STRATEGIC ASSESSMENT. Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Program Prioritas, Dian Triansyah Djani, mengatakan pada Kamis (24/3), Indonesia mengundang seluruh negara anggota G20, termasuk Rusia.
Pernyataan itu ia sampaikan di tengah seruan keberatan negara-negara Barat atas rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali mulai Oktober. Acara puncak G20 sendiri rencananya berlangsung pada 16 November.
“Sebagai presidensi, tentunya, dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20,” kata Dian saat jumpa pers secara daring, Kamis (24/3). Ia mengatakan Indonesia akan tetap mengikuti prinsip-prinsip presidensi yang berlaku. Dengan demikian, seluruh anggota G20, tak terkecuali Rusia, diundang untuk menghadiri forum internasional tersebut. “Memang kewajiban untuk semua presidensi G20 untuk mengundang semua anggotanya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, Indonesia saat ini sudah mengirimkan undangan kepada seluruh negara anggota. Undangan itu, Dian melanjutkan, telah dikirimkan sejak 22 Februari lalu.
“Kita sudah mengirim tanggal 22 Februari lalu, save the date untuk KTT itu sendiri. 22 Februari sudah dikirimkan dan tentunya dalam undangan working group segalanya itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan Putin berencana menghadiri KTT G20 yang bakal diadakan di Bali pada akhir 2022. “Tergantung pada situasi, sejauh ini dia [Putin] mau datang ke KTT G20,” kata Vorobieva saat ditanya apakah Putin akan hadir dalam pertemuan G20 pada jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/3).
Merespons hal itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin pun meminta negara-negara demokrasi menolak kedatangan Putin, jika benar akan menghadiri KTT G20.
Sebab menurutnya, Putin merupakan kriminal kelas internasional dan diktator pembunuh. Sehingga ia tak memiliki hak legal untuk berpartisipasi di setiap forum internasional dalam bentuk apa pun.
“Kehadiran (Putin) di acara internasional mana pun berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Kami menyerukan seluruh negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator Putin yang kejam. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional,” kata Hamianin melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (23/3).
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa jika Putin datang maka Australia tidak akan datang pada KTT G20. “Kalau Putin datang, yang jelas Australia tidak mau datang. Namun, belum jelas apakah dia akan datang atau tidak tapi kasih syarat kan AS,” ujar Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/3/2022).
Menurut Hikmahanto, saat ini Indonesia dijadikan ajang tarik-menarik oleh anggota G20. Terlebih negara-negara yang terkotak dalam kubu mengetahui bahwa mereka bisa saling boikot. Oleh karena itu, dikhawatirkan G20 akan gagal, bahkan bubar.
Diketahui tema besar Presidensi G20 Indonesia 2022 yakni “Recover Together, Recover Stronger”. Hikmahanto menyampaikan, dari tema yang diusung itu akan sulit jika anggota G20 sudah saling memboikot.
Ia menambahkan, tantangan bagi Indonesia sebagai tuan rumah saat ini adalah memastikan semua kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 untuk hadir di Bali. Bahkan Indonesia perlu memastikan tidak ada upaya saling boikot oleh negara-negara anggota G20 dalam membahas berbagai program yang saat ini berlangsung, termasuk acara puncak pada KTT.
Ia mengatakan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus cepat bergerak dan memunculkan inisiatif guna terwujudnya perdamaian dan berakhirnya tragedi kemanusiaan akibat perang. Misalnya, Kemlu meminta perwakilan Indonesia di Washington DC untuk mencari tahu ke Kemlu AS apakah mungkin AS buat jaminan tertulis untuk tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota NATO.
“Kalau bisa, Perwakilan kita di Moskow bicara ke Kemlu Rusia apakah mungkin Rusia lakukan gencatan senjata di Ukraina bila AS sudah beri jaminan tertulis Ukraina tidak diterima di NATO,” kata dia.
Menurutnya, hal ini bisa dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan muka Rusia karena serangan sudah lebih dari 1 bulan namun Presiden Ukraina Zelensky belum ditangkap dan diturunkan. Selain itu, langkah tersebut baik untuk dilakukan demi suksesnya penyelenggaraan berbagai kegiatan G20 dan KTT di Bali.
Seperti diketahui, Zelensky diibaratkan seperti Saddam di mata AS, karena dia melawan AS.
Sementara itu, Pengajar Hubungan Internasional dan Pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mengatakan, AS dalam posisi terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan tajam yang tidak menciptakan suasana ketegangan mengendur antara Rusia dan Ukraina.
