Pemilu-Reuters
STRATEGIC ASSESSMENT. Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra secara resmi telah mengumumkan bakal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Deklarasi dukungan itu diumumkan bersamaan dengan hari lahir atau Milad PBB ke-25 yang digelar di ICE, BSD, Kota Tangerang. Prabowo turut hadir dalam acara itu, bersama PKB sebagai rekan koalisi di Koalisi Kebangkita Indonesia Raya (KKIR).
“Mengesahkan Prabowo Subianto sebagai capres yang didukung PBB pemilu 2024,” demikian bunyi keputusan yang dibacakan Sekjen PBB Afriansyah Noor.
Dengan keputusan itu, PBB menjadi satu-satunya partai selain Gerindra yang resmi mendukung Prabowo sebagai capres di Pilres 2024. Gerindra sebelumnya resmi kembali mengusung Prabowo pada 2022 lalu.
Sementara, PKB selaku rekan koalisi Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) hingga kini belum mengumumkan secara resmi mendukung Prabowo sebagai capres. PKB sejauh ini masih memajukan ketua umum mereka Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai capres. Sinyal dukungan Prabowo sempat disampaikan Ketua DPP PKB Faisol Reza pada Mei lalu.
“Yang pertama bahwa PKB mengusung Prabowo sebagai capres. Itu harus dicatat,” kata Reza di restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta. Namun, pernyataan Reza buru-buru diklarifikasi oleh sejumlah politik PKB yang lain.
Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya masih mengusung Cak Imin. Jazilul sekaligus mengkritik pernyataan Reza karena disampaikan di luar kewenangan.
Selain PBB, sejumlah partai sempat memberi sinyal memberi dukungan kepada Prabowo. PAN dalam beberapa kesempatan bakal mendukung Prabowo jika menerima tawaran Erick Thohir sebagai cawapres.
Teranyar, mayoritas Ketua DPD I Partai Golkar disebut mendorong Airlangga agar segera mengumumkan dukungan ke Prabowo.
“Dalam diskusi santai dan informal sebagian besar suasana kebatinan beberapa DPD I mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Gerindra,” kata Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat.
Sementara, dalam sambutannya usai didukung PBB, Prabowo mengaku senang karena sejumlah elite partai lain turut hadir. Mereka perwakilan dari partai parlemen maupun nonparlemen.
Misalnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua DPP Partai Golkar Manahan Samuel Toruan, Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, hingga perwakilan dari Partai Buruh dan PSI.
Prabowo percaya diri bakal banyak mendapat dukungan dari partai-partai lain dalam waktu dekat. “Saya yakin kita akan melihat penambahan kekuatan-kekuatan politik di hari-hari dan minggu yang akan datang,” ucap Prabowo. Menteri Pertahanan itu juga mengungkapkan keinginannya untuk menyatukan semua kekuatan politik jika dirinya diberi kepercayaan terpilih di Pilpres 2024.
Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. PBB menyatakan deklarasi dukungan itu secara langsung di depan Prabowo dan jajaran Gerindra.
Deklarasi itu dilakukan tepat di hari peringatan Milad ke-25 PBB di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten. Deklarasi dukungan itu dipimpin langsung oleh Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra.
“Lama saya merenungkannya. Kalkulasi ini tidak semata-mata kalkulasi rasional, tapi juga satu perhitungan-perhitungan yang membuat saya sampai pada kesimpulan sekali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia,” kata Yusril dalam kesempatan tersebut.
Diketahui PBB memang telah menyatakan dukungan politiknya untuk Prabowo di Pilpres 2024. PBB mengungkap alasannya dukung Prabowo. “Kalau 2014 kami mendukung Pak Prabowo, tapi 2019 kita mendukung Pak Jokowi. Nah pertimbangan kita ya kalau Pak Jokowi bisa dipilih atau maju lagi ya kita akan mempertimbangkan Pak Jokowi kembali,” kata Sekjen PBB Afriansyah Noor kepada wartawan di kantor DPP PBB, Jakarta Selatan.
