STRATEGIC ASSESSMENT-Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menganggap pihak yang mengusulkan dan berupaya menunda Pemilu 2024 patut dipermalukan karena telah mengancam konstitusi UUD 1945.
Bahkan dia ingin menyebut pihak yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 sebagai teroris konstitusi lantaran lebih mengutamakan kepentingan pribadi.
“Siapapun pelakunya harus kita naming and shaming [ditunjuk dan dipermalukan] sekarang, harus berikan catatan khusus. Saya cenderung menggunakan teroris konstitusi siapa yang mau merusak konstitusi yang ada sekarang demi kepentingan pribadi,” kata dia dalam acara Demokrasi Konstitusional Terancam: Korupsi Masa Jabatan Kepresidenan, Rabu (16/3).
Dia mengatakan bahwa selama ini tidak ada negara yang menganut demokrasi bermain-main dengan masa jabatan presiden yang telah diatur dalam konstitusi.
Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi perbincangan publik usai diusulkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Pejabat pemerintah seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mendukung. Dia mengklaim masyarakat tak mau uang ratusan triliun dipakai untuk pemilu di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi masih berjalan.
Sementara itu, Survei Charta Politika Indonesia terbaru di 3 provinsi menunjukkan mayoritas publik tidak setuju dengan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu). Lebih dari 60% responden mengingingkan agar pemilu tetap digelar sesuai jadwal pada 2024. Berdasarkan hasil “Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Tahun 2022” di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung yang dirilis pada Rabu (16/3/2022), diketahui mayoritas masyarakat tidak sepakat dengan wacana penundaan pemilu.
“Rilis survei Charta Politika Indonesia mencoba membaca perilaku dan pilihan masyarakat terkait pengetahuan pelaksanaan Pemilu 2024 dan wacana penundaan pemilu,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, kepada wartawan. Survei ini dilakukan di Provinsi Lampung pada 27 Januari-2 Februari 2020. Sementara di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, survei digelar pada 3-9 Februari 2022.
Survei menunjukkan sebanyak 71,3% responden di Provinsi Lampung mengetahui Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada tahun 2024. Sementara responden di Provinsi Jawa Timur yang mengetahui Pileg, Pilpres, serta Pilkada berlangsung pada 2024 ada 63,4%. Kemudian di Provinsi Jawa Barat, hanya 60,5% responden yang tahu Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak diselenggarakan tahun 2024.
Responden lalu ditanya apakah setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024. Responden di 3 provinsi tersebut mayoritas menjawab setuju. Hasilnya adalah sebagai berikut: Setuju Pemilu dan Pilkada tahun 2024 Jawa Barat: 68,6% Jawa Timur: 81,2% Lampung: 78,4% Sedangkan, Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi mengungkap soal big data yang bisa memengaruhi pemilihan umum (Pemilu).
Ia menyebut big data bisa digunakan untuk mengetahui tendensi pemilu seperti misalnya pada kasus Cambride Analytica, yang mengolah data dari pengguna Facebook di Amerika Serikat. Cambride Analytica dipahami membantu kampanye Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2016.
“Big data bisa berpengaruh mengetahui tendensi pemilu. Kaya kmisalnya dulu misalnya ada Cambridge Analytica dia minta data dari FB di masing-masing negara bagian, mereka sukanya apa, pendapat tentang calon presiden seperti apa,” ujar Ismail kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/3).
Ia mengatakan narasi yang disampaikan warganet di media sosial seperti survei, namun tak dilakukan satu per satu kepada para responden. Data yang dipilah bisa diolah menjadi indikasi kecenderungan masyarakat terhadap salah satu calon politik maupun isu tertentu. Meski demikian, Ismail menjelaskan percakapan di media sosial tak bisa serta merta diarahkan kepada narasi pemilu.
Di Indonesia sendiri, kata Ismail, ada banyak lembaga publik yang bisa mengolah data seperti itu, atau disebut media sosial analytics. Lembaga itu yang bisa mengolah percakapan di media sosial, menjadi data perspektif masyarakat. Namun Ismail tak menyebut nama lembaga publik di dalam negeri yang menggelar praktik tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua DPR RI, Puan Maharani belakangan saling saut-sautan ihwal klaim big data. Luhut mengklaim pemerintah menangkap aspirasi masyarakat soal dukungan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, aspirasi itu diketahui dari big data percakapan 110 juta orang di media sosial.
Sedangkan Puan, yang juga menjabat Ketua DPP PDIP, menyatakan partainya memiliki data tersendiri soal sikap pemilih terhadap wacana penundaan pemilu mendatang. Puan menegaskan data yang dimiliki PDIP pun berupa big data.
Para tokoh di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden di Jakarta (11/3).
Mereka sepakat menyebut isu perpanjangan jabatan presiden adalah bentuk kejahatan terhadap konstitusi. Sebab dalam konstitusi, pengaturan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, serta pembatasan masa jabatan presiden hanya boleh dua kali berturut-turut.