“Menurut saya, jika suasana terus memburuk di mana AS merasa makin perlu menekan Rusia, dan Rusia makin malu untuk mundur, maka pintu diplomasi makin sulit dibuka,” ujar Dinna saat dihubungi secara terpisah oleh Kompas.com, Minggu (27/3/2022).
Saat hal itu terjadi, tidak mustahil negara-negara lain yang saat ini masih mendukung posisi Indonesia untuk tetap menyelenggarakan G20 sebagaimana direncanakan (termasuk mengundang semua negara anggota) akan didesak untuk menunda pelaksanaan KTT G20. Selain itu, Dinna mengatakan, Indonesia kemungkinan akan menghadapi kesulitan mendapatkan kepastian akan ada partisipasi dari anggota-anggota G20 yang lain.
Dalam situasi seperti ini, ia menambahkan, maka kepresidenan Indonesia di G20 terancam berlalu saja tanpa bisa menyentuh isu-isu finansial dan non-finansial yang menjadi dampak dari krisis Ukraina-Rusia.
Sementara, Brasil dengan tegas menolak melarang Presiden Rusia, Vladimir Putin untuk menghadiri G20. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Brasil, Carlos Franca, pada pertemuan di senat, Kamis (24/3/2022).
Franca mengatakan keputusan itu sesuai dengan dukungan mereka terhadap multilateralisme dan hukum internasional. “Kami melihat inisiatif muncul di berbagai organisasi internasional, untuk mengusir dan menangguhkan Rusia,” tutur Franca dikutip dari Buenos Aires Times.
“Brasil jelas menentang inisiatif tersebut, sejalan dengan posisi tradisional kami yang mendukung multilateralisme dan hukum internasional,” tambahnya. Franca juga menegaskan PBB adalah tempat untuk berdebat masalah perdamaian dan keamanan, bukan di G20. “Yang terpenting saat ini adalah semua forum internasional berfungsi penuh termasuk di G20, dan itu berarti seluruh dunia hadir, termasuk Rusia,” ujarnya.
Di tempat terpisah, anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai, Indonesia tidak perlu menggubris adanya pertimbangan Amerika Serikat (AS) agar Rusia dikeluarkan dari G20. Sebaliknya, Indonesia sebagai presidensi G20 mampu mengambil momentum tersebut untuk membawa perdamaian atas konflik Rusia-Ukraina. “Jangan lah, ya forum itu lah yang justru bisa kita manfaatkan,” kata Effendi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Politisi PDI-P itu berpendapat, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat mengambil peran dalam pertemuan G20. Sehingga, dalam perhelatan G20 tersebut, Indonesia tidak dipandang hanya sekadar pembuat sebuah acara atau event organizer.
Menurutnya, pertimbangan untuk mengeluarkan Rusia dari G20 juga tidak tepat. Ia mengatakan, hal itu tidak mencerminkan langkah sebuah negara dalam diplomasi internasional.
Lebih lanjut, Effendi menilai langkah yang tepat jika Rusia akan hadir dalam G20. Diketahui, Presiden Rusia pun berencana hadir dalam pertemuan tersebut.
Ia mengingatkan, G20 harus menjadi forum yang menjadi media mendamaikan pihak yang bertikai, termasuk kaitannya dengan konflik Rusia-Ukraina. Di sisi lain, ia mengatakan bisa saja forum itu tidak lagi bernama G20 jika Rusia tidak hadir. ”
Sebelumnya, pada Selasa (22/3/2022), Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) akan memimpin tekanan pada Rusia untuk disingkirkan dari forum internasional atas langkah invasi ke Ukraina.
“Mengenai pertanyaan G20, saya hanya akan mengatakan, kami percaya bahwa ini tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa bagi Rusia di lembaga internasional dan komunitas internasional,” kata Jake Sullivan.
Sementara itu, China berbeda pandangan dengan AS. China menggambarkan Rusia sebagai anggota penting G20. China telah memberikan tingkat perlindungan diplomatik ke Rusia yang semakin terisolasi atas invasinya ke Ukraina, dengan ekonominya diikat oleh sanksi. “G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin kepada wartawan.
Indonesia diminta menggunakan seluruh cara diplomasi terkait dengan perdebatan soal rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-17 yang bakal digelar pada 15 sampai 16 November 2022 mendatang di Bali. Sebab, saat ini Amerika Serikat beserta sekutunya memberi sinyal keberatan dengan rencana kehadiran Rusia di ajang itu terkait dengan penyerbuan ke Ukraina.
“Saya kira langkah yang bisa diambil Indonesia adalah open diplomacy, intensive diplomacy, hingga shuttle diplomacy,” kata Peneliti Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al Azhar Indonesia, Ramdhan Muhaimin, kepada Kompas.com, Jumat (25/3/2022).