“Cuma karena konstitusi tidak membolehkan dan hasil komunikasi Pak Yusril dan Pak Prabowo yang intens, ya akhirnya kita bersepakat untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo,” sambungnya.
Afriansyah melihat bahwa Prabowo menjadi sosok yang bisa melanjutkan program Jokowi. Sehingga ke depannya, program akan berkelanjutan.
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan akan mengoreksi pelbagai program Presiden Joko Widodo yang dirasa kurang pas jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.
Ganjar melontarkan pernyataan itu saat ditanya soal hasil survei lembaga Australia, Utting Research, yang menunjukkan hanya 18 persen responden ingin kandidat capres melanjutkan program pemerintahan Jokowi.
“Kecuali kalau ada yang tak benar kita hentikan, kecuali ada yang tak pas, kita koreksi,” kata Ganjar di Kuningan City, Jakarta. Meski begitu, Gubernur Jawa Tengah ini memastikan pelbagai program pemerintahan Jokowi tidak bisa serta-merta dihentikan.
Ia lantas mencontohkan program infrastruktur penting dilakukan demi mengatasi persoalan ekonomi dan sosial. “Kalau infrastruktur enggak dilanjutkan, kamu mau lewat jalan apa untuk bisa membereskan persoalan ekonomi dan sosial?” kata dia.
Namun, Ganjar menyatakan keberlanjutan program Jokowi nantinya bukan berarti sama persis. Nantinya, ia akan terus mendengar aspirasi dan kritik masyarakat soal program-program tersebut. “Masa plak-ketiplak gitu? Kan ada yang keliru, hari ini kritik kepada pemerintah soal penegakan hukum yang belum baik, kan kita dengerin,” tuturnya. Sikap para capres yang berlaga di Pilpres soal keberlanjutan program-program unggulan Jokowi memang terus menjadi sorotan.
Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sempat melakukan survei pada 2-5 Mei lalu untuk mengetahui persepsi publik terkait bakal capres mana yang akan melanjutkan atau mengubah program pemerintahan Jokowi usai Pilpres 2024. Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 58 persen responden Ganjar akan melanjutkan kebijakan Jokowi, sementara 22 persen lainnya menganggap bacapres itu tidak bakal melanjutkan, dan 19 persen lainnya tak menjawab.
Sebaliknya 47 persen menyatakan Anies akan mengubah kebijakan Jokowi jika jadi presiden. Sementara itu, 27 persen menyatakan Anies melanjutkan, dan yang belum jawab mencapai 26 persen.
Sementara itu, bacapres Gerindra Prabowo Subianto berada di tengah-tengah antara melanjutkan atau mengubah program Jokowi. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh kader di daerah yang tak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 akan terkena sanksi pemecatan.
“Dipersilahkan untuk mundur atau menerima sanksi pemecatan jika ada yang membelot dengan mendukung calon lain,” kata Hasto dalam keterangannya saat membuka Rakerda III DPD PDIP Provinsi Jambi. Hasto lantas mengingatkan kader di daerah solid dan berdisiplin mendukung Ganjar. Hasto Ia juga menilai agenda Rakerda di Jambi untuk memperkuat konsSelain itu, Hasto melihat para kader di Jambi sangat solid mendukung Ganjar. Terlebih, Apalagi, seluruh kader PDIP Jambi optimis Pemilu 2024 bisa mengulang kesuksesan Pemilu 2019 lalu.
“Kondisi sekarang lebih baik, di mana kantor partai pun juga sudah dibangun di seluruh kabupaten/kota di Jambi, dan kantor partai itu hadir sebagai rumah rakyat, dengan begitu sistem organisasi nya itu jauh lebih baik,” urai Hasto.
Selain itu, Hasto menyebut kerjasama PDIP semakin kokoh dengan bergabungnya partai-partai besar untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Ia membeberkan dalam waktu dekat ada partai lain yang akan bergabung dalam koalisi ini.
Selain PDIP, Ganjar kini telah didukung oleh koalisi PPP, Perindo, Hanura. “Nantinya ada partai lain yang bergabung, maka suatu kekuatan bersama relawan untuk menggalang rakyat jauh lebih besar nantinya,” kata Hasto.
