STRATEGIC ASSESSMENT. Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara perihal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai mendengar keluhan warga saat blusukan di pasar di Jakarta Utara. Apa kata Jokowi? “Tanya aja Pak Heru. Tanyakan ke Pak Heru,” kata Jokowi yang didampingi Heru Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Joko Agus usai mendengar keluhan warga. Aksi Ganjar itu dilakukannya usai blusukan di pasar di Jakarta Utara.
Pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakut, awalnya mengeluhkan besarnya biaya retribusi bulanan saat bertemu Ganjar. Pedagang yang mendatangi Ganjar itu juga mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan penjualan online. Ganjar tiba-tiba mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun, Heru Budi tengah menghadiri acara pernikahan dan tak bisa berbincang lama.
Ganjar lalu menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus. Ganjar Pranowo lalu menyampaikan keluhan warga tersebut. Ganjar pun mengaku heran soal banyaknya komentar negatif terhadap dirinya usai menelepon pejabat Pemprov DKI Jakarta. Telepon itu dilakukan karena Ganjar sebelumnya mendengar keluhan warga setelah blusukan di Jakarta Utara.
“Ini soal pelayanan publik biasa saja. Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, kok dibully ya?” kata Ganjar kepada wartawan di Jati Padang, Jakarta Selatan.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menanggapi terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ‘cawe-cawe’ mengurus permasalahan DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut tidak pantas karena jabatan Ganjar setara dengan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Memang tidak pas, tidak cocok, tidak elok dalam konteks itu. Ada kesan perintah kepada Heru, padahal kan Ganjar juga Gubernur setara gitu,” kata Ujang saat dihubungi Republika.co.id pada Rabu (28/6/2023). Kemudian, ia mengaku heran karena Ganjar bukanlah presiden melainkan masih menjadi calon presiden (Capres). Tetapi sikapnya seperti sudah jadi Presiden.
Ia menyarankan boleh saja jika Ganjar ingin menyampaikan aspirasi dari masyarakat DKI Jakarta tetapi dengan cara berkirim surat bukan langsung menelepon. “Ketika menelepon Heru, menelepon Sekda DKI gitu. Seolah-olah, Heru dan Sekda itu bawahannya Ganjar, ini kan tidak bagus, tidak tepat cawe-cawe itu,” kata dia. Ia menambahkan bagaimanapun Ganjar merupakan Gubernur Jawa Tengah. Seharusnya menyelesaikan masalah-masalah daerah Jawa Tengah (Jateng) saja. “Jateng saat ini masih banyak persoalan seperti soal kemiskinan dan lain-lain. Itu juga kan harus diprioritaskan oleh Ganjar untuk bisa diselesaikan,” kata dia.
Menurutnya, Ganjar cawe-cawe masalah DKI Jakarta dan menelepon Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu seperti bagian daripada strategi untuk mendegradasi Anies dan untuk mendapatkan simpati dari warga Jakarta bahwa dia paling ingin memperjuangkan kepentingan warga Jakarta.
“Tapi saya melihatnya salah kaprah ya, blusukan boleh, sosialisasi boleh, kampanye silahkan di DKI Jakarta sebagai kandidat Capres, tapi ya menelepon Pj Gubernur lalu Sekda itu tidak pas karena Ganjar pun masih Capres dan Ganjar pun bukan pimpinan mereka,” kata dia.
Lebih baik Ganjar berprestasi di daerahnya sendiri dan punya kinerja bagus dibandingkan harus ke daerah orang lain yang justru kontraproduktif.
“Ya kalau berprestasi di daerahnya sendiri, baik di tingkat kemiskinan mengecil, banyak pembangunan di anggap sukses itu kan bagus untuk pencitraan ganjar. Kalau di daerah lain itu kesannya kan ingin mendegradasi pihak lain dan kesannya cawe-cawe. Sehingga menjadi kontraduktif paradoks sebagai Gubernur,” kata dia.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS M Taufik Zoelkifli mengaku tersinggung dengan langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang blusukan ke Jakarta Utara lalu menyampaikan keluhan warga ke PJ Gubernur DKI. Taufik mengatakan yang punya wewenang untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemprov DKI adalah DPRD. Ia menyebut Ganjar tidak punya wewenang untuk itu. Sebagai anggota legislatif saya sebenarnya tersinggung ya bahwa ada orang yang tidak punya kan, dia tidak punya tupoksi di sini, tidak punya wewenang untuk ngurus Jakarta,” kata Taufik.
Ia pun mempertanyakan langkah Ganjar yang mengurus permasalahan Jakarta dan melaporkannya ke Pj Gubernur Heru Budi. Taufik menyatakan Ganjar hanya punya wewenang mengurus masalah di Jawa Tengah.
