STRATEGIC ASSESSMENT. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan pembagian amplop berlogo PDIP dan berfoto Anggota DPR RI Said Abdullah bukan pelanggaran pemilu.
Bawaslu memahami Said adalah pengurus PDIP, tetapi ia belum berstatus kandidat apa pun dalam Pemilu 2024. Selain itu, tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024 belum dimulai.
“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Bawaslu menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa pembagian amplop berisi uang yang terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Sumenep,” kata Anggota Bawaslu Lolly Suhenty di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (6/4).
Putusan itu berdasarkan penelusuran Bawaslu Kabupaten Sumenep. Bawaslu telah memeriksa keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui pembagian amplop berlogo PDIP itu.
Bawaslu mewawancarai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep; takmir Masjid Abdullah Syehan Beghraf di Desa Legung Timur di Kecamatan Batang-Batang; takmir Masjid Naqsabandi, Masjid Laju Sumenep, dan Musholla Abdullah di Kecamatan Kota Sumenep.
Kemudian juga mewawancarai takmir Masjid Fatimah Binti Said Ghauzan di Desa Jaba’an Kecamatan Manding; dan sejumlah penerima amplop.
Berdasarkan penelusuran, Bawaslu menemukan pembagian amplop berlogo PDIP dengan isi Rp300 ribu. Amplop dibagikan setelah Salat Tarawih berjemaah.
Meski demikian, Bawaslu tidak menemukan ajakan memilih PDIP ataupun Said Abdullah dalam pembagian amplop itu.
“Berdasarkan keterangan yang diperoleh, didapat informasi bahwa pembagian uang tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Said Abdullah hampir setiap tahun yang dianggapnya sebagai zakat,” ucap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
Sementara, Anies Baswedan membidik ladang suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Misi menancapkan pengaruh yang dalam di dua provinsi dengan jumlah pemilih sangat besar itu mulai dijalankan jelang Pilpres 2024.
Anies masih lemah di dua provinsi tersebut. Jika merujuk hasil survei sejumlah lembaga, pengaruh Anies tidak ada apa-apanya dibanding Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Misi lalu dijalankan. Anies menggelar safari politik selama tiga hari pada 17-19 Maret 2023 di Jawa Timur.
Kehadirannya di Masjid Al Akbar, Surabaya disambut antusias. Begitu banyak warga setempat yang ingin melihat langsung seorang Anies Baswedan.
“Surabaya, kota di mana keluarga kami berasal. Kakek kami dari sini, tumbuh di kawasan Ampel,” kata Anies usai melakukan Salat Jumat di Masjid Al Akbar Surabaya.
Menurut Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali, pamor Anies bisa turut terdongkrak jika menggandeng cawapres yang berasal dari Jawa Timur. Dia menyebut Jusuf Kalla pun mengusulkan hal serupa.
“Sehingga kalau mas Anies ingin menang harus pikirkan orang dari wilayah itu. Artinya pak JK juga berikan kriteria,” kata Ali kepada CNNIndonesia.com 28 Maret lalu.
Ali menyebut pamor Anies belum maksimal di Jateng dan Jatim meski sudah lebih dari 6 bulan dideklarasikan NasDem sebagai calon presiden. Ia mengatakan kondisi ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan NasDem.
Senada, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyebut Anies memang masih lemah di Jateng dan Jatim. Apalagi Jawa tengah yang notabene kandang banteng atau ladang suara milik PDIP.
Oleh karena itu, Willy mengatakan NasDem mempersiapkan misi khusus untuk mendongkrak popularitas serta elektabilitas Anies di Jawa Tengah.
“Kita belum sentuh sama sekali Jateng. Jatim kemarin baru datang dua hari lalu silaturahmi ke Madura yang lain belum. Jadi kita belum hard selling atau proses yang intensif ke Jatim dan Jateng,” kata Willy saat ditemui di Hotel Akmani, Jakarta.
Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan PDIP enggan terbawa arus soal pergerakan Anies di Jateng. Ia mengatakan PDIP tetap bekerja sesuai jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU.
“Jadi kami tak terbawa arus, dengan mempercepat atau memperlambat. Pokoknya kami bekerja sesuai jadwal yang ada,” kata Hendrawan saat dihubungi.
Hendrawan mengatakan pelbagai kegiatan dan konsolidasi PDIP di tengah masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Ia pun tak ingin merasa terburu-buru lantaran kandidat lain sudah memulai bergerak jelang Pemilu 2024.
“Kami tak mau seperti istilahnya orang Jawa diopyak-opyak, seperti harus ada apa gitu. Kita sudah punya jadwal bersama. Tujuan kita kan PDIP di 2024,” kata dia.