DPW Partai Gelora Indonesia Jawa Barat dengan semua DPD Partai Gelora Se-Jabar bersepakat untuk mengusulkan nama Prabowo Subianto sebagai capres periode 2024-2029, kepada DPN Partai Gelora Indonesia.
Ketua DPW Gelora Jabar Haris Yuliana mengungkapkan kesepakatan untuk mengusulkan nama Prabowo ini tidak begitu saja terjadi, tapi ada mekanisme dengan melalui diskusi-diskusi tentang masa depan bangsa.
Menurut Haris, dorongan dari akar rumput juga begitu kuat sehingga ada keputusan untuk mengajukan nama Prabowo Subianto. “Gelombang dari arus bawah cukup kuat menggaungkan nama Prabowo, ini menjadi salah satu pertimbangan kami dalam mendorong nama capres,” katanya seusai menghadiri acara Rapat Pimpinan Terbatas DPW Gelora Jabar di Bandung.
Haris menjelaskan, Prabowo diusulkan karena dianggap sebagai simbol pemersatu bangsa karena rela melakukan rekonsiliasi demi mempersatukan rakyat. Rekonsiliasi ini butuh mental yang kuat dan rasa cinta terhadap Tanah Air karena tidak mudah mengubur ego kekalahan demi persatuan bangsa.
“Meski awalnya dihujat dan dianggap pengkhianat, lambat laun masyarakat paham tentang pentingnya rekonsiliasi.” “Kami tidak bisa membayangkan jika Prabowo masih memelihara perselisihan di tengah pandemi Covid-19,” katanya. Selain itu, yang paling penting, Prabowo yang paling dekat dengan tujuan Partai Gelora, yaitu menjadikan Indonesia sebagai superpower baru di dunia.
“Tujuan dari Partai Gelora adalah memperkuat militer dan ekonomi. Selain itu juga ingin membuat Indonesia sebagai pusat inovasi. Dari tiga hal tersebut hanya Prabowo yang mengarah ke sana,” katanya.
Namun, meskipun sudah sepakat dalam usulan capres 2024, Haris mengatakan nanti pada waktunya akan deklarasi secara resmi saat nanti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada bulan Agustus mendatang. “Jadi ini sifatnya usulan, deklarasi dukungan nanti saat Rakernas Partai Gelora bulan Agustus mendatang,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Haris juga menegaskan kepada seluruh Ketua DPD Partai Gelora se-Jabar agar berusaha lebih keras lagi ditengah segala keterbatasan.
“Memang bukan tugas mudah bagi kita semua, ditengah segala keterbatasan, kita harus bisa memenangkan pemilu disamping itu juga kita harus memenangkan juga capres yang nanti kita dukung,” katanya.
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (disingkat Partai Gelora Indonesia) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019. Saat ini partai ini dipimpin oleh Ketua Umum Anis Matta.
Eks pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD), Lilik Hastuti menyebut Partai Gerindra telah melakukan penghinaan besar lantaran menyepelekan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada Ketua Umum sekaligus calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Lilik merespons pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut isu HAM hanya sekedar isu lima tahunan pemilu untuk menurunkan elektabilitas Prabowo Subianto.
“Partainya Prabowo (Gerindra) itu mengatakan HAM itu HAM, HIM, HUM. Itu jelas penghinaan, itu penghinaan besar buat kita semua,” ujar Lilik di Kantor YLBHI, Jakarta. Lilik juga menyebut Prabowo yang pada saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus merupakan aktor utama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah aktivis reformasi 1998. Namun, kata Lilik, Prabowo tidak pernah diadili atas dosa-dosanya itu.
“Prabowo tentu saja sebagai orang pertama, karena dia adalah komandan Kopassus, orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa, yang tidak pernah diadili, dinyatakan bersalah tapi tidak pernah diadili,” ujarnya.
