STRATEGIC ASSESSMENT. Jayapura. Latar belakang Kongres Masyarakat Hukum Adat pada tahun ini diselenggarakan di Papua adalah hasil keputusan di Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017 bahwa kongres masyarakat adat berikutnya ada selanjutnya di Papua. Dilaksanakan di Papua lebih menegaskan kebhinekaan kita, tahun sebelumnya kita ada PON dan Peparnas di Papua itu sola kebhinekaan soal olahraga, dan kali ini soal kebhinekaan kita yang lain soal miniatur Indonesia, bagaimana kebhinekaan itu ditunjukkan dengan Kongres Masyarakat adat ini.
Demikian dikemukakan Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan belum lama ini seraya menambahkan masyarakat adat merupakan bagian dari negara ini sebelum kita resmi menjadi sebuah negara yang bernama Indonesia. Jadi ini luar biasa apalagi diselenggarakan di Papua, dan kita melihat bagaimana kebhinekaan itu terpancar kuat di sana.
Berikut wawancara dengan Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura dan Sjamsul Hadi, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KTYMEMA Kemendikbudristek) berikut ini :
Apa yang diharapkan dari penyelenggaraan Kongres Masyarakat Hukum Adat di Wilayah adat tanah Tabi dan mungkin berlangsung dengan Festival Danau Sentani?
Mathius Awoitauw – Bupati Jayapura : Secara khusus dari Pemda bahwa kita saat ini sedang melaksanakan perintah UU Otsus untuk 20 tahun yang akan mendatang. Saya pikir ini sangat relevan dan khusus Kabupaten Jayapura selama Kebangkita Masyarakat Adat 9 tahun. Kita ingin tampilkan seperti apa karya-karya yang dilakukan dari perintah UU Otsus itu. Perintah UU otsus ini juga berdasarkan pada UUD 45 pasal 18 b, saya pikir konsistensi negara dengan sejumlah regulasi, implementasinya di daerah seperti kabupaten Jayapura, dan kita sudah tampilkan di dalam Kongres ini ada beberapa hal yang sudah kita ungkapkan hari ini, dan ini juga menjadi pembuktian bahwa Otsus di Papua ini ada dan sedang berlangsung. Festival Danau Sentani 3 tahun lalu kita tidak bisa selenggarakan karena Covid-19, tanggal 24 Oktober hari ini itu adalah har. 3 agenda ini kita sambutkan di tanggal 24-30 Oktober, jadi Festival Danau Sentani, kebangkitan adat, kongres, kita satukan supaya dapat benar benar tangguh. Supaya mengelolanya dengan bertanggung jawab untuk kehidupannya dan masa depan. Saya pikir ini relevan dengan amanat dari tema yang kita selangarkan dari Kongres ini.
Bagaimana layanan advokasi bagi masyarakat adat oleh Kemendikbud Ristek?
Sjamsul Hadi – Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KTYMEMA Kemendikbudristek) : Untuk layanan advokasi ini merupakan bagian komitmen pemerintah hadir untuk masyarakat, dimana permasalahan yang ada selama ini masyarakat berjuang sendiri. Dan juga ada mitra-mitra kami seperti PPMAN, AMAN yang turut memperjuangkan masyarakat hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu Kemendikbud Ristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan hadir untuk mewujudkan sebuah program layanan advokasi kepercayaan Tuhan YME dan masyarakat adat. Untuk layanan ini kami berikan kepada masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, di mana saat di lapangan itu belum linear. Kehadiran pemerintah di sinilah, kami berusaha untuk menyelesaikan. Kemendikbud Ristek melalui Kemenko PMK sudah membentuk tim. Tim Koordinasi layanan koordinasi kepercayaan terhadap Tuhan YME. Tim ini ditetapkan dalam keputusan Kemenko PMK, Pak Muhadjir di tahun 2021. Keputusan No 24 2021, dan sekarang sudah ditetapkan baru bulan September kemarin yaitu keputusan No 35 tahun 2022. Melibatkan 25 Kementerian dan Lembaga. Program-programnya yaitu kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat adat sebanyak 23 Peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan kementerian dan lembaga yang beririsan dengan masyarakat adat, kami gandeng secara bersama-sama. Berkaitan penanganan permasalahan, kami Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan YME dan Masyarakat Adat, kami kerja dengan berkolaborasi dengan AMAN PPMAN untuk melakukan upaya advokasi untuk masyarakat adat, karena ini juga langkah-langkah penyelesaiannya ini saat ini.
Selaku pihak dari pihak staf Kepresidenan sendiri, bagaimana orkestrasi dan dukungan pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat ini?
