Foto diambil dari www.liputan6.com
STRATEGIC ASSESSMENT. Hasil survei Indostrategic menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju ibu kota negara (IKN) segera pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Indostrategic Khoirul Umam mengatakan jumlah responden yang kurang dan tidak setuju IKN pindah mencapai 57,3 persen.
“Ini cukup unik, masyarakat menyampaikan sekitar 57,3 persen merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan ke Kalimantan Timur,” kata Khoirul dalam konferensi pers secara virtual. “Sedangkan 40,1 persen menyatakan setuju dan sangat setuju,” lanjutnya.
Khoirul mengatakan dalam survei tersebut pihaknya menemukan ada tiga alasan utama mayoritas masyarakat kurang setuju IKN segera pindah ke Nusantara di Kaltim. Alasan pertama, biaya pembangunan IKN dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk menangani masalah-masalah di Indonesia.
“Alasannya yang mereka tidak setuju, 46,2 persen merasa biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” ucap dia.
Kedua, pembangunan IKN di Kalimantan Timur dinilai dilakukan secara tergesa-gesa. Alasan terakhir yaitu DKI Jakarta dinilai masih layak dan pantas untuk menjadi ibu kota negara Indonesia.
“16,5 persen merasa perpindahan IKN belum mendesak dalam waktu dekat dan 8,2 persen menilai Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara,” ujarnya.
Survei Indostrategic tersebut dilakukan pada tanggal 9-20 Juni 2023. Metode yang digunakan Multi-Stage Random Sampling dengan melibatkan sampel 1400 responden di 38 provinsi yang meliputi 84 Dapil di seluruh Indonesia.
Survei ini juga disebut dilakukan melalui face to face interview dan Margin of Error (MoE) 2,62 persen.
Pada survei lembaga lain terkait IKN seperti CSIS, LSI Denny JA, hingga Litbang Kompas pun memetakan pendapat masyarakat soal hal tersebut.
Pada Juni 2022, CSIS merilis hasil survei di mana sebanyak 58,8 persen responden ahli atau pakar tidak yakin pemindahan IKN ke Kaltim itu berjalan sesuai target pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Survei yang dilakukan terhadap 170 responden ahli yang terdiri dari peneliti, akademisi, wartawan, birokrat, hingga politisi itu menyatakan hanya 41,2 persen yang meyakini pemindahan IKN sesuai target. Peneliti CSIS dalam rilis pada 6 Juni 2022 mengatakan para responden itu tak yakin dengan anggaran serta ambisi pemerintah yang ingin memindahkan birokrat mulai 2024 mendatang.
Beberapa bulan sebelumnya pada 2022 silam, survei Litbang Kompas mengungkap mayoritas responden menilai pemerintah lebih fokus membangun IKN dibanding memperbaiki ekonomi pascapandemi global Covid-19.
Litbang Kompas mencatat 51,3 persen responden berpendapat pemerintah fokus pada pembangunan ibu kota baru. Pada saat yang sama, 47,1 persen responden tak setuju dengan anggapan itu.
“Artinya, ada lebih dari separuh responden yang merasa haluan pemerintah belum cukup mengarah pada persoalan domestik masyarakat,” ucap peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahaeni, dikutip dari harian Kompas.
Terbaru, hasil survei LSI Denny JA yang dirilis pada 10 Juli lalu menunjukkan publik yang setuju pindah IKN sebesar 47,3 persen. Sementara yang tidak setuju pindah ibu kota negara sebesar 43,7 persen.
Presiden Jokowi telah menetapkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rencana pemindahan IKN pertama kali didengungkan Jokowi di masa awal periode kedua pemerintahannya, yakni 2019 lalu. Rencana pemindahan IKN itu pun telah diatur dalam undang-undang yang disahkan bersama DPR.
Pada 23 Juni lalu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tahun depan yakni 2024, DKI Jakarta tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Heru selepas upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta yang ke-496 di Monas, Jakarta Pusat.
“496, bagian dari HUT DKI yang spesial dimana nanti tahun berikutnya sebuah kalimat ibu kota tentunya sudah tidak disandang lagi. Jadi inilah titik awal untuk memberikan yang terbaik ke depan, untuk Jakarta dan untuk seluruh masyarakat Jakarta ke depan,” kata Heru.