Jika Jawa Tengah sering disebut sebagai kandang banteng, maka Jawa Timur adalah sarang Nahdlatul Ulama. Sudirman Said mengatakan ada langkah yang sudah ditempuh di Jawa Timur.
Jaringan relawan diberdayakan. Ia mengklaim relawan pendukung Anies sudah bergerak dan mulai tumbuh di kawasan Jatim dan Jateng. Bahkan, tim Anies sudah berkomunikasi dengan para relawan untuk memaksimalkan dukungan di dua kawasan itu.
“Relawan tumbuh di mana-mana dari berbagai kalangan. Pak Anies dan timnya berinteraksi dengan berbagai kalangan saling menjaga dan mendorong elektabilitas tadi,” kata Sudirman ketika di temui di kampus Paramadina, Jakarta.
Khusus di Jatim, Sudirman tak menampik Anies kerap berkomunikasi dengan tokoh ulama dan pesantren di kawasan tersebut. Tujuannya, untuk membidik dukungan kalangan Nahdliyin terhadap Anies.
Ketika menggelar safari di Jatim, Anies sempat menggelar pertemuan dengan sejumlah habib, ulama, dan tokoh se-Madura di Pesantren At-Taroqqi, Sampang hingga berziarah ke makam pencetus nama Nahdlatul Ulama (NU) KH Mas Alwi, di Tambakrejo, Surabaya.
Anies juga sempat mengumpulkan ribuan relawan dan partai koalisinya di forum Simfoni Kebangsaan, di Dyandra Convention Center, Surabaya.
Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam mengamini Jawa Timur sebagai basis massa NU dan Jawa Tengah dipenuhi pemilih PDIP.
Menurutnya, dukungan terhadap Anies di Jatim dan Jateng memang belum maksimal. Anies, kata dia, masih kental dengan identitasnya sebagai seorang cendekiawan yang elitis. Identitas ini, lanjut Trunojoyo, membuat Anies sulit menjangkau basis nahdliyin di Jatim.
“Lagi-lagi soal proximity, soal kedekatan. Harus diakui Anies selama ini kan basisnya yang ada di benak pemilih Jatim kan masih kental sebagai cendekia, akademisi,” kata Surokim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/4).
Manuver Anies mendekati tokoh-tokoh agama di Jawa Tengah dan Jawa Timur menurut Trunojoyo sudah tepat.
Warga NU, kata dia, memiliki hubungan erat antara santri dan kiai. Pola hubungan antara santri dan kiai pun menjunjung prinsip sami’na wa atho’na atau santri taat kepada kiai.
Namun ia berkata pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama saja tak cukup untuk merangkul suara di kantong NU dan PDIP. Tugas lain yang perlu diperhatikan adalah mengubah citra Anies yang elitis.
Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto menyinggung arah dukungan PBB di Pilpres 2024. Sambil berkelakar, Prabowo menganggap PBB kebangetan apabila tak mendukungnya di pilpres.
Hal itu diungkap Prabowo usai melakukan pertemuan dengan Yusril di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2023). Sebelum Prabowo mengungkap hal itu, Yusril memberikan tanggapan soal arah dukungan PBB di Pilpres 2024. Yusril ditanya apakah akan mendukung Prabowo dari hasil pertemuan ini.
Yusril mengatakan PBB bisa bekerja sama dengan semua partai. Terkait tokoh-tokoh yang akan diusung, dia masih mengikuti perkembangan dan proses yang saat ini masih berjalan.
“Pada dasarnya PBB bisa bekerja sama dengan semua partai yang ada di negara kita ini, baik Partai Islam maupun partai kebangsaan, tidak lagi banyak perbedaan antara partai Islam dan partai kebangsaan itu,” ujarnya.
Di akhir konferensi pers, Prabowo melontarkan PBB kebangetan jika tidak mendukung dirinya.
“Dan kalau PBB kali ini tidak dukung saya kebangetan,” ujar Prabowo. Pernyataan Prabowo itu pun mengundang tawa pihak yang hadir di lokasi.
Kubu Moeldoko menyerang balik tuduhan pembegal partai yang disematkan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Pimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems menuding SBY beberapa tahun silam menyingkirkan 98 pendiri partai dan kemudian ‘menguasai’ Partai Demokrat.
Ia juga menyebut pembegal partai adalah SBY yang menjadikan anaknya sebagai pimpinan partai.
“Pembegal partai, adalah mereka: SBY, AHY dan Ibas adiknya, yang tanpa malu menguasai pucuk-pucuk pimpinan Partai Demokrat dan ‘menyihir’ semua peserta Kongres Partai Demokrat 2020, untuk mau memilih anaknya sebagai ketua umum,” kata Saiful dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/4).
Saiful juga menyebut AD/ART Partai Demokrat yang menurutnya disusun sendiri oleh SBY hanya dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya dan keluarganya sendiri. Ia pun menuding Partai Demokrat tak lebih dari partai keluarga Cikeas.
