Foto kegiatan Partai PRIMA. Foto diambil dari www.detik.com
STRATEGIC ASSESSMENT. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi People Power Indonesia akan menggelar aksi bertajuk ‘People Power’ di Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (7/7). Koordinator lapangan aksi, Noerrohmat mengatakan aksi ini akan membawa sejumlah tuntutan, seperti turunkan dan adili rezim korup dan segera mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
“Benar aksi di Gladag Solo habis Jumatan. Jadi dalam orasi kita nanti akan tuntut tangkap dan adili rezim korup seberat-beratnya,” kata Noerrohmat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/7). Noerrohmat membantah bila aksi people power ini dianggap tindakan makar. Baginya, rakyat pasti akan turun ke jalan jika melihat negaranya terjadi kekacauan dan ketidakadilan.
Ia mengklaim rakyat sedang gelisah melihat pelbagai persoalan yang menimpa Indonesia saat ini. Baik dari sisi korupsi yang merajalela hingga sumber daya alam yang diklaimnya sudah dikuasai pihak asing.
“Ini beda dengan makar. Negara sedang aman tentram enggak ada korupsi dan rakyat gerak itu baru makar. Nah kalau people power ini korupsi merajalela, ini cawe-cawe rakyat, people power,” ujarnya. Noerrohmat enggan ambil pusing jika aksi ini dianggap politis lantaran terjadi di tahun politik. Baginya, hal tersebut merupakan pendapat masing-masing warga negara yang dihormati dalam demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, aksi people power serupa akan digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Ia menyebut gerakan ini merupakan langkah warga yang merasakan kesulitan mencari keadilan di Indonesia.
“Ya, kan hampir semua kota kabupaten provinsi cari keadilan kan sulit. Jadi begitu ada respons ini kan semua masyarakat menangkap itu. Jadi spontan aja. Enggak ada kita saling kontak,” ujarnya.
Selain itu, Noerrohmat menjelaskan Mudrick Setiawan Malkan Sangidu atau yang biasa dikenal sebagai Mudrick Sangidu akan hadir dalam aksi ini. Mudrick, kata Noerrohmat, menjadi penanggung jawab aksi people power di Solo.
Nama Mudrick Sangidu merupakan salah satu inisiator gerakan ‘Mega-Bintang’ di Solo pada medio 1997 lalu. Gerakan Mega-Bintang kala itu hadir sebagai kolaborasi nonformal antara simpatisan PDI pro-Megawati dan PPP yang saat itu masih bersimbol bintang, untuk melawan hegemoni Soeharto dan Golkar jelang Pemilu 1997. Ia mengatakan estimasi massa yang hadir dalam aksi ini kurang lebih 500 orang.
“Kalau tokoh ya Pak Mudrick. Iya dulu memang Mega-Bintang. [Mudrick] sebagai penanggung jawab [aksi],” katanya. Mudrick sendiri membenarkan bakal hadir dalam Aksi People Power di Solo. Ia juga mengatakan menjadi penanggung jawab aksi tersebut.
“Iya betul hadir. Itu undangan secara umum sebenarnya. Itu aksi damai. Loh, iya dong [jadi penanggung jawab],” kata Mudrick. Aksi People Power mendapat penolakan dari sejumlah ormas dan gerakan sipil di Solo. Ormas Lindu Aji menyebut aksi hanya akan membuat kegaduhan di Kota Solo.
“Lindu Aji paham sekali kondisi politik saat ini yang memanas jelang Pemilu danPilpres, aksi demo turun ke jalan juga bagian demokrasi, tapi bukan terus untuk menurunkan pemerintahan. Kan, rezim ini juga akan berakhir sebentar lagi”, ujar Sekjen DPP Lindu Aji Nanang Setyono.
Koordinator Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) Setyawan Budi yang tidak ingin Jawa Tengah dalam suasana tidak kondusif atau chaos karena konflik politik. “Silakan kalau mau demo atau aksi turun ke jalan, tapi kalau sampai sudah ajakan people power, ya kami menolak. Kondisinya di era 1997-1998 beda dengan sekarang, jadi kalau ingin bernostalgia politik, jangan benturkan dengan masyarakat. Biarkan kami, Jawa Tengah ini adem tentrem, aman damai”, ujar Setyawan.
Sementara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak terganggu dengan aksi People Power tersebut.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan penanggung jawab aksi bertajuk people power di Solo, Jawa Tengah, Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, bukan lagi pengurus PPP. Ia mengatakan partai sudah lama tak berkomunikasi dengan Mudrick. “Pak Mudrick sudah tak menjadi pengurus PPP di tingkatan manapun. Dan kita sudah lost contact sudah cukup lama,” kata pria yang akrab disapa Awiek itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/7). Awiek juga mengatakan kartu tanda anggota (KTA) Mudrick sudah tidak ada. Ia mengaku sudah mengecek status KTA Mudrick ke DPC PPP Solo.
