STRATEGIC ASSESSMENT. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo bisa saja dibatalkan oleh presiden berikutnya.
Menurut dia, proyek IKN dapat dibatalkan oleh presiden melalui revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 atau lewat peraturan pemerintah pengganti undang-Undang (perppu).
“Kalau presiden yang akan datang mau mengubah UU, ya pakai perppu misalnya, ya sangat bisa ya kan,” kata Benny dalam Podcast ‘What the Fact! Politics’ CNNIndonesia.com. Benny berpendapat proyek IKN mestinya bukan jadi prioritas. Sebab, ia menilai proyek tersebut membebani APBN.
Menurutnya, jika proyek IKN terus berlanjut, proses perpindahan pun tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ia mengatakan proyek itu harus dikerjakan bertahap dan rampung dalam lima sampai sepuluh periode kepemimpinan Presiden RI.
“Jangan pinjam uang asing, negara lain, hanya untuk membangun IKN. Nanti APBN kita habis untuk memenuhi yang tidak prioritas,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, para bapak pendiri bangsa alias the founding fathers dalam sidang BPUPKI mengamanatkan bahwa ibu kota negara tidak boleh dipindahkan dari Jakarta.
Benny pun mengkritik pernyataan Jokowi yang merayu investor Singapura supaya mengucurkan dana untuk pembangunan IKN Nusantara dan menjamin pembangunan IKN hingga presiden berikutnya. Ia menilai tak semestinya Jokowi mendikte presiden mendatang.
“Apa dia [Jokowi] mau dikte presiden di masa yang akan datang? Serahkan kepada presiden yang akan datang, jawaban yang pas itu kalau ada yang bertanya apakah [IKN] lanjut, kami serahkan kepada presiden yang akan datang,” katanya.
Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menerima 223 surat yang menyatakan minat berinvestasi atau letter of intent (LOI) dari para pengusaha di dalam maupun luar negeri. Untuk investasi asing, pengusaha asal Jepang yang terbanyak mengirim LOI.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono merinci dari total 223 LOI yang telah diterima, 26 di antaranya berasal dari Jepang.
Lalu ada Singapura sebanyak 22, Malaysia 16, China 15, Amerika Serikat 9, Perancis 4, dan Inggris 3, Korea Selatan 2, dan Uni Emirat Arab (UAE) 2, Filipina 1, Luksemburg 1, Thailand 1, Jerman 1, Spanyol 1, Finland 2, Canada 1, dan Brunei Darussalam 1 LOI. Sementara dari dalam negeri, ada 106 pengusaha yang menyampaikan minat investasi di IKN.
Yang terbaru, IKN kedatangan sekitar puluhan pengusaha Perancis kemarin (12/6). Kepala OIKN) Bambang Susantono mengatakan kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh para calon investor asal Eropa. Totalnya, ada sekitar 20 pengusaha yang turun ke lapangan.
“Pada pagi hari ini saya menjadi tuan rumah dari rombongan perusahaan-perusahaan, pebisnis dari Prancis. Ini tahap pertama dari engagement ataupun interest dari pebisnis di Prancis (untuk berinvestasi di IKN), sekitar 20-an pengusaha-pengusaha ingin melihat langsung di lapangan,” kata Bambang dikutip Detik.
Ia menegaskan agenda kali ini bukan sekadar kunjungan, tetapi akan direalisasikan ke dalam bentuk investasi. Rombongan Perancis ini berasal dari berbagai sektor industri mulai dari energi, teknologi kota cerdas, material ramah lingkungan, dan lainnya.
“Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor tetapi juga menjadi pelaku bisnis,” ujarnya.
Adapun lokasi yang dikunjungi pada kesempatan tersebut ialah lokasi lahan campuran (mixed-use) untuk perdagangan dan jasa. Lokasi ini nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan yang cukup besar di tahun 2024.
Saat kunjungan kemarin, pengusaha Perancis juga menyampaikan LOI. Penyerahan LOI ini menjadi yang keempat yang diserahkan Prancis, dari total 223 LOI yang telah diterima OIKN. “Tadi saya menerima letter of intent dari perusahaan energi. Jadi dari total dari 20 perusahaan ini, kita sudah menerima 4 letter of intent. Ke depannya kita berharap negara-negara Eropa lain juga berminat,” ujar Agung Wicaksono.
Agung mengungkapkan sudah banyak minat dari para pimpinan perusahaan Prancis yang menanyakan terkait berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi di IKN.
“Mereka minta informasi dokumen-dokumennya dan dengan itu mereka bisa menyiapkan proposal mereka, setelah itu bergulir terus, mereka akan menghitung angka-angkanya, rencana bisnisnya, studi kelayakannya, setelah itu mudah untuk negosiasi dan kemudian menghasilkan investasi,” ujarnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai RI perlu mempelajari ilmu atau teknologi baru dengan mempekerjakan tenaga asing dalam pengawasan pembangunan IKN. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono meminta Luhut tidak mengarang. “Pak Luhut jangan ngarang!” kata Nusyirwan kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).