Dimensi konflik antara Rusia dan Ukraina saat ini meluas. Amerika Serikat dan sekutunya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) serta negara-negara anggota Uni Eropa terus menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Rusia juga tidak tinggal diam dan memberikan sanksi balasan.
Peperangan Rusia dan Ukraina yang lebih disebabkan akibat faktor geopolitik NATO serta negara-negara Eropa dan AS dengan Rusia juga dinilai akan berimbas ke hal-hal lain. Menurut Ramdhan, akan sangat sulit bagi forum G20 untuk menghindari dampak politik konflik Rusia-Ukraina itu. Di sisi lain, negara-negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik Rusia-Ukraina adalah anggota G20, seperti Rusia, AS, Jerman, Prancis, Kanada, Inggris, Jepang, dan Turki. Sebagian anggota G20 juga anggota NATO dan sekutu AS, sedangkan China dan India mendukung Rusia.
Tidak mudah Ramdhan memperkirakan, jika konflik bersenjata Rusia-Ukraina berkepanjangan maka akan menimbulkan efek domino yang bisa melahirkan krisis pangan global. Sebab, Rusia dan Ukraina adalah negara pengekspor gandum terbesar di dunia. Jika hal itu terjadi, kata Ramdhan, maka akan sangat memukul perekonomian dunia yang saat ini juga lesu akibat pandemi Covid-19.
Yang dimaksud Ramdhan dengan ambisi geostrategi adalah Putin berharap Ukraina tidak lagi bersikap menantang Rusia dan mengubur ambisi untuk menjadi anggota NATO. Sebab, Rusia menilai jika NATO mempunyai pangkalan di Ukraina maka bisa mengancam keamanan dan integritas wilayah mereka. Menurut Ramdhan, jika konflik Rusia-Ukraina bisa segera berakhir sebelum perhelatan puncak G20, normalisasi hubungan Rusia dengan Barat (AS, NATO, Uni Eropa) tidak akan mudah.
Pertanyaan lain yang muncul kemudian adalah siapa yang akan menanggung biaya untuk membangun kembali Ukraina yang hancur akibat peperangan.
“Ini hal-hal yang menurut saya membuat normalisasi hubungan Rusia dengan Barat tidak akan mudah. Sangat multidimensi efeknya. Yang pada akhirnya berdampak terhadap stabilitas global,” ucap Ramdhan.
AS dan Blok Barat meminta supaya Indonesia mempertimbangkan kembali untuk mengundang Rusia dalam KTT G20 pada November mendatang. Presiden AS Joe Biden meminta supaya Rusia didepak dari Forum itu. Bahkan Polandia secara terang-terangan mengusulkan kepada AS supaya diizinkan menggantikan keanggotaan Rusia di KTT G20.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengancam tidak akan hadir jika Indonesia tetap mengundang Rusia ke KTT G20. Sebab, selama ini Australia menjadi bagian dari pakta pertukaran informasi intelijen The Five Eyes yang melibatkan Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hariyadi Wirawan memprediksi, jika Putin tetap hadir, AS dan negara-negara sekutunya hanya akan mengirim delegasi saja di KTT G20 itu. Kepala negara atau kepala pemerintahan tidak akan hadir. “Walaupun Indonesia tetap mengundang Putin, dan itu berarti kepala negara G20 lainnya (kemungkinan) tidak datang atau menurunkan delegasinya,” kata Hariyadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/3/2022).
Hariyadi juga memprediksi, AS dan negara-negara sekutunya akan meminta Indonesia untuk menunda pertemuan KTT G20 tersebut. Namun, kata dia, hal tersebut akan sulit terwujud karena anggota-anggota G20 lainnya seperti China, India, dan beberapa negara di Benua Afrika tidak akan setuju dengan penundaan tersebut.
Ia mengatakan, dalam kondisi saat ini, Indonesia selaku Ketua Presidensi G20 harus menjalankan tugasnya dengan tetap mengundang semua negara anggota. “Tapi itu akan membuat pertemuan ini jadi awkward (canggung), tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Rusia dapat sanksi ini itu dan tidak mendukung perbaikan perekonomian internasional,” ujarnya.
Hariyadi menilai, jika AS dan negara-negara sekutunya hanya mengirimkan delegasi untuk menghadiri KTT G20, pertemuan tersebut tak akan mencapai target perbaikan ekonomi dunia. “Pertemuannya jadi tidak ada kekuatan apa pun,” ucap dia. Kantor berita AFP melaporkan Rabu lalu bahwa Putin tidak terima saran Rusia dikeluarkan dari kelompok tersebut karena perang di Ukraina (Red/berbagai sumber).
