STRATEGIC ASSESSMENT. Sejumlah organisasi kemasyarakatan, mahasiswa dan organisasi lainnya seperti Ormas Rajawali Sakti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi berunjuk rasa mendesak pergantian Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman karena dinilai telah lama menjabat dan belum mengikuti assessment.
Sementara di Kantor KPK RI, Jakarta Selatan, Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI), berunjuk rasa menuntut buka kembali kasus suap mantan Walikota Medan yaitu Dzulmi Eldin yang menyeret nama salah seorang oknum kepala dinas di Medan, Sumatera Utara dalam dugaan kasus jual beli jabatan. Sedangkan, pengunjuk rasa mengatasnamakan Suara Rakyat Dan Mahasiswa Maluku Utara, mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa salah seorang kepala dinas atas dugaan Konspirasi Pengadaan Kapal 30 GT. Sementara, masih di Kantor KPK RI, Jakarta, massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia berunjuk rasa mendesak KPK segera menangkap dan memeriksa serta menahan oknum hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam dugaan gratifikasi.
HMI-MPO Cabang Lombok Timur berunjuk rasa terkait polemik himbauan bagi ASN Lingkup Pemda setempat untuk membeli kebutuhan bahan pangan pokok beras dalam satu pintu melalui Perusahaan Daerah (PD) Agro Selaparang.
Massa Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) berunjuk rasa menuntut penahanan salah seorang pejabat eselon II di Banyuwangi, Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
Aliansi Apoteker dan Asisten Apoteker Peduli Negeri (AAPN) berunjuk rasa di depan PTUN Jakarta untuk mengawal Kuasa Hukum dari Aliansi Apoteker dan Asisten Apoteker Peduli Negeri yang melakukan pendaftaran gugatan terhadap Kemenkes RI terkait uji kompetisi yang diberikan oleh KFN kepada PN UKAI.
Siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Kota Samarinda, Kalimantan Timur berunjuk rasa terkait permasalahan Dana Bantuan sekolah (Dana BOS) di duga diambil Oknum Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
Aksi unjuk rasa mengkritisi, memonitor dan melaporkan berbagai kinerja aparatur jajaran pemerintahan yang dinilai masyarakat belum optimal terus dilakukan elemen masyarakat bersama kelompok kepentingan di beberapa daerah. Maraknya aksi unjuk rasa seperti ini secara politis dapat dinilai masih banyak terjadi permasalahan, maladministrasi, KKN bahkan moral and bureaucracy fraud di beberapa daerah yang menjadikan mereka belum optimal dalam menjalankan tugasnya.
Isu-isu atau permasalahan yang memicu maraknya aksi unjuk rasa juga termasuk isu yang strategis sehingga perlu mendapatkan atensi dan penanganan secepatnya oleh jajaran pemerintahan. Isu-isu seperti mutasi jabatan, jual beli jabatan, korupsi oknum aparatur negara, penempatan jabatan karena KKN bukan berdasarkan merit system atau assessment dan lain-lain menunjukkan unsur masyarakat cukup aware dan menaruh harapan kuat agar jajaran pemerintahan dapat meningkatkan profesionalismenya, sehingga pelayanan publik, pelayanan pemerintahan dan keberadaan mereka dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