Jaleswari Pramodhawardani – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan : Kita di KSP tupoksi kami ada 3 hal, jadi pengendalian program prioritas nasional Presiden dan Wakil Presiden, kemudian pengelolaan isu-isu strategis, kemudian juga komunikasi publik, dan komunikasi politik. Yang sudah kami lakukan terkait dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara dan Danau Sentani ini kami berkoordinasi langsung dengan Bupati Jayapura dan kami juga mendiskusikan kira-kira hal-hal apa saja yang Pemerintah Pusat bisa lakukan terkait dengan penyelenggaraan ini. Ada debottlenecking yang perlu kita lakukan juga, dan Bupati juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu dilakukan porsinya pusat, dan kami melakukan rapat koordinasi dengan K/L terkait sehingga walaupun ada hal-hal di akhir-akhir itu kekurangan-kekurangan, tetapi kami sebetulnya kami sudah berkolaborasi terkait KMAN VI ini.
Mathius Awoitauw – Bupati Jayapura : Sudah sering dilakukan, pertama Kongres ini sendiri itu, termasuk kepengurusannya juga mereka memilih yang baru dan ini tugas dari berbagai organisasi dan sebenarnya mereka membahas membicarakan hal-hal itu termasuk saya berpartisipasi dalam pembangunan. Saya pikir itu disalah satu sisi dan itu sudah berlangsung oleh semua masyarakat dalam persiapan-persiapannya, kemudian juga tadi sudah pembukaan, kemudian besok 2 hari sarasehan di 12 titik di kampung-kampung baik 10 titik di Jayapura dan 2 titik di Kota Jayapura. Sudah ada kurang lebih 2.300 yang diharapkan seperti 2.500 orkestra Kongres yang akan mengikuti dari seluruh nusantara. Ada juga peninjau dari luar negeri kemudian dalam negeri, kemudian ada sejumlah K/L ikut terlibat sebagai narasumber di berbagai sarasehan dan rapat-rapat yang lain nanti.
Pihak-pihak yang terlibat dari pihak mana saja? Karena kita ketahui bersama bahwa konferensi masyarakat adat ini, yang membantu dalam mensukseskan KMAN ini pihak-pihak mana saja?
Mathius Awoitauw – Bupati Jayapura : Kalau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu satu organisasi yang sudah lama melaksanakan kongres sampai tahun ini yang ke VI, itu di sisi lain kemudian juga karena Pemerintah Daerah juga bagian dari pelaksanaan UU Otsus, khusus untuk di Papua Otsus Papua berdasarkan adat istiadat dan budaya amanat UU itu. Pemerintah ikut memberikan support baik di Kabupaten Jayapura tapi juga ada beberapa Kabupaten/Kota di wilayah adat Tabe. Nah juga Pemerintah Provinsi, kita berharap kedepan memang kolaborasi ini lebih solid lagi. Ini sangat menarik untuk keutuhan bangsa dan negara karena itu kita terus akan mungkin ini sesuatu yang baru di Papua nah kita coba mencairkan semua suasana yang ada untuk benar-benar untuk kepentingan masyarakat sesuai amanat UU Otsus maupun UUD NRI 1945.
Dari KMA sendiri, Kemendikbud Ristek itu bagaimana sih untuk program-program yang berkaitan dengan adat-adat Bapak yang selama ini telah terealisasi?
Sjamsul Hadi- Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KTYMEMA Kemendikbudristek) : Kalau program strategis dari Direktorat Kebudayaan Melalui Direktorat KMA, salah satunya pemberdayaan masyarakat adat sebagai payungnya. Di dalamnya ada pemberdayaan pemuda dan perempuan adat, dan penguatan lembaga adat. Melalui program ini diharapkan, selama ini masyarakat adat khususnya generasi muda mereka banyak sekolah jadi ilmu pergi. Melalui program strategis ini mengembalikan dari pemuda-pemuda ini yaitu gerakan kembali ke kampung. Program strategis ini kami dorong melalui sekolah lapang kearifan lokal. Melalui sekolah ini kami menggali potensi yang ada di masyarakat adat tentunya 10 OPK, sesuai dengan UU pemajuan kebudayaan.
Terkait dengan sekolah lapangan kearifan lokal ini, sekolah ini modelnya seperti apa?
