincian TPPU yang disebut jaksa KPK:
1. Uang sejumlah Rp 380 juta ke rekening atas nama Brigita Purnawati Manohara
2. Uang sejumlah Rp 1,575 miliar ke rekening atas nama Christa Fransiska Djasman
3. Uang sejumlah Rp 50 juta ke Rekening milik Hinca IP Pandjaitan
4. Membelanjakan atau membayarkan pembelian harta tidak bergerak dan harta bergerak yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp 22.602.871.600 (miliar)
5. Menukarkan dengan mata uang, yaitu terdakwa Ricky Ham Pagawak menukar mata uang asing senilai Rp 501.921.000 (juta)
6. Dan perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu terdakwa Ricky Ham memberikan uang sejumlah Rp 1,5 miliar kepada Reyhan Khalifa (Staf Bendahara di DPP Partai Demokrat) untuk sumbangan kepada Partai Demokrat.
Jaksa menyebut uang tersebut didapat Ricky dari hasil tindak pidana korupsi ketika dia menjabat sebagai bupati.
“Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi sejak kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 berkaitan dengan penerimaan terkait penunjukan Calon Kontraktor/rekanan pekerjaan proyek pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah dan penerimaan lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usulnya, maka harta kekayaan tersebut,” ungkap jaksa.
Ricky pun didakwa jaksa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku maju sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg DPR RI dari PDI Perjuangan (PDIP). Ferdinand akan maju dari Dapil DKI III.
“Ya benar saat ini saya terdaftar sebagai bakal caleg anggota DPR RI dari Dapil Jakarta III, Kotamadya Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu,” kata Ferdinand. Ferdinand mengatakan pencalegan dirinya menggantikan posisi Effendi Simbolon periode ini. Dia menyebut Effendi Simbolon, anggota DPR RI 2019-2024, tidak lagi maju caleg. Effendi Simbolon memang terdaftar sebagai anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III.
“Saya di sana menggantikan posisi Effendi Simbolon yang tidak lagi maju sebagai caleg,” kata dia.
Ferdinand Hutahaean membeberkan alasan maju dari PDIP karena akan mendukung bacapres Ganjar Pranowo. Menurutnya, proses pencalegan dirinya masih menunggu proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di KPU RI.
“Saya maju sebagai bakal caleg dari PDI Perjuangan yang saya anggap cocok dengan garis politik saya, yaitu konsisten dengan Pancasila dan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dua alasan ini menjadi alasan utama saya bergabung dengan PDI Perjuangan,” katanya.
“Dan proses pencalegan saat ini masih berporos di KPU hingga penetapan DCT nanti pada Oktober 2023,” imbuhnya. detikcom sudah menghubungi pengurus DPP PDIP soal pencalegan Ferdinand Hutahaean namun belum mendapatkan jawaban.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menanggapi pidato godaan yang dilontarkan bakal capres Gerindra Prabowo Subianto. Iqbal mengapresiasi pantun itu. “Saya apresiasi pantun itu,” kata Iqbal. Adapun pantun Prabowo itu berisikan ajakan kepada Partai Buruh untuk tidak melupakan Gerindra yang merupakan kawan lamanya di pesta demokrasi pada pemilu selama dua periode lalu. Prabowo menyampaikan pantunnya itu saat menghadiri Harlah Partai Bulan Bintang (PBB). Iqbal mengklaim telah menjalin hubungan baik dengan Prabowo sejak lama. Ia mengenang Menteri Pertahanan RI sebagai orang tak pendendam.
“Saya tahu benar bukan pendendam,” kata Said Iqbal. Ia menunjukkan rasa salutnya terhadap Prabowo meski difitnah bahkan di-bully, tak pernah mendendam. “Dia selalu mengatakan dendam hanya menghabiskan sisa waktu kita untuk membangun negeri ini. Bayangkan,” ujar Said Iqbal.