Nusyirwan menilai pekerjaan di proyek IKN bisa dilakukan oleh tenaga ahli dalam negeri, sehingga tidak perlu adanya transfer teknologi. Dia lantas mengungkit proyek jalan tol, bendungan, dan infrastruktur lain yang dibangun era pemerintahan Jokowi dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.”
Dilihat dulu pekerjaan apa yang diperlukan di IKN, jenis pekerjaan di IKN sudah bisa dikerjakan oleh tenaga ahli negeri sendiri, sudah tidak perlu transfer teknologi, bukan membuat mobil listrik seperti yang disampaikan,” ujarnya.
“Selama pemerintahan Pak Jokowi sudah ratusan km jalan tol dibangun, puluhan bendungan besar dibangun, jaringan jalan KA dan lain-lain,,semua dikerjakan oleh tenaga ahli negeri sendiri,” lanjut Nursyirwan.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons kritik terhadap rencana memakai orang asing dalam mengawasi pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Dalam acara Launching Prototype Battery Asset Management Services (BAMS) IBC, Senin (12/6/2023), Luhut mencontohkan bagaimana Indonesia dalam melakukan lompatan teknologi di bidang kendaraan listrik berkat belajar dari pemerintah China.
“Kita melakukan leap frog (lompatan) aja, kita belajar dari Tiongkok dia dulu tertatih-tatih selama 20 tahun, kita dalam setahun bisa melakukan leap frog,” kata Luhut.Menurutnya, hal ini sama dengan bagaimana Indonesia dapat mempelajari ilmu atau teknologi baru dengan mempekerjakan tenaga asing dalam pengawasan pembangunan IKN. Dengan begitu, tenaga kerja dalam negeri dapat menerima transfer ilmu dari luar.
“Jadi kita belajar dari mana saja, sepanjang itu tadi untuk kepentingan nasional kita nggak usah ragu-ragu,” tegas Luhut.
“Kita kadang-kadang ini munafik, saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (perkerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita nggak bisa?’ Emang nggak bisa,” tegas Luhut.
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendukung Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal proyek Ibu Kota Negara atau IKN diawasi oleh tenaga asing atau bule. Junimart menilai tidak ada larangan terkait itu di dalam undang-undang. “Menurut saya, tidak ada masalah dan aturan perundang-undangan juga tidak melarang untuk mempergunakan tenaga asing,” kata Junimart.
Politikus PDIP ini menyebut sudah tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengawal proyek IKN secara tuntas dan berkualitas. Menurutnya, langkah pemerintah mengundang tenaga kerja asing yang punya keahlian khusus juga harus didukung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan alasan dirinya ngotot membangun proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Padahal, Jokowi bakal lengser dari kursi Presiden RI pada tahun depan. Jokowi menyampaikan bahwa saat ini 56 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, dan terpadat berada di DKI Jakarta. Artinya, sebanyak 149 juta penduduk dari 17.000 pulau di Tanah Air terpusat di Pulau Jawa.
“Sehingga, itu perlu pemerataan. GDP [Gross Domestic Product] ekonomi kita 58 persen itu ada di Jawa, lalu 17.000 pulau lainnya diber bagian apa?” ujarnya dalam peluncuran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kamis (15/6/2023).
Jokowi juga menyatakan bahwa beban Jakarta sudah terlampau padat, dengan status sebagiai kota pendidikan, kota pariwisata, serta pusat bisnis dan pemerintahan. Kepadatan ini yang pada akhirnya membuat Jakarta semakin macet.
“Beban harus dikurangi, pemerataan harus dilakukan, tidak dalam jangka 3-5 tahun yang akan datang, tetapi kita harus liat visi yang jauh ke depan. Oleh sebab itu, hilirisasi, IKN Nusantara ini harus diperkuat, dilanjutkan, harus ditingkatkan,” pungkasnya.
Sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan IKN, Jokowi resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 14/2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara pada 13 Juni 2023.
Pembentukan satuan tugas (satgas) ini dilandasi besarnya potensi sengketa di lahan nusantara karena adanya kepemilikan tanah di luar milik negara, yang masuk ke dalam cakupan megaproyek IKN. Oleh karena itu, Presiden memberikan batas waktu selama 6 bulan kepada para pembantunya untuk menyelesaikan sengketa maupun pengadaan lahan untuk IKN. Bappenas mencatat ada banyak hak masyarakat yang berada dalam area pembangunan IKN.
Sementara itu, dimulainya megaproyek ini otomatis membatasi akses masyarakat pemilik lahan sebelumnya. Di sisi lain, UU No. 3/2022 mengamanatkan seluruh area yang dijadikan lokasi ibu kota baru mutlak menjadi milik negara, dengan hak kelola dimiliki oleh Otorita IKN. Inilah kemudian yang melahirkan embrio konflik agraria dan berupaya ditangani oleh negara.
