STRATEGIC ASSESSMENT-Purworejo. Ada karikatur bergambar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tertempel di dinding Sanggar Warga Wadas. Gambar itu merupakan ekspresi ketidaksukaan warga kepada bakal calon presiden yang diusung PDIP ini terkait Proyek Strategi Nasional (PSN) berupa penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah ini.
Dari cerita warga sebelum penambangan dilakukan, mereka merupakan pendukung berat Ganjar Pranowo. Maklum, Ganjar dibesarkan di Purworejo. Namun, setelah penambangan itu, warga tidak menyukainya.
Pada Pilgub Jateng 2019, saat Ganjar berkontestasi dengan Sudirman Said, warga Wadas sudah banyak yang tidak memilihnya. Saat hari pencoblosan, hanya orang-orang tua yang datang ke TPS, itu pun dijemput di rumah masing-masing.
“Dulu sini (Desa Wadas) kan termasuk wonge Ganjar. Tapi waktu Pilgub Jateng yang nyoblos wong tuwo-tuwo thok, itu saja dijemputi kok,” kata Topik, pemuda Desa Wadas kepada KBA News.
Anggota Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) Talabudin mengaku sudah beberapa kali berdialog dengan Ganjar Pranowo perihal tambang Wadas. Namun setiap dialog, keinginan warga selalu diabaiakan.
Belum lama ini, warga juga bertemu Ganjar. “Dia tanya maunya warga apa? Kami jawab, inginnya tidak ditambang karena tidak ingin banjir, longsor. Pak ganjar tidak mau menerima alasan itu. Ini kan lucu, ini pemangku kebijakan tapi ora bijak,” jelasnya.
“Pak Ganjar tanya alasannya warga masih menolak apa, kami sudah menyampaikan alasannya, tapi dia tidak mau menerima. Piye tho iki,” imbuhnya.
Talabudin berpendapat, Ganjar sosok yang arogan. “Pak Ganjar juga bilang ke warga kalau rembukan dengan warga seperti itu ora dadi, jaluk rego piro, kami tegaskan bukan masalah harga ganti rugi,” ungkapnya.
“Dia juga bilang, wes warga tetap ngeyel (tetap menolak), langsung dikonsinyasi (pembayaran ganti rugi lewat pengadilan). Pemerintah nantang begitu, kami tidak takut,” kata Talabudin.
Pemilik lahan 3.300 meter persegi ini menegaskan, warga tetap menolak bukan karena besaran nominal ganti rugi. Harga tanah sesuai nilai jual obek pajak (NJOP) Rp 213.000 per meter persegi.
“Kami tegaskan ini bukan soal besaran ganti rugi. Ini soal keselamatan jiwa kami, siapa yang bertanggung jawab setelah ditambang,” ungkapnya bernada tanya.
Dia megatakan, warga sudah terlanjur kecewa. Tak heran pada Pilpres 2024, banyak warga yang tidak memilih Ganjar.
“Si rambut putiih lagi bingung kampanye mrono mrene. Sering disentil publik soal Wadas dan Kendeng, tapi buzer-buzernya malah bilang, kasus Wadas dan Kendeng tidak ada pengaruhnya. Mereka nggak paham, kami yang merasakan langsung,” jelasnya.
“Jadi gubernur saja sudah begitu, gimana nanti kalau jadi presiden yo,” ujar Talabudin (KBA News)