Lilik juga menyayangkan sikap pelopor PRD Budiman Sudjatmiko yang bertemu aktor penghilangan paksa aktivis. “Kini Budiman Sudjatmiko bersedia membungkukkan badan, bersedia menjadi pembasuh dosa-dosa dari orang yang menculik kawan-kawan kami sendiri, itu sesuatu yang tidak hanya menyakitkan,” ujarnya.
Politikus PDIP yang juga aktivis PRD Ribka Tjiptaning menyebut Budiman Sudjatmiko sudah tak waras usai mengadakan pertemuan dengan Prabowo Subianto yang dianggapnya sebagai aktor pelanggar HAM.
Ia mengkritik pernyataan Budiman yang mengaku memiliki banyak kesamaan pandangan dengan Prabowo. “Ya kalau buat aku itu mah udah sakit jiwa atau salah minum obat dia, sekelas Budiman ya kalau sekelas Budiman ngomong begitu,” ujarnya di Kantor YLBHI.
Ribka juga mengaku telah mencoba untuk menghubungi Budiman soal maksud pertemuannya dengan mantan Danjen Kopassus itu. Namun, Budiman tak menggubris panggilannya. “Dia ku telepon tidak mau ngangkat, ku WhatsApp dia tidak mau balas artinya Budiman sendiri berpikiran kalau Mbak Ning (Ribka) pasti marah,” ungkapnya.
Kendati demikian, Ribka mengaku tak heran soal pertemuan Budiman dengan Prabowo. Pasalnya pada Pilpres 2009 lalu, Budiman tak mempersoalkan atribut yang berbau Prabowo.
“Waktu Mbak Mega calon sama Prabowo, Megapro dulu kan aku saja tidak mau pake kaus Megapro itu. Si Budiman pake. Aku tanya Bud enggak risih lu pake ada Prabowo? Kalau gue Mega for president,” pungkasnya.
Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko mengadakan pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada 18 Juli lalu. Kala itu Budiman mengatakan Indonesia dipimpin oleh orang terbaik dan Prabowo merupakan salah satunya. Sebab, dia menilai Prabowo sosok nasionalis.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara soal pertemuan antara kadernya, Budiman Sudjatmiko dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Budiman mengunjungi rumah Prabowo di Jalan Kartanegara, Jakarta, Selatan.
Puan mengatakan pihaknya belum menerima kabar apakah pertemuan itu atas perintah partai atau urusan pribadi. Namun, ia mengaku tak mempermasalahkan pertemuan tersebut.
“Saya enggak tahu apakah itu ada perintah tapi yang saya bisa sampaikan bahwa semuanya boleh saja bersilahturahmi,” kata Puan usai menghadiri pelatihan juru kampanye Ganjar Pranowo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Puan menyebut tak ada yang keliru dalam sebuah silaturahmi. Ia mengaku akan meminta laporan hasil pertemuan Budiman dengan Prabowo.
“Silaturahmi itu menurut saya adalah hal yang positif, jadi ya nanti sesudah pertemuan kita dengar apa yang sebenarnya dibicarakan,” ujarnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membawa kasus pembatalan penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Jawa Barat, untuk acara senam bersama Anies Baswedan ke ranah hukum.
“Ini pembatalan yang menurut saya mencederai demokrasi di Kota Bekasi karena pertama mendadak, yang kedua tidak memberikan solusi,” kata Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara di depan Stadion Patriot Candrabhaga. “Ini yang akan kita bawa ke ranah hukum sekaligus ke depan InsyaAllah. Ya upaya hukum, karena ini merugikan martabat PKS sebagai partai pemenang di Kota Bekasi, sedang kita kaji tunggu saja waktunya,” ujarnya. Meski demikian, ia belum bisa memastikan kapan pelaporan akan dilakukan.
Meski begitu, kata Heri, dibalik pembatalan itu masyarakat justru semakin dekat dengan Anies Baswedan lantaran bisa menyapa ratusan pendukung melalui flashmob. Dia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, Pemerintah Kota Bekasi membatalkan penggunaan stadion karena pada Sabtu malam stadion tersebut akan digunakan untuk pertandingan sepak bola antara Bhayangkara melawan PSM Makasar.