Menurut Said Iqbal, Prabowo sebagai sosok yang mencintai Indonesia melebihi dirinya sendiri. “Saya sudah lihat banyak ucapan tindakan perilaku, saya dekat benar dengan Pak Prabowo 2014-2019,” katanya. Tak hanya itu, kata Said Iqbal, Prabowo punya gagasan besar dan sekarang maju sebagai calon presiden. Karena itu, Iqbal menilai sikap Prabowo terhadap Partai Buruh perlu diapresiasi.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pantun khusus untuk kelompok buruh. Pantun itu ia sampaikan dalam Milad ke-25 Partai Bulan Bintang (PBB) yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan partai, termasuk salah satunya Partai Buruh.
“Ini pantun untuk semua. Satu dua cempaka biru, tiga empat dalam jambangan. Walau saudara bisa dapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Alamatnya (pantun) sudah jelas ke mana itu,” ujar Prabowo di ICE BSD, Tangerang.
Usai melantunkan pantun tersebut, Prabowo kemudian melihat ke arah perwakilan Partai Buruh yang hadir. Ia menitipkan salam untuk Said Iqbal, Presiden Partai Buruh yang dulunya merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Pada Pilpres 2014 dan 2019, Said Iqbal menyatakan dukungan KSPI kepada Prabowo Subianto yang mencalonkan diri. “Terima kasih Partai Buruh, salam kepada Said Iqbal, kawan lama, dilupa jangan dong!” kata Prabowo diikuti tawa para kader yang hadir.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui partainya tak mungkin mendukung Anies Baswedan. Dia membenarkan pernyataan mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu. JK menilai pilihan capres untuk Golkar hanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
“Itu (pernyataan JK) sangat benar. Benar (tak mungkin dukung Anies),” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga tak menerangkan alasan Golkar tak mungkin mendukung Anies. Dia juga tak membeberkan mengapa hanya Ganjar dan Prabowo yang kemungkinan diusung Golkar.
Dia hanya menyampaikan Golkar sebagai partai besar telah menentukan sejumlah langkah. Dia meminta wartawan bersabar menunggu kabar dari Golkar.
“Ya tentu kita punya langkah-langkah sendiri. Langkah chapter terakhir. Sekarang udah masuk chapter terakhir,” ujar Airlangga.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla merespons desakan DPD I Golkar untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
JK menilai desakan itu sebagai aspirasi kader di daerah. Menurutnya, mungkin saja Golkar mendukung Prabowo.
“Golkar, ya, kalau yang punya suara untuk juga menentukan itu kan termasuk DPD. Karena, saya kira sempit, hanya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo,” ucap JK di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengakui partainya tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yakni Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS menanggapi sikap Airlangga.
“Kami menghormati sikap politik dan kedaulatan dari setiap partai politik dalam menentukan sikap politiknya terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Termasuk sikap dan arah dukungan politik Partai Golkar,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Kamhar paham betul dengan sikap politik Golkar tersebut. Dia menyebut ada hambatan bagi partai koalisi di pemerintahan untuk berhubungan dengan KPP yang mengusung Anies sebagai bakal capres 2024.
“Kami bisa memahami jika ada hambatan tertentu bagi partai-partai yang saat ini berada di koalisi pemerintah untuk bergabung di Koalisi Perubahan. Namun demikian, kami menghormati pilihan masing-masing partai,” ujar dia.
Senada dengan Kamhar, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut urusan dukung mendukung sosok bakal capres merupakan hak dari masing-masing partai. Dia pun menghormati sikap Golkar yang tidak mungkin mendukung Anies.
“Semua punya kebebasan untuk memilih kawan perjuangan. Kita hormati. Kami doakan moga bukan karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu,” ujar Mardani.
Sementara itu, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menilai politik itu dinamis. Menurutnya, gelaran Pilpres 2024 juga masih cukup panjang waktunya.
“Politik itu dinamis, soal mendukung atau tidak mendukung tentu itu menjadi hak masing-masing partai politik. Kontestasi pilpres masih cukup waktu, injury time mana ada yang tahu yang akan terjadi, yang pasti Koalisi Perubahan tetap solid sampai hari ini,” tegasnya.