Sjamsul Hadi – Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KTYMEMA Kemendikbudristek) : Sekolah lapangan kearifan lokal ini ini membangun kekuatan dari masyarakat adat itu sendiri, jadi gurunya yaitu para empu/sesepuh/pemangku adat, mereka memiliki pengetahuan yang tidak tertulis bersifat lisan. Dimana kami menggalang pemuda itu belajar pada guru, siapa gurunya? Yaitu sesepuh itu tadi. Sehingga ada transfer ilmu pengetahuan dari yang tua ke muda, dan sekaligus praktek pengembangan dan pemanfaatannya. Dari situ kami memberikan stimulus dorongan, dan kami juga menggandeng mitra perusahaan, dan K/L untuk turut serta misalnya dari Kementerian Koperasi memberikan program-program Sisi lain dari hutan tersebut misalnya jamur/tanaman obat di dalamnya. Ini kami menghadirkan rencana kedepan Mahasiswa, pengetahuan modern dari Mahasiswa disitu mereka dari Perguruan Tinggi dari program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan Mahasiswa Magang bersertifikat ini programnya 20 SKS (5 bulan). Pengabdian dan kolaborasi di daerah tersebut ini kiranya dapat mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
Jaleswari Pramodhawardani – Deputi V Kantor Staf Presiden : Organisasi masyarakat adat itu sebetulnya juga mandiri, di Papua ini kami dilihatkan mereka mengekspresikan dirinya bukan saja menyampaikan gagasan, gugatan, masukan kepada pemerintah tetapi juga bekerja sama dengan pemerintah itu sendiri. Semua stakeholders yang ada, akademisi, DPR juga hadir. Kawan dari DPR RI juga hadir yang berbicara soal RUU masyarakat adat, enapa ini macet. Di situ kita semua seperti dipertemukan untuk satu tujuan, dan satu hal yang masing-masing pihak itu punya perannya masing-masing. Tadi Pak Bupati juga bicara soal sarasehan 12 titik itu sangat baik sekali, di sarasehan itu memuat semua stakeholder yang ada. Ini terjadi di Papua, saya rasa mungkin bisa dikatakan Bupati Jayapura menginisiasi pertama. Bahwa pertemuan-pertemuan yang pendekatan kultural seperti yang dikatakan Presiden Jokowi selalu bilang pendekatan kultural, antropologi, harus di afirmasi kebijakan dll. Itu cara konkritnya diterjemahkan seperti ini.
Bagaimana memfasilitasi dari peserta sebanyak 2.300 dan Sarasehan di 12 titik. Bagaimana cara pemerintah daerah terkhusus dari Kabupaten Jayapura melaksanakan semuanya?
Mathius Awoitauw – Bupati Kabupaten Jayapura : Pertama dari UU Otsus kita harus benar benar mengimplementasikan, karena masyarakat Papua membutuhkan itu. Dengan itu menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua, karena itu apapun pemerintah UU, saya harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan itu. Karena itu waktu saya kampanye saya bicara tentang itu. Saya harus konsisten 2 RPJMD selalu memberikan tempat penting untuk penguatan kapasitas masyarakat adat. Konsistensi ini penting meskipun banyak hal yang harus kita hadapi, karena kesannya kebijakan-kebijakan negara dengan UU Otsus itu kadang-kadang sulit dikolaborasikan. Ini tantangan besar, saya pikir tetapi apapun perintah UU Otsus kita harus terus kerjakan dan terus dikomunikasikan. Tidak boleh berhenti. Jadi Papua mungkin itu lebih bhineka daripada Provinsi lain, itu mereka akan tunjukan dalam beberapa hari kedepan, ternyata bahwa soal perbedaan pandangan politik identitas saat ini ramai, Papua masyarakat adat itu sudah selesai. Mereka menganggap itu bukan hal yang menarik lagi.
Untuk meningkatkan nilai persaudaraan nasionalis dan toleransi Papua, masyarakat KMAN banyak tinggal dengan masyarakat lain.
Mathius Awoitauw – Bupati Kabupaten Jayapura : Masyarakat kita tidak mempersoalkan, agamanya apa, sukunya apa. Mereka melihat tamu yang datang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Supaya dia pergi menceritakan kebaikan. Mereka tidak mau melihat kampungnya buruk. Itu sudah menjadi budaya disini untuk memberikan hal yang terbaik terhadap siapapun yang datang. Ini mungkin momentum dari Timur indonesia, menjadi kebhinekaan yang kuat.
Jaleswari Pramodhawardani – Deputi V Kantor Staf Presiden : Kita belajar kebhinekaan ini bisa menjadi musibah kalau kita tidak mengelolanya dengan baik.