Heri menyebut Pemerintah Kota Bekasi membatalkan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga lantaran mendapat informasi bahwa Anies dipastikan hadir dalam acara senam bersama yang digelar PKS.
“Tapi tiba-tiba karena mendengar sang pelopor perubahan hadir di Kota Bekasi maka dengan seenaknya dia membatalkan tanpa mengundang dan tanpa memberikan solusi,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anies mengapresiasi gelaran acara senam bersama yang diinisiasi PKS tersebut. Ia mengaku senang melihat antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa meski sempat menghadapi tantangan berupa pembatalan penggunaan stadion yang direncanakan mencadi lokasi acara.
Dikonfirmasi terpisah, Plt. Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto menyatakan pembatalan izin itu terkait aturan di PSSI jelang pertandingan sepakbola. “Pada dasarnya dari Pemkot Bekasi sudah memberikan izin, saya tandatangani,” ucapnya, lewat siaran pers Humas Pemkot Bekasi.
“Tapi ternyata ada statuta PSSI yang menyebutkan bahwa stadion harus steril dari segala aktifitas 48 jam sebelum pertandingan. Sehingga medcom pengawas pertandingan PSM vs Bhayangkara tidak memberikan izin. Saya juga mohon maaf kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara tersebut,” lanjut Tri Adhianto.
Selain itu, Kadispora Kota Bekasi, Zarkasih menyatakan telah menyiapkan alternatif lokasi kegiatan senam nusantara PKS Kota Bekasi di lapangan Multiguna Bekasi Timur sesuai dengan permintaan dari panitia.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menegaskan dukungan Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2024 mengarah kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Adi mengatakan hal tersebut karena menurutnya sikap politik Jokowi belum sepenuhnya berlabuh kepada bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, seperti dalam keterangan tertulis dikutip dari Antara. “Sikap politik Jokowi belum sepenuhnya kepada Ganjar Pranowo karena apa pun pada saat yang bersamaan pendukung Prabowo Subianto dan Gerindra mengklaim pilihan politik Jokowi pada 2024 mengarah kepada Prabowo,” kata Adi.
Menurut Adi kedekatan Jokowi dan Prabowo memengaruhi elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres yang cenderung meningkat. “Dan itu yang menjelaskan kenapa elektabilitas Prabowo Subianto relatively naik sekarang begitu ketat dengan Ganjar Pranowo,” ujarnya.
Adi menyebut elektabilitas Prabowo Subianto yang meningkat belakangan ini merupakan berkah politik dari kemesraan dan kedekatan Menteri Pertahanan tersebut dengan Jokowi.
“Artinya ada berkah politik yang didapatkan oleh Gerindra dan efek kemesraan dan kedekatan yang selalu ditunjukkan Jokowi dengan Prabowo Subianto dalam kondisi begini,” imbuhnya.
Apabila situasi ini terus terjadi hingga Februari 2024, Adi menilai akan ada pengaruh negatif terhadap Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. “Yang dirugikan tentu Ganjar Pranowo tentu PDIP, karena dianggap Jokowi itu tidak sepenuhnya ke PDIP dan Ganjar Pranowo,” tambahnya.
Sementara itu, survei LSJ melibatkan 1.200 responden digelar pada 20 hingga 29 Juni 2023 di 34 Provinsi Indonesia terhadap Prabowo, Ganjar, Anies. Survei ini dilakukan dengan wawancara via telepon dengan bantuan kuesioner. Adapun margin of error survei +/- 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Berikut ini hasil survei LSJ mengutip CNBC Indonesia : Prabowo 40,3 persen; Ganjar 32,6 persen; Anies 20,7 persen.
Direktur Riset LSJ Vetra Ardianto lantas menjelaskan hasil survei tersebut. Dia menyebut Prabowo unggul sangat signifikan atas Ganjar dan Anies Baswedan. “Prabowo unggul sangat signifikan dari dua pesaing utamanya, yakni Ganjar Pranowo yang hanya dipilih oleh 32,6 persen dan Anies Baswedan 20,7 persen,” kata Vetra saat memaparkan hasil survei.
