Puan Maharani-Anies Rasyid Baswedan
STRATEGIC ASSESSMENT. Daftar partai yang lolos pemilu 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, KPU menetapkan 18 partai politik nasional serta 6 partai politik lokal Aceh untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 310/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, total jumlah partai yang lolos Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Dilansir laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut merupakan daftar lengkap partai yang lolos Pemilu 2024 dan nomor urutnya :
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Partai Golongan Karya (Golkar)
Partai Nasdem
Partai Buruh
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Partai Garda Perubahan Indonesia
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Bulan Bintang (PBB)
Partai Demokrat
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai Nanggroe Aceh (PNA)
Partai Generasi Aceh Beusaboh Tha’at dan Taqwa (Gabthat)
Partai Darul Aceh (PDA)
Partai Aceh
Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
Partai Solidaritas Independent Rakyat Aceh (SIRA)
Partai Ummat
Dikutip dari setkab.go.id, hasil pengundian dan penetapan nomor urut parpol tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022. Sebagai informasi, pengundian nomor urut peserta Pemilu 2024 dilaksanakan di Gedung KPU dan dipimpin oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari tepatnya pada 14 Desember 2022.
Sementara, survei Litbang Kompas pada 19-21 Juni 2023 menunjukkan, sebagian besar responden mengaku khawatir akan potensi berulangnya keterbelahan atau polarisasi masyarakat pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Berdasarkan hasil survei, ada 49 persen, dan 7 persen responden yang khawatir, dan sangat khawatir polarisasi kembali terjadi pada Pemilu 2024. “Sebagian besar responden menyatakan khawatir dengan potensi keterbelahan. Setidaknya lebih dari separuh responden (56 persen) merasa khawatir dengan adanya perpecahan di masa Pemilu 2024,” tulis Litbang Kompas, dikutip dari Kompas.id.
Sementara itu, ada 37,6 persen dan 6,3 persen responden yang tidak khawatir mengenai potensi polarisasi pada Pemilu 2024. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden, yakni 49,3 persen dan 18,8 persen, merasa khawatir dan sangat khawatir bahwa kandidat Pemilu 2024 akan menggunakan cara kampanye yang memecah belah masyarakat. “Pengalaman di Pemilu 2019 menjadi catatan traumatis bagi sebagian besar masyarakat. Kontestasi pemilihan presiden kala itu sarat dengan tarik-menarik antarkubu pendukung capres,” tulis Litbang Kompas. Namun demikian, kekhawatiran publik atas potensi polarisasi ini cenderung menurun dalam satu tahun terakhir.
Jajak pendapat Litbang Kompas pada akhir Mei 2022 merekam bahwa sekitar 70 persen responden khawatir polarisasi yang terjadi akibat Pemilu 2019 berlanjut hingga Pemilu 2024. “Meredanya kekhawatiran ini bisa jadi dipengaruhi oleh kian sempitnya jurang pemisahSalah satu indikatornya adalah perbedaan tingkat keyakinan terhadap pemerintah antara pemilih Joko Widodo dan bukan pemilih Jokowi. Pada survei Oktober 2019, perbedaan keyakinan tampak kontras, yakni 81,3 persen untuk pemilih Jokowi berbanding 37,8 persen untuk nonpemilih Jokowi. Sementara itu, survei pada Mei 2023, menunjukkan perbedaan persepsi di antara kedua kubu menyempit, yakni 86 persen berbanding 55,4 persen.
Jajak pendapat ini dilakukan oleh Litbang Kompas pada 19-21 Juni2023 terhadap 507 responden dari 34 provinsi yang berhasil diwawancarai. Sampel ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk setiap provinsi. Dengan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian -/+ 4,35 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI-P) memanggil Effendi Simbolon ke Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta. Pemanggilan ini buntut pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cocok menahkodai Indonesia. Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyebut setiap anggota maupun pengurus PDI-P terikat dengan aturan organisasi, termasuk terkait pernyataan mengenai calon presiden (capres). Oleh karena itu, Komarudin mempersilakan Effendi tidak usah berpartai jika ingin menjadi orang bebas yang tak terikat aturan partai. “Setiap orang yang ber-KTA PDI-P, anggota, pengurus partai semua aturan individu diatur oleh aturan organisasi,” kata Komarudin saat dihubungi Kompas.com.
