Ilustrasi proyek mangkrak
STRATEGIC ASSESSMENT. BEM Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS, red) belum lama ini menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Kota Banda Aceh, dimana peserta unjuk rasa yang berjumlah kurang lebih 200 orang tersebut menuntut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh agar mempersingkat proses pengurusan perizinan pelayaran nelayan.
Sementara itu, perwakilan masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan serta kepala kampung di wilayah distrik Klabot mengirimkan surat kepada Sekda Kabupaten Sorong, Papua Barat yang intinya mendesak agar Pemda setempat tidak melakukan pergantian terhadap Kepala Distrik Klabot atas nama Theopilus Mijanolo. “Tuntutan dari masyarakat distrik Klabot apabila permintaan dan aspirasi tersebut tidak diperhatikan maka akan dilakukan aksi pemalangan Kantor Distrik Klabot,” tulis mereka dalam suratnya
Sampai saat ini, masih ada sekitar 400 desa di Kalimantan Barat yang perlu dialiri listrik PLN dan yang benar-benar masih gelap gulita sekitar 300 desa dan ini akan menjadi target ataupun prioritas tahun depan dan tahun berikutnya sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.
“Ke 400 Desa di Kalbar ini bukan berarti belum berlistrik tetapi belum terjangkau listrik PLN karena selama ini rata-rata mengandalkan pembangkit sendiri dari Perusahaan Kelapa sawit, badan swadaya masyarakat maupun dari Kementerian,” ujar salah seorang anggota PLN di Pontianak seraya menambahkan, hal ini dikarenakan kapasitas, kemampuan dan intermiten dari pembangkit mereka tidak sekuat dari yang didanai anggaran, sehingga kalau belum menjadi andalan ratusan desa yang belum terlistriki oleh PLN itu kategorinya belum berlistrik.
Di Sulawesi Tengah, masyarakat Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parimo mengalami krisis air bersih karena adanya kerusakan pada Sistem Penyediaan Air Minum Desa Tolai (SPAM) yang terdampak Banjir Bandang.
“Masyarakat sangat bergantung dengan SPAM Desa Tolai karena melalui sistem tersebut warga mengambil air bersih dari sumber air baku Sungai Torue. Kondisi warga Desa Tolai yang terdampak sebanyak 357 KK,” ujar salah seorang staf desa.
Aksi pemalangan kantor desa Mandaong Kec. Bacan, Kabupaten Halmahera Selatanoleh warga karena warga kecewa terhadap Kepala desa Mandaong yang tidak bisa memenuhi hak masyarakat yaitu sebagian warga penerima BLT hingga saat ini belum menerima bantuan tersebut padahal BLT tahap II tersebut sudah dicairkan dari Pemda Halmahera Selatan sejak November 2022.
“Selain BLT yang belum disalurkan, warga juga mempertanyakan soal honor Kaur Pemerintahan desa, gaji RT/RW dan honor guru Paud serta honor Linmas. Untuk besaran nominal masing-masing bervariasi,” ujar salah seorang tenaga honor.
Bagaimanapun juga, kualitas pelayanan publik yang memprihatinkan dikeluhkan masyarakat di beberapa daerah antara lain Halmahera Selatan, Parigi Moutong dan Kolonodale, Pontianak, Sorong di Papua Barat Daya, serta Banda Aceh. Pelayanan publik yang dikeluhkan tersebut antara lain terkait penyaluran BLT yang dinilai diskriminatif, krisis air bersih, fasilitas kelistrikan yang mengecewakan, serta perizinan yang masih berbelit-belit pembangunan infrastruktur yang stagnan, dan unjuk rasa tetap menjadi sarana mengungkapkan kekecewaan terhadap kualitas pelayanan publik jajaran pemerintahan. Faktor pemicu pelayanan publik yang mengecewakan tersebut antara lain disebabkan lemah dan kurangnya SDM yang berkualitas, kesalahan mendiagnosis permasalahan sehingga salah dalam membuat perencanaan dan pembuatan kebijakan publiknya.
Kualitas pelayanan publik adalah cerminan bagaimana jajaran pemerintah secara optimal, efisien dan efektif dalam menjalankan tugas pekerjaannya, termasuk refleksi dari bentuk kehadiran negara dan sifat responsifitas negara untuk secara cepat menuntaskan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya, sehingga masih memprihatinkannya kualitas pelayanan publik di beberapa daerah harus segera dicarikan solusinya dan ditekadkan untuk segera diselesaikan. Jika solusi tidak segera terealisasi, maka politisasi terkait kualitas pelanyanan publik dari jajaran birokrasi pemerintahan akan meningkat, bahkan di tahun-tahun politik mendatang, kelompok anti pemerintah akan memanfaatkan kurang maksimalnya pelayanan publik untuk menciptakan narasi negatif bahwa jajaran birokrasi pemerintahan bahkan pemerintahan yang saat ini akan disebut dengan “rogue government atau pemerintahan penipu.
Kualitas pelayanan publik yang belum memuaskan masyarakat sebagai clientnya juga menunjukkan jajaran pemerintahan belum menemukan solusi untuk menyelesaikan yang disebabkan oleh kemungkinan banyak sebab mulai kurangnya anggaran, kurang tepatnya perencanaan karena mungkin perencanaanya bersifat top down sampai kepada pelaksanaannya yang belum dioptimalkan.
Seharusnya Presiden Jokowi segera memerintahkan Kemendagri, Kemenkeu dan Ombudsman Republik Indonesia untuk bersinergi dengan jajaran Pemda di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan program pemerintahan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