Sementara anaknya, AHY, juga disebut telah menarik uang setoran dari para pengurus partai dan para bakal caleg mulai dari daerah hingga pusat.
“Pembegal partai, adalah orang yang memaksakan anaknya yang masih hijau, bau kencur alias bocil yang baru belajar bicara, untuk bersama adiknya memimpin Partai Demokrat,” kata dia.
Saiful mengatakan Moeldoko bukanlah pembegal partai melainkan sosok yang bermaksud baik membantu para pendiri dan pengurus partai Demokrat untuk mengambil alih kepemimpinan trah SBY.
“Pembegal partai itu bukanlah jenderal yang ‘dilamar’ oleh para pendiri dan pengurus Partai Demokrat, untuk kemudian dipilihnya menjadi Ketua Umum, serta diharapkannya dapat memperbaiki Partai Demokrat yang sudah sekarat, akibat dikuasai dan dikendalikan oleh seorang pelarian Mayor yang dijadikan pemimpin karbitan oleh orang tuanya” ujar Saiful.
Sementara itu, Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menilai kubu Moeldoko hanya sekelompok orang oportunis yang mau mengadu domba Demokrat dan Anas Urbaningrum.
Hal itu Herman sampaikan merespons klaim kubu Moeldoko bahwa Anas Urbaningrum akan ‘menghajar’ Partai Demokrat beserta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam proses peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).
“Ini kan kubu-kubu oportunis yang dia mengambil keuntungan saja. Ini manusia-manusia oportunis. Mas Anas belum tentu punya niat seperti itu, sekarang sudah diadu domba oleh mereka-mereka itu,” kata Herman di Kompleks DPR RI, Jakarta.
Herman menegaskan Demokrat tidak memiliki masalah dengan Anas yang merupakan mantan ketua umum partai berlambang mercy itu. Ia juga percaya Anas merupakan orang baik dan mengerti aturan politik, sehingga tidak mungkin berkongsi dengan kubu Moeldoko untuk mengkudeta Demokrat.
Herman meminta kubu Moeldoko berhenti melakukan manuver politik yang tidak beretika. Ia mengatakan Moeldoko seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah menunjukkan ‘pembegalan’ partai politik dan mencari pembenaran.
Kubu Moeldoko sebelumnya mengklaim bahwa Anas Urbaningrum yang dijadwalkan bebas dari Lapas Sukamiskin pada 10 April 2023 akan memberikan daya hajar tambahan kepada Partai Demokrat dan AHY dalam proses PK di MA.
“Hal ini tentu akan memberikan sentuhan terindah lagi bagi eksistensi Partai Demokrat KLB pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan akan lebih mempunyai daya hajar yang dahsyat bagi para politisi kubu AHY,” kata Saiful Huda dalam keterangan resmi, Selasa (4/4).
Saiful juga mengklaim Anas akan mengungkap tabir kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang di masa kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiy
Hasto Kristiyanto merasa khawatir kehadiran timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023 di Indonesia berujung impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, impeachment atau pemakzulan merupakan suatu proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif terhadap pejabat tinggi negara. Dengan kata lain, menjatuhkan presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. “(Pemerintah) didorong dulu supaya menerima Israel, lalu terjadi berbagai persoalan terkait dengan keamanan. Ini kan kita harus mengkalkulasi risiko yang terburuk di dalam politik,” kata Hasto dalam program GASPOL! di Youtube Kompas.com, Kamis (5/4/2023).
“Lalu, berujung pada impeachment,” kata Hasto lagi Pertama, menurut Hasto, Jokowi bisa dituduh melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jika timnas Israel datang dan bertanding di Indonesia. “Kedua, hukum di dalam konferensi Asia-Afrika yang kita tanda tangani, yang menolak Israel,” kata Hasto. “Kemudian, ada peraturan Menteri Luar Negeri yang sudah tercatat dalam berita negara, ini menjadi suatu sasaran empuk (terhadap Jokowi),” ujarnya melanjutkan.
Oleh karena itu, PDI-P menyatakan sikap menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 2023 di Indonesia.
Hasto lantas mengungkapkan, PDI-P melobi pemerintah sejak putaran pertama pergelaran Piala Dunia U20 2023. Pada 17 Agustus 2022, kata Hasto, PDI-P menggelar diskusi terkait potensi keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 2023. Berangkat dari diskusi itu, PDI-P kemudian melobi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. “Saya katakan, jangankan kelompok kanan, kelompok kadrun, PDI Perjuangan saja menolak. Jadi, tolong sampaikan kepada Bapak Presiden karena kami tidak dikatakan berbenturan dengan pemerintah,” ujar Hasto kepada Menlu Retno saat itu.
