The foto has taken from www.sindonews.com
STRATEGIC ASSESSMENT. Amerika Serikat (AS) sengaja membesar-besarkan “ancaman China” sebagai alasan untuk meningkatkan pengeluaran militernya dalam upaya mempertahankan dominasi globalnya. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan China , setelah Presiden Joe Biden menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS 2023 menjadi hukum. “Fakta telah membuktikan bahwa lebih dari satu kali ASmenjadi ancaman langsung terhadap tatanan internasional dan biang keladi pergolakan regional,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan China, Kolonel Tan Kefei seperti disitir dari Russia Today, Minggu (25/12/2022).
Pernyataan tersebut melanjutkan dengan mengklaim bahwa dalam mengejar kepentingan egoisnya, AS dalam beberapa kesempatan melancarkan perang melawan negara lain atau menciptakan konflik, menyebabkan korban besar dan pemindahan warga sipil tak berdosa.
Program pengeluaran militer AS senilai USD858 miliar atau sekitar Rp13 ribu triliun untuk tahun fiskal 2023, yang mengesahkan USD10 miliar (Rp155 triliun) dalam bantuan keamanan dan pengadaan senjata jalur cepat untuk Taiwan. China menilai kebijakan itu adalah satu lagi dalam serangkaian langkah provokatif yang sangat membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta meningkatkan risiko konfrontasi militer China-AS.
Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China lebih lanjut berjanji untuk dengan tegas menjaga reunifikasi nasional dan integritas wilayah negara. Mereka memperingatkan bahwa Washington tidak punya pilihan lain selain menghormati kepentingan inti dan perhatian utama China.
Taiwan telah diperintah sendiri sejak 1949, tetapi tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Beijing, dengan China melihatnya sebagai bagian dari wilayahnya. Ketegangan antara Beijing dan Taipei meningkat sejak kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus lalu.
“Washington harus menghentikan trik lama intimidasi sepihak yang diberikannya ke Beijing,” kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melalui panggilan telepon awal pekan ini. “Itu tidak berhasil dengan China di masa lalu, juga tidak akan berhasil di masa depan,” tukasnya.
