STRATEGIC ASSESSMENT. Jayapura. Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan KSP siap berkolaborasi bersama dengan multi pihak terkait pemenuhan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat nusantara.
Pernyataan tersebut diungkapkan dalam Yo Riya atau Sarasehan “RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara” pada Kongres Masyarakat Adat yang berlangsung di Wilayah Adat Tabi, Selasa (25/10).
“KSP siap berkolaborasi, terutama isu mengenai masyarakat hukum adat sudah ada dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN tahun 2019-2024) yaitu , “Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari” ungkap Jaleswari
Pramodhawardani.
Program Prioritas tersebut kemudian mengalir menjadi tiga proyek prioritas lintas kementerian dan lembaga yang saat ini terus dilaksanakan, yaitu Pengembangan Wilayah Adat sebagai Pusat Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup”, “Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya”, dan “Perlindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta. Program-program tersebut diampu oleh tujuh (7) kementerian dan lembaga,” tambah Jaleswari.
Sandrayati Moniaga, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan apresiasi dan dukungan terhadap progres pembahasan masyarakat hukum adat di Indonesia.
“Komnas HAM selalu mendorong terwujudnya pengakuan dan perlindungan hak bagi masyarakat hukum adat. Hari ini patut kita apresiasi, hak masyarakat adat mulai diakui. Saat ini Komnas HAM Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam sebagai rujukan untuk pembaruan hukum di bidang tanah dan sumber daya alam, juga rujukan bagi aparat penegak hukum ketika mereka menangani berbagai konflik tanah dan sumber daya alam,” ujar Sandrayati Moniaga.
Sulaiman L Hamzah, anggota Baleg DPR RI, mengungkapkan siap berkolaborasi terutama mendorong RUU Masyarakat Hukum Adat untuk menjadi salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023. ”Dalam dua periode pengawalan proses legislasi rancangan undang-undang, DPR siap berkolaborasi
untuk formulasi strategi percepatan pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat,” ungkap Sulaiman.
Sulaiman juga menambahkan “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tentang RUU Masyarakat Hukum Adat sudah disetujui oleh 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR-RI”.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Rukka Simbolinggi selaku Sekjen AMAN, Arimbi Heroepoetri selaku perwakilan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, dan Hermina Mawa selaku PHKom Perempuan AMAN.