Kemudian, PDI-P mengusulkan opsi lain kepada Menlu agar Israel bertanding di Singapura. “PDI-P mendukung sepenuhnya Piala Dunia U20. Sebagai bentuk dukungan, saya nyatakan ke Mbak Menlu bahwa kami tidak jadi mengadakan HUT PDI-P di GBK, kami pindahkan ke Kemayoran,” ujar Hasto.
Namun, menurut Hasto, sikap penolakan PDI-P sudah diambil jauh sebelum Agustus 2022. Hasto mengungkapkan, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan bahwa 67 persen masyarakat Indonesia menolak Israel. “Seberapa besar tingkat sensitivitas rakyat Indonesia terhadap kehadiran Israel. Mei 2022, ternyata 67 persen yang menolak,” kata Hasto.
Saat Piala Dunia U20 memasuki putaran kedua, PDI-P kembali melobi sejumlah tokoh. Salah satunya Pratikno. Hasto saat itu juga menyatakan sikap PDI-P kepada mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. “Kami tidak ingin terjadi suatu tindak kerusuhan, berbagai ancaman teror,” kata Hasto. “Jadi ketika Ade Armando mengatakan alasannya baru disusun setelah kami diserang, itu salah,” ucap Hasto lagi. Pada akhirnya, PDI-P mengungkapkan sikap menolak Israel ke publik melalui dua kadernya, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Sejumlah tagar bernada positif terkait Ganjar Pranowo masif bermunculan di media sosial ketika Gubernur Jawa Tengah itu “diserang” warganet karena batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini merujuk pada hasil riset Litbang Kompas soal percakapan warganet di media sosial mengenai batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dan kaitannya dengan sosok Ganjar.
Sebab, pasca Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membatalkan RI jadi tuan rumah ajang olahraga internasional itu, Ganjar ramai-ramai diserang netizen. Politisi PDI Perjuangan tersebut sebelumnya lantang menolak kepesertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20.
Menurut Litbang Kompas, pada periode 28 Maret-3 April 2023, muncul 1.020 tagar #GanjarHebat. Lalu, ada 578 tagar #ganjarpranowo. Tak kalah masif, terdapat 378 tagar #GanjarPresidenku. Ada pula 336 tagar #PrabowoDanUlama, lalu 325 tagar #TegarBersamaGanjar. Masifnya tagar-tagar dari akun pendukung Ganjar ini terbilang efektif karena mampu mengisi 10 teratas tagar terpopuler (top hashtag). Kampanye lewat tagar tersebut juga sukses menenggelamkan tagar yang dipakai kubu kontra, seperti #PrabowoDanUlama, #Setyoko2024, atau #GanjarMencorengPDIP.
Lebih jauh, para pendukung Ganjar di media sosial mampu bermanuver dari menciptakan narasi positif ke sejumlah tafsiran politik. Misanya, muncul narasi bahwa Ganjar berhasil melewati ujian loyalitas dari PDI-P, hasil elektabilitas Ganjar masih tinggi dalam laporan sejumlah lembaga survei, hingga keberhasilan Ganjar dan PDI-P meraih dukungan dari kelompok yang selama ini dikenal sebagai oposisi pemerintah. Sebaliknya, dari kubu kontra, muncul sejumlah tafsiran. Arah narasi tertuju pada blunder PDI-P dan Ganjar yang dinilai bisa mengakibatkan turunnya perolehan suara pada Pemilu 2024.
Secara umum, riset memperlihatkan bahwa terdapat 156.000 percakapan dan 671.500 interaksi di antara warganet dari berbagai kanal medsos yang membicarakan Ganjar dan batalnya Piala Dunia U20 “Sentimen yang terlihat dalam pantauan cenderung menyiratkan ketidaksetujuan, kekecewaan, hingga kemarahan dari netizen,” demikian dikutip dari Kompas.id. Silogisme kritik netizen sederhana. Jika FIFA membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia karena sentimen sejumlah pihak terhadap Timnas Israel dan Ganjar adalah salah satu tokoh yang menolak kepesertaan Timnas Israel, maka politisi Ganjar mengakibatkan Piala Dunia U20 gagal diselenggarakan di Tanah Air.
Adapun riset terkait percakapan warganet ini digelar Litbang Kompas pada 28 Maret-3 April 2023 melalui aplikasi Talkwalker. Pantauan tersebut menggunakan kata kunci (query) “Ganjar” dan saringan bahasa Indonesia.
FIFA memang tak menyebutkan detail alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional itu. Namun, pembatasan tersebut berbarengan dengan masifnya penolakan kepesertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20. Ramai-ramai kepala daerah, partai politik, hingga organisasi masyarakat (ormas) lantang menyuarakan penolakan. Sebutlah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), hingga Persaudaraan Alumni 212.