Kemesraan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Menteri BUMN Erick Thohir semakin terlihat saat menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja (kunker) di Malang. PKB pun dinilai bakal meradang dan berpotensi cabut dari koalisi Gerindra-PKB yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bila duet Prabowo-Erick Thohir terwujud.
“Secara politik agak sedikit pelik (Duet Prabowo-Erick Thohir). Karena kalau Erick (Thohir) jadi wakil Prabowo tentu bikin PKB meradang dan potensial pindah kongsi,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno. Menurut Adi, PKB tetap bakal mendorong Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai capres atau cawapres. Bila PKB pindah dari KKIR, lanjutnya, maka Gerindra tentu harus mencari parpol lain agar memenuhi ambang batas pencalonan presiden.
“PKB sadar betul, tanpa PKB, Prabowo perlu cari partai pengganti untuk menggenapi ambang batas presiden 20 persen. Gerindra tak bisa usung Prabowo sendirian. Atau mungkin juga PKB tetap di koalisi ini dengan syarat Prabowo-Erick harus bisa ‘jinakkan’ PKB,” terang Adi.
Sementara itu, Adi mencoba menafsirkan senyum Jokowi saat ditanya soal duet Prabowo dan Erick Thohir. Menurutnya, ada dua kemungkinan arti dari senyum Jokowi. Apa itu? “Pertama, bisa dimaknai sebagai restu terhadap duet Prabwo-Erick. Sudah jadi rahasia umum bahwa duet Prabowo-Erick selalu dikaitkan dengan istana. Kedua, bisa juga dimaknai lain hanya sebatas senyum biasa. Bukan senyum politik yang tak ada kaitannya dengan dukungan pemilu 2024,” terang Adi.
Meski begitu, Adi menanggap duet Prabowo-Erick Thohir cukup menjanjikan. “Secara kuantitatif duet Prabowo-Erick menjanjikan. Keduanya cocok berpasangan dalam konteks itu. Minimal itu peta politik mutakhir, entah ke depan seperti apa,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, mengungkap bahwa keputusan partainya soal capres-cawapres dan koalisi di Pilpres 2024 akan diumumkan setelah 17 Agustus.
Nurdin mengatakan keputusan itu telah diambil Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam rapat informal partainya yang digelar Jumat pekan lalu di kantor pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Rapat dihadiri para wakil ketua umum dan para ketua DPD tingkat provinsi.
“Saya tanya Pak Airlangga. Bagaimana soal capres. Beliau menyatakan tegas sesuah 17 Agustus kita ada sikap,” ucap Nursin menirukan jawaban Airlangga dalam wawancara dalam program The Political Show CNN Indonesia TV. Menurut Nurdin, keputusan telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pakar Golkar yang mendesak Airlangga untuk segera menentukan sikap soal capres maupun koalisi.
Hasil rapat Dewan Pakar partai itu sebelumnya merekomendasikan Airlangga segera menentukan sikap paling lambat pada Agustus. Namun, rekomendasi Dewan Pakar belakangan menjadi isu liar. Sejumlah anggota mereka mendorong Airlangga dicopot lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). “Berarti sudah senada dengan Dewan Pakar. Mengenai capres maupun cawapres maupun koalisi,” kata Nurdin.
Sementara itu, Nurdin meluruskan bahwa hasil Munas partainya selama ini dianggap keliru oleh sejumlah kader. Dia menegaskan, hasil Munas Golkar bukan memberikan mandat kepada Airlangga untuk maju sebagai capres dari Golkar.
Dia mengatakan, Munas hanya memberi mandat kepada ketua umum terpilih untuk mengambil keputusan soal capres maupun koalisi. “Setelah saya baca putusan tapi tidak seperti itu. Ini putusan resmi secara tertulis, bahwa Munas memberi mandat kepada ketum terpilih, belum Airlangga, untuk menentukan capres maupun cawapres dan membentuk koalisi,” kata dia.
