STRATEGIC ASSESSMENT-Jakarta. Wacana mengusung duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menuai silang pendapat di antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi wacana Partai Gerindra untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dia membuka peluang kerjasama kedua partai, namun dengan syarat capres yang akan mereka usung harus berasal dari PDIP.
Ia mengingatkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan dalam HUT partai ke-50 pada Januari lalu bahwa capres berasal dari kader internal PDIP. Hasto mengatakan PDIP sudah melakukan proses kaderisasi secara sistemik dan memberikan penugasan kepada kader di berbagai tingkatan dalam perspektif yang ideal.
Hasto pun menyatakan bahwa partainya tidak dalam posisi menerima ataupun menolak opsi duet tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa masalah capres dan cawapres menunggu keputusan dari Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya, Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan partainya terbuka untuk menggaet Ganjar Pranowo untuk mendampingi Prabowo. Akan tetapi, Hashim menyatakan syarat Prabowo harus menjadi capres.
Dia menampik kemungkinan Prabowo menjadi cawapres dengan alasan kakaknya itu jauh lebih senior dari Ganjar, terpaut 15 tahun. Senioritas itu, menurut Hashim merupakan jaminan pengalaman yang lebih matang.
Gerindra saat ini telah menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara PDIP masih belum menentukan dengan siapa mereka akan bekerja sama untuk menghadapi Pilpres 2024.
PKB di sisi lain telah menyorongkan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, sebagai pendamping Prabowo Subianto. Mereka bahkan sempat memberikan ultimatum agar penentuan capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya harus dilakukan sebelum Ramadhan mendatang.
Di PDIP, Ganjar Pranowo juga belum pasti mendapat dukungan. Dia masih harus bersaing dengan Ketua DPR, Puan Maharani, yang merupakan putri dari Megawati. Karena itu, sejumlah kalangan menilai wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo akan sulit terwujudkan.
Sebelumnya, Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan partainya terbuka untuk menggaet Ganjar Pranowo untuk mendampingi Prabowo. Akan tetapi, Hashim menyatakan syarat Prabowo harus menjadi capres.
Dia menampik kemungkinan Prabowo menjadi cawapres dengan alasan kakaknya itu jauh lebih senior dari Ganjar, terpaut 15 tahun. Senioritas itu, menurut Hashim merupakan jaminan pengalaman yang lebih matang.
“Saya kira kami terbuka kalau Pak Ganjar mau diduetkan dengan Pak Prabowo,” kata Hashim, seperti dikutip dari Tempo, Ahad, 12 Maret 2023.
Gerindra saat ini telah menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara PDIP masih belum menentukan dengan siapa mereka akan bekerja sama untuk menghadapi Pilpres 2024.
PKB di sisi lain telah menyorongkan ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar, sebagai pendamping Prabowo Subianto. Mereka bahkan sempat memberikan ultimatum agar penentuan capres-cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya harus dilakukan sebelum Ramadhan mendatang.
Wacana mengusung duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo muncul setelah keduanya mendampingi Presiden Jokowi dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Mereka pun sempat berswafoto bersama para petani saat itu.
Kehadiran ketiga tokoh itu menghembuskan wacana duet Prabowo- Ganjar karena Jokowi kerap memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo dan Ganjar untuk maju pada Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tengah bermanuver mengamankan tiket bakal calon wakil presiden (cawapres).
Manuver tersebut ditunjukkan Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, ketika menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (12/3/2023). Pertemuan ini terjadi tak lama setelah mencuatnya wacana duet Prabowo bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Cak Imin berusaha bergerak cepat untuk mengamankan tiket cawapres dengan mengajak Prabowo berkeliling lagi menemui para kiai selaku vote getter yang efektif di kalangan nahdliyin,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (13/3/2023).
Umam meyakini bahwa manuver Cak Imin berkaitan langsung dengan manuver Prabowo dan Ganjar yang belakangan diisukan akan berduet di Pilpres 2024. Menurutnya, langkah cepat Cak Imin tersebut dilakukan sebagai upaya mendapatkan klarifikasi sekaligus langkah mitigasi agar dirinya tidak kena ‘prank koalisi’ dari Gerindra.