“Enggak ada itu KTA-nya. Dulu jadul banget, saya sudah cek ke DPC Solo, tidak ada itu katanya,” ujar dia. Sebelumnya, Mudrick disebutkan menjadi penanggung jawab aksi bertajuk people power yang akan digelar di Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (7/7).
Mudrick mengatakan aksi ini digelar sebagai kegelisahan rakyat untuk mendorong pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang makin merajalela. Ia juga menyoroti ketidakadilan dan aspirasi di Gedung Parlemen makin tak menunjukkan representasi rakyat.
“Itu aksi damai, cuma kadang-kadang ada kata-kata people power yang tak paham kan jadi medeni [menakutkan] gitu. People power itu kan kekuatan rakyat. Saya enggak apa-apa, orang aksi damai, persyaratan ke polisi juga sudah semua itu,” katanya. Nama Mudrick Sangidu memang tak asing di dunia politik Indonesia. Mudrick sempat menjabat sebagai Ketua DPC Surakarta PPP di medio tahun 1997 lalu.
Mudrick merupakan salah satu inisiator gerakan ‘Mega-Bintang’ di Solo pada medio 1997. Gerakan Mega-Bintang kala itu hadir sebagai kolaborasi nonformal antara simpatisan PDI pro-Megawati dan PPP yang saat itu masih bersimbol bintang, untuk melawan hegemoni Soeharto dan Golkar jelang Pemilu 1997.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono menanggapi dingin langkah PSI yang memasukan nama Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming sebagai kandidat calon Gubernur DKI Jakarta.
Sebagai informasi, PSI sebelumnya juga terang-terangan ingin mengusung putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarap sebagai bakal calon Wali Kota Depok. Terkait hal ini, Gembong pun mengaku tak masalah bila PSI ingin menyodorkan semua keluarga Presiden Jokowi sebagai kepala daerah. “Silakan saja semua anak, menantu, hingga cucu pak Jokowi diangkat-angkat semua oleh PSI. Silakan saja,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (4/7/2023). “Mungkin nanti istrinya mas Kaesang juga mau dijadiin apa gitu oleh PSI, ya silakan saja itu,” sambungnya.
Gembong pun memaklumi langkah yang diambil PSI tersebut lantaran memang ia menilai partai besutan Giring Ganesha itu tak punya kader yang mumpuni untuk jadi kepala daerah.
Oleh karena itu, PSI hanya bisa mengusung kader partai lain untuk didorong sebagai kepala daerah. Gembong pun menegaskan PDI Perjuangan tak akan tergoda untuk mengurusi masalah Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Pasalnya, partai berlambang banteng putih itu masih fokus dalam pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) yang akan diselenggarakan pada Februari 2024.
Dengan menang Pemilu 2024, Gembong menilai, langkah PDI Perjuangan di Pilkada Serentak bakal lebih mudah lagi. “Prinsipnya adalah kami mempersiapkan bagaimana pileg dan pilpres dulu,” tuturnya. Sederet survei elektabilitas sejumlah sosok bakal calon presiden (Capres) yang disebut-sebut bakal bertarung dalam Pemilihan Umum Pemilu) 2024 terus bergulir.
Di saat bersamaan, mulai ramai pembahasan sosok yang dinilai cocok dan ideal mendampingi para capres tersebut saat Pemilu 2024. Sejumlah nama bermunculan dan disebut-sebut cocok jadi calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi capres tertentu.
Salah satunya adalah sosok bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo yang mendapat dukungan dari Partai PDI Perjuangan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu yang melontarkan ‘jawaban’ atas teka-teki sosok pilihan partai itu untuk jadi Cawapres Ganjar Pranowo.
Dia pun menyebut 2 nama sebagai kandidat Cawapres Ganjar. Mereka adalah Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Namun, Masinton menambahkan, tak menutup kemungkinan Sandiaga Uno dan Erick Thohir pun berpeluang mendampingi Ganjar.Partai Demokrat, salah satu partai yang mengusung Anies maju Capres telah mengirimkan kandidat nama Cawapres Anies.
“Nama yang dipaparkan dan diperhitungkan sebagai cawapres tidak tunggal. Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf Al-Jufri dan Ridwan Kamil,” ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief beberapa waktu. Dari sejumlah nama tersebut, Khofifah Indar Parawansa dan Yenny Wahid disebut-sebut menjadi kandidat kuat menjadi Cawapres Anies.
Nama-nama tersebut akan diserahkan ke tim Anies untuk diseleksi. Partai Demokrat disebutnya tidak pernah memaksa AHY sebagai Cawapres Anies.