“Jadi kalau mau jadi orang partai ya harus diatur oleh aturan partai, kalau mau jadi orang bebas silakan jangan berpartai,” sambung dia. Komarudin menegaskan bahwa Effendi tidak bisa mengeluarkan pernyataan dengan kalimat bersayap terkait Prabowo. Ia juga mempertanyakan apakah pernyataan Effendi tersebut sebagai seorang pribadi atau bagian PDI-P. “Sejak kita jadi bagian anggota partai itu kebebasan kita diatur oleh aturan organisasi, tidak bisa lagi bebas sama seperti orang-orang yg bukan PDI-P,” imbuh dia. Sebelumnya diberitakan, pernyataan itu disampaikan Effendi ketika menghadiri Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat.
Effendi selaku Ketua Umum PSBI mengundang Prabowo ke Rakernas PSBI dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. “Kami mengundang beliau kan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini kan bukan forum calon presiden, komunitas warga simbolon ini kan unsur dukungan untuk pertahanan negara,” kata Effendi. Secara pribadi, Effendi ingin mendengarkan gagasan Prabowo jika Ketua Partai Umum Gerindra itu menjadi “nakhoda”. “Kami ingin dengar sejujurnya dalam benak dia itu, seperti apa sih kalau dia kemudian menjadi nakhoda,” ujar Effendi. Kendati demikian, Effendi tidak menjelaskan maksud dari kata “nakhoda” itu.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung ada capres yang sudah lebih lama dideklarasikan namun tak kunjung memutuskan pendampingnya. Menanggapi hal itu, juru bicara (Jubir) Anies Baswedan, Hendri Satrio atau Hensat, merespons. “Menurut saya semua capres termasuk capres PDIP itu menunggu hari yang baik, waktu yang baik untuk mengumumkan,” ujar Hensat.
“Karena sebetulnya mengumumkan terburu-buru pun tidak ada urgensinya karena masih Oktober pendaftaran capres-cawapres di KPU,” lanjutnya. Menurut Hensat, bila ada capres yang mengumumkan cawapresnya sejak awal maka itu akan menguntungkan rakyat Indonesia. Pasalnya, masyarakat jadi mengetahui siapa saja pasangan capres dan cawapres yang akan berlaga.
“Sebetulnya kalaupun belum diputuskan (cawapres) nggak apa-apa. Bahkan masih ada capres yang belum lengkap thresholdnya. Pak Prabowo kan belum lengkap tuh tiketnya, masih menunggu partai lain mendapatkan instruksi dari Pak Jokowi,” tambah Hensat.
Sebelumnya, Hasto menyinggung Anies. Meski tak mengucapkan secara langsung, namun jelas sekali maksud Hasto adalah Anies. “Yang mengumumkan capres 11 bulan lalu juga belum memutuskan. Kami kan baru bulan April. Jadi masih digodok, dilakukan pendalaman tapi pasti akan diambil keputusan,” kata Hasto kepada wartawan di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta Pusat. Hasto menanggapi pertanyaan wartawan mengapa cawapres Ganjar Pranowo tak kunjung diumumkan.
Tak ada lagi selain Ganjar yang sudah dideklarasikan parpol untuk menjadi capres kecuali satu nama lain yakni Anies Baswedan. Bila Hasto menyebut capres yang diumumkan 11 bulan lalu, maka pada 11 bulan lalu ada NasDem yang mendeklarasikan dukungan pencapresan untuk Anies, yakni pada Oktober 2022.
Sedangkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara usai isu akan dikudeta lewat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di tubuh partai berlambang beringin itu.
Isu itu berembus usai Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat akhir pekan lalu. Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam menyebut ada potensi pergantian ketua umum dalam Munaslub mendatang.
“Enggak ada, (rapat dewan pakar) agendanya bukan itu. Enggak ada itu (munaslub untuk pergantian ketum),” kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga mengatakan Munaslub bukan mekanisme di Partai Golkar. Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dilakukan di musyawarah nasional yang digelar berkala. “Forum tertinggi rakernas, rapim, munas,” ucap Airlangga.
Airlangga juga berkomentar soal isu munaslub untuk mencopotnya dari status calon presiden Golkar. Dia berkata penentuan capres masih menunggu dinamika di koalisi. “KIB tunggu dulu, sabar, sabar menanti,” ucap Airlangga.
Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat akhir pekan lalu. Dilansir dari Antara, rapat digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Minggu malam. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan rapat internal digelar terkait sejumlah rekomendasi Pemilu 2024.
Ridwan menyebutkan salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu ialah terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Tahun 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres usungan partai berlambang beringin itu.
“Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya, saya enggak sebut nama. Nah, itu bisa juga,” kata Ridwan.
Dia juga menyatakan tak menutup kemungkinan peluang munaslub untuk mencopot Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
“Karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” ujarnya. Pada Februari 2019 lalu, Munas Partai Golkar secara tegas memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres tunggal usungan Partai Golkar.
Salah satu pembahasan adalah evaluasi pencapresan Airlangga Hartarto. Dewan Pakar berencana mengubah kebijakan itu karena elektabilitas Airlangga rendah. Pertimbangan itu diikuti dengan niat Dewan Pakar Partai Golkar mendongkel Airlangga dari jabatan ketua umum.
Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat internal untuk membuat rekomendasi guna mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal calon presiden (bacapres). Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengungkapkan, rapat digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur. “Padahal kan sudah hampir empat tahun ya, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan munas itu belum kelihatan,” ujar Ridwan.
Ia mengungkapkan, Golkar memang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada tahun lalu bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Tapi, Ridwan menganggap pergerakan KIB pun sampai saat ini tidak jelas. Sebab, tiga partai politik (parpol) menunjukan sikap yang berbeda soal pengusungan bacapres. Bahkan, saat ini, PPP sudah menjalin kerja sama politik dengan PDI-P karena sama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres. Sedangkan, Golkar dan PAN belum mementukan langkah politiknya.
“Nah, ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah, karena fungsinya dewan pakar ini kan para pemikir lah, senior-senior Partai Golkar yang sudah berpengalaman,” papar dia. Ridwan menuturkan, ia mendorong agar Dewan Pakar Partai Golkar segera mengeluarkan rekomendasi. Alasannya, saat ini Golkar dianggap tak leluasa bergerak, salah satunya karena Airlangga sebagai ketua umum berada di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik.
Ia mengungkapkan, bahwa keputusan Munas Golkar 2019 juga tak lepas dari kepentingan Istana. Maka, posisi Airlangga bisa terancam jika bertindak di luar keinginan Istana. “Akhirnya dia (Airlangga) ditawan, Golkar juga ditawan dengan keputusan munas itu,” imbuh dia. Diketahui saat ini Partai Golkar belum menentukan sikap politiknya untuk mendukung bacapres tertentu. Meski begitu, Golkar sempat menunjukkan keakraban dengan Partai Gerindra. Golkar pun sempat ingin mendorong pembentukan koalisi besar dengan menggabungkan KIB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang berisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tujuannya, untuk mendorong agar Airlangga bisa menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo.
Melihat daya dobrak elektabilitas yang kurang kuat dari Yenny Wahid, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) coba melobi Puan Maharani. Tim sukses Anies Baswedan saat ini sedang berupaya keras mencari cawapres alternatif di luar mitra koalisi. Untuk menarik perhatian masyarakat, maka cawapres Anies harus tokoh yang kuat.
Surya Tjandra, jubir Anies Baswedan, mengatakan KPP mempertimbangkan sosok perempuan, yang dianggap cocok dampingi eks Gubernur DKI Jakarta itu. Karena itu, selain Yenny Wahid, KPP juga serius melobi Ketua Bappilu PDIP, Puan Maharani. Meski ini ide gila, menurut Surya, bukan tidak mungkin jika Anies-Puan terwujud. “Sangat dipertimbangkan, peluang hasil dari pertarungan politik nanti kemungkinan cawapres perempuan, (sosok) yang menjadi pimpinan partai politik menjadi sangat relevan,” ucapnya. “Jadi figur-figur nasional seperti Ibu Puan Maharani, Pak Hidayat Nur Wahid, Mbak Yenny Wahid, Airlangga Hartarto, Pak Muhaimin Iskandar termasuk Sandiaga Uno masuk dalam pertimbangan Pak Anies,” lanjut Surya. Menurutnya, jika sudah matang, maka tim sukses akan sowan ke PDIP untuk minta restu dari Puan Maharani. Jika terwujud, Anies-Puan dipastikan suara PDIP terbelah. Peluang Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menjadi berat.