Sjamsul Hadi – Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KTYMEMA Kemendikbudristek) : Salah satu programnya di Kampung Yoboi, besok ada festival Ulat Sagu. Bahkan generasi mudanya menginovasi pemanfaatan sagu. Jadi keberagaman kuliner nasional. Jadi kedepan di Kabupaten Jayapura memberikan khasnya dari keberagaman kuliner ini. Hal yang menarik, berkaitan dengan Otsus kami dapat amanat dari Pak Menteri dari percepatan pembangunan Papua. Tahun 2023 kami menyiapkan jalan kebudayaan bagi Papua, kami akan bergerak di Papua dan Papua barat, kami menggerakan pemuda melalui komunitas sanggar-sanggar seni.
Di Papua sendiri ada 32 varietas. Bahwa banyak sekali kuliner yang dikembangkan oleh anak muda? Bagaimana tanggapan dari Pemda Kabupaten Jayapura?
Mathius Awoitauw – Bupati Kabupaten Jayapura : Dalam kongres tadi ada pameran dan ada panggung. Itu mengeksplorasi mengenai bakat dan minat yang mereka kembangkan. Jadi ada sanggar seni yang akan tampil, ada karya kerajinan, kuliner itu akan ditampilkan.
Terkait dengan masalah nanti, dampak sukses dari KMAN Ke-VI di Papua ini termasuk di Kab Jayapura, dampak suksesnya apalagi?
Jaleswari Pramodhawardani – Deputi V Kantor Staf Presiden : Saya rasa ini bisa menjadi cikal bakal, pertama kalau kita bicara pemudanya, ini pemuda masa depan pemuda. Masyarakat ini kan entitas yang tidak homogen, ada orang tua dan anak muda yang membutuhkan perhatian pimpinannya semua. Anak muda ini masa depan Papua. Mereka memiliki energinya sangat besar, tetapi belum diberikan ruang untuk memberikan talenta terbaiknya. Hari ini dalam KMAN melalui pembukaan saja itu luar biasa, bagaimana bakat terpendam generasi muda Papua itu luar biasa. Tidak kalah dengan saudara-saudara pemuda-pemudinya di luar Papua. Jadi, saya sepakat apa yang disampaikan pak Bupati, soal ekonomi saya rasa ada istilah petani milenial, entrepreneur. Ini tinggal para pemimpin ini, memunculkan atau bahwa, bagaimana menegaskan bakat-bakat kawan muda? Bagaimana pemberdayaan ekonomi lokal? Saya rasa dengan mengundang atau dengan Festival Danau Sentani ditambah dengan KMAN VI ini banyak orang berkunjung ke Papua, pengunjung ini juga dapat menggerakan ekonomi lokal.
Mathius Awoitauw – Bupati Kabupaten Jayapura : Di kampung Yoboi, menggelar festival ulat sagu ada beberapa hal. Itu juga digerakkan oleh Pemuda Adat di Kampung tersebut. Jadi itu anak-anak muda yang bisa mempromosikan kampungnya dengan semua keunikan kampungnya. Mereka sudah mendapatkan anugrah personal dari Kementerian Pariwisata dan itu karya anak-anak muda. Ini fakta bahwa anak-anak muda bisa dikampung, saya pikir ini sangat menjanjikan bagi masa depan papua.
Untuk kampung literasi sudah berdiri sejak kapan?
Sjamsul Hadi – Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KTYMEMA Kemendikbudristek) : Sudah lama dikembangkan di Kampung Yoboi, kami memberikan dan mengirimkan buku-buku dan saat ini memasuk ke arah digital. Jadi dari kampung baca itu bisa melihat dunia. Sekolah adat kami juga mendorong upaya pembangunan sekolah adat. Pak Hilmar menyampaikan Dirjen mendukung 12 sekolah adat, sebenarnya yang sudah ada terdiri ada 114 yang 90 didirikan oleh AMAN, dan selebihnya didirikan oleh mitra kami. Ke depan kami bekerja sama dengan mitra kami Marungga membangun sekolah adat di Sumba Timur. Ini menjadi salah satu kebijakan dari Pak Menteri kami, untuk mendorong usaha usaha sekolah adat begitu juga Dirjen Kebudayaan sudah membuat standar kompetensi khusus untuk tenaga pendidiknya. Ini fasilitator pendidikan adat, untuk kedepan bisa dapatkan dukungan intensif kedepannya. Sehingga pemda bisa memberikan intensif kepada tenaga fasilitator tenaga adat dari sertifikat dari BNSP, dan uji kompetensinya melalui LSP P2 dari Dirjen Kebudayaan Adat, namun kami berikan kembali kepada masyarakat adat untuk inisiatif, dan inovatifnya terkait untuk tenaga pendidikan adatnya.