Sementara nama yang disebut-sebut bakal jadi Cawapres Prabowo Subianto diantaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
Dari sejumlah nama tersebut, Muhaimin Iskandar sosok yang paling kuat akan menemani Prabowo di Pilpres 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan cawapres Ganjar Pranowo September mendatang. Sementara, Ganjar mengaku belum mengusulkan nama pendampingnya di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Ganjar menjawab pertanyaan wartawan terkait apakah dirinya mengusulkan nama cawapres. Ganjar mengatakan pihaknya masih terbuka.
“Belum, belum, belum, ini masih terbuka,” kata Ganjar saat ditemui di The Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023). Ganjar pun menyerahkan sepenuhnya kewenangan keputusan bacawapresnya kepada Ketum Megawati. Ganjar mengatakan seluruh tokoh yang muncul mempunyai peluang yang sama.
“Ya kalau nama biarin saja, semua muncul dulu, semua punya peluang yang sama,” ucap Ganjar singkat. Sebelumnya diberitakan, nama pendamping Ganjar bakal diumumkan secara resmi pada September mendatang oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu dikatakan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menjelaskan, bakal cawapres untuk Ganjar sangat dipertimbangkan dengan matang serta hati-hati oleh PDIP, khususnya oleh Megawati Soekarnoputri.
“Bulan Juli, Agustus, akan menjadi momentum penggodokan dan kemudian akan dicari perpaduan terbaik, tetapi juga melihat aspek-aspek elektoral. Sehingga kesatupaduan dwitunggal kepemimpinan Pak Ganjar dengan wakilnya nanti yang akan mendampingi dipastikan mendapatkan dukungan terbesar dari rakyat Indonesia sehingga dapat memenangkan pemilu,” ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023).
Hasto mengatakan cawapres Ganjar bakal diumumkan langsung oleh Megawati Soekarnoputri pada September mendatang. Pengumuman itu, kata Hasto, akan dilakukan setelah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh partai politik pengusung Ganjar.
“Jadi Juli, Agustus bulan-bulan penggodokan pematangan. Kemudian September tentu saja ini kewenangan dari Ibu Ketua Umum mengumumkan calon dari wakil presiden yang tentu saja setelah berkoordinasi dengan seluruh ketua umum partai politik yang mengusung Ganjar dan juga dengan bapak Presiden Jokowi,” lanjut Hasto. Lebih lanjut, Hasto mengatakan partainya menunggu momentum tepat untuk mengumumkan pendamping Ganjar. Sebab, sosok cawapres Ganjar perlu dipertimbangkan dengan matang.
Partai NasDem tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke acara Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) yang akan digelar pada 16 Juli 2023. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi beralasan Jokowi tak diundang karena acara di GBK itu merupakan kegiatan internal partai.
“Jokowi enggak diundang karena internal,” kata Gus Choi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/7). Namun, kata Gus Choi, elite Partai Demokrat dan PKS selaku anggota Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan diundang. Ia pun menegaskan NasDem telah mengantongi izin untuk menggelar acara di GBK.
Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikiansyah sempat menyebut ada kemungkinan calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies akan diumumkan pada 16 Juli. Namun, jika tidak, Charles memastikan akan ada informasi terbaru soal cawapres Anies. Misalnya, kata dia, Anies bisa saja menyampaikan ciri-ciri soal sosok cawapresnya.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi memprediksi bakal ada kejutan mengenai calon wakil presiden yang akan menjadi peserta di Pilpres 2024. Menurutnya, kejutan bisa terjadi kepada siapa aja. Baik itu cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan.
“Di last minute ini akan muncul situasi yang di luar dugaan. Percaya tidak? Bukan kambing hitam, bukan susu hitam,” kata Aboe di Kompleks Parlemen, Selasa (4/7). Dia mengatakan mengatakan kandidat cawapres Anies sebenarnya sudah mengerucut ke satu nama. Akan tetapi, ia enggan membocorkan.
Dia menegaskan bahwa Anies punya kewenangan untuk menentukan cawapres yang akan mendampinginya nanti. Setelah Anies pulang dari ibadah haji, koalisi perubahan akan mengatur waktu untuk pengumuman. “Jadi kami tidak akan mendahului presiden yang saat ini terpilih oleh kita, kita tidak mau. Karena kita tidak mau mengganggu independensi presiden dalam mencari chemistry wakil,” ujarnya. Aboe mengatakan PKS bakal menghormati siapapun cawapres yang akan dipilih Anies.
Mengenai kans Yenny Wahid menjadi cawapres, Aboe enggan bicara banyak. Menurutnya siapapun bisa diusung asal mampu memberikan suara yang berpengaruh untuk Anies. PKS saat ini berada dalam satu koalisi bersama Partai Demokrat dan NasDem. Ketiganya sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Tiga partai itu pun sudah menyepakati piagam kerja sama. Salah satu poinnya memberi kewenangan kepada Anies untuk menentukan cawapres.