Karena itulah, menurut Umam, Cak Imin bergerak cepat untuk mengamankan tiket cawapres dengan mengajak Prabowo menemui para kiai. “Untuk meyakinkan Prabowo bahwa dirinya siap untuk dicawapreskan melalui gerbong Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang telah dideklarasikannya bersama Gerinda,” imbuh dia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengungkap ada partai politik baru yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Mereka berusaha menyusup melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Sudah ada perubahan strategi dari bullet ke ballot, dari peluru ke kotak suara. Ini adalah satu siasat jaringan jaringan yang terafiliasi, termasuk kelompok intoleran, untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi, untuk masuk ke dalam sistem demokrasi kita,” kata Boy Rafli dalam Dialog Kebangsaan yang ditayangkan melalui YouTube Humas BNPT pada Senin (13/3/2023).
Boy Rafli menuturkan kalau pihaknya diminta untuk turut menelusuri karena adanya indikasi partai politik anyar yang pengurusnya memiliki hubungan dengan jaringan teroris.
“Makanya dalam verifikasi dan sebagainya, kami juga diminta klarifikasi dari masyarakat, ada partai-partai baru tertentu yang diindikasikan bahwa calon-calon pengurusnya ada afiliasi dengan jaringan teroris,” ujarnya. Boy Rafli tidak menyebut nama partai politik yang dimaksud. Namun, sebagai penegasan, ia mengatakan kalau partai politik itu tidak lolos verifikasi.
Habib Rizieq Shihab memastikan akan menyampaikan ke publik soal arah politik dan dukungan di Pilpres 2024 mendatang.
Dukungan dimaksud itu ditujukan kepada partai politik serta pasangan capres-cawapres 2024 mendatang.
Hanya saja, arah dukungan itu hingga kini masih belum dijatuhkan. Nantinya, pengumuman resmi dukungan tersebut akan disampaikan melalui sebuah deklarasi.
Hanya saja tidak diketahui persis kapan deklarasi dukungan itu akan dilakukan.
“Secara resmi saya tegaskan alhamdulillah, belum ya deklarasi,” kata juru bicara Habib Rizeq, Aziz Yanuar kepada pojoksatu.id, Senin (13/3/2023). Saat ditanya dukungan politik Habib Rizieq berlabuh ke Anies Baswedan, Aziz Yanuar belum bisa membenarkan hal itu.
Pasalnya, hingga saat ini Habib Rizieq belum menentukan sikap apapun sosok capres dan cawapres yang akan didukung.
“Beliau secara resmi bersama kami belum menentukan sikap apapun terkait pencapresan 2024,” ujarnya.
Seperti diketahui, Habib Rizieq pernah mendoakan Anies Baswedan saat Anies berkunjung ke kidiamannya di Petamburan pada Jumat (7/10/2022) lalu. Dalam kesempatan itu, Habib Rizieq turut mendoakan agar Anies bisa mengakhiri jabatan gubernur pada 16 Oktober 2022 lalu dengan baik.
Selain itu, Habib juga mendoakan Anies dijauhkan dari orang-orang jahat dan para makar. “Semoga beliau diselamatkan Allah dari makar orang-orang jahat,” kata Habib Rizieq.
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono angkat bicara mengenai pertemuan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman, dan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Diketahui, keempatnya menamakan pertemuan tersebut sebagai “Koalisi Lebaran Bahagia”. Mardiono mengatakan, pertemuan itu hanyalah diskusi pertemanan sebagai sesama politisi saja.
Mardiono mengungkapkan, di dalam politik, pasti dibutuhkan diskusi yang tidak formal untuk membahas sesuatu. Ia mengatakan, setiap partai politik punya cara untuk membangun sinergi antar partai.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersyukur fraksi-fraksi di Komisi II DPR menyepakati rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, keputusan itu menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai rencana.
“Semua fraksi yang telah menyatakan menyetujui, dengan demikian kami kira sangat penting dan sangat strategis dan memang kami kira dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak,” kata Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR, Rabu (15/3/2023).
Ia mengatakan, jika Komisi II menolak rancangan Perppu Pemilu, penundaan Pemilu 2024 bisa menjadi konsekwensinya. Sebab, pemerintah bisa saja mengeluarkan aturan baru untuk mencabut perppu tersebut.
“Akibatnya berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada, berarti pemilunya ditunda,” ungkapnya. “Sehingga dengan dinyatakan disetujui, diterima Perppu ini, maka artinya tahapan pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU,” sambung dia (Red/berbagai sumber).