Saat ini pun kondisi konstitusi dianggap sedang berada di ujung tanduk untuk segera diselamatkan. “Ini adalah pelanggaran konstitusi yang sangat berbahaya sehingga harus dilawan dengan kekuatan rakyat (people power). People power perlu diterima sebagai kesepakatan bersama,” kata pengagas perhimpunan, Ferry Juliantono.
Senada dengan Ferry, Andrianto menyebut situasi perekonomian nasional seperti krisis bahan pokok merupakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menyejahterakan rakyat. Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas demi kesejahteraan rakyat.
“Kami menuntut pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan memenuhi ketersediaannya,” tegasnya.
LSI Denny JA merilis survei sikap pemilih partai politik terkait wacana penundaan pemilu 2024. Hasilnya, mayoritas pemilih menolak usulan tersebut, terbanyak pemilih PAN.
Survei LSI Denny JA ini digelar pada 23 Februari-3 Maret 2022 dengan total 1.200 responden dari seluruh provinsi dengan metode multistage random sampling. Survei dilakukan secara langsung atau tatap muka. Margin of error survei ini kurang-lebih 2,9%.
Untuk diketahui, penundaan pemilu diusulkan oleh tiga partai koalisi, yakni PKB, Golkar, dan PAN. Dari hasil survei LSI Denny JA, justru mayoritas pemilih mereka menyatakan tidak setuju dengan penundaan pemilu.
“Dari sisi partai kita bisa lihat mayoritas menyatakan ketidaksetutujuannya dengan penundaan pemilu, baik dari PKB yang ketumnya menyatakan keinginan menunda pemilu karena alasan ekonomi dan sebagainya, ternyata 66,2 persen dari pemilih PKB itu menyatakan menolak usulan penundaan pemilu,” kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/3/2022).
Begitu juga Golkar dan PAN yang mayoritas pemilihnya tidak setuju. PAN jadi partai tertinggi yang pemilihnya tidak setuju penundaan pemilu. “Dari data ini kita bisa lihat partai oposisi maupun partai pendukung koalisi itu pemilihnya menyatakan mayoritas menolak penundaan pemilu yang sekarang ini sedang digulirkan,” ujarnya.
Persentase sikap pemilih partai yang tidak setuju dengan penundaan pemilu hasil survei LSI Denny JA yaitu PAN (93,7%); Demokrat (87,5%); PKS (85,8%); Berkarya (85%); Golkar (80,5%); PPP (75%), Golkar (71,6%); PSI (70%); PKB (66,2%); PKPI (65%); Perindo (58,6%); NasDem (58,3%); PDIP (56,3%); Hanura (55%) dan PBB (50%).
Sedangkan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengungkapkan potensi pelengseran Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda dengan alasan anggaran habis digunakan untuk proyek pemindahan ibu kota negara (IKN).
Dia mengatakan kondisi anggaran negara habis untuk proyek pemindahan IKN tidak bisa digunakan menjadi dasar untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
Benny bilang, pelengseran Jokowi dengan alasan pelanggaran konstitusi bisa dilakukan karena Jokowi telah dinilai dengan sengaja tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, langkah sengaja tidak menganggarkan anggaran pemilu merupakan sebuah kejahatan konstitusi. “Ini constitutional crime. Risikonya sangat berat untuk presiden dan wapres tentu kalau dua-duanya setuju. Konstitusi kita sangat jelas,” ucap Benny.
Diketahui, hingga kini usulan anggaran untuk pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia itu belum disetujui oleh DPR RI dan pemerintah. KPU semula mengajukan anggaran sebesar Rp86 triliun. Namun, anggaran itu kini dipangkas melalui hasil rasionalisasi menjadi Rp76,6 triliun. Pemenuhan anggaran akan dibagi melalui empat sumber, yakni APBN 2022, 2023, 2024 dan 2025.
Namun demikian, belum ada anggaran yang cair hingga Maret 2022 ini. Tarik ulur keputusan politik mengenai anggaran itu masih terjadi meski Juni 2022 nanti akan memasuki tahapan pertama pemilu.
Berdasarkan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), tahapan pemilu diwajibkan dimulai minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai Juni 2022.
Menurut Redaksi, menerjemahkan hasil survei LSI Denny JA diatas maka setidaknya masih ada 6% pendukung PAN setuju Pemilu ditunda, 2, 5 persen pendukung Partai Demokrat setuju ditunda Pemilu 2024, 14,2% pendukung PKS, 15% pendukung Bekarya, 19,5% pendukung Golkar, 25% pendukung PPP, 30% pendukung PSI, 33,8% pendukung PKB, 35% pendukung PKPI, 41,4% pendukung Perindo, 41,7% pendukung NasDem, 43,7% pendukung PDIP, 45 persen pendukung Hanura (55%) dan pendukung PBB sebanyak 50% setuju dengan penundaan Pemilu 2024, jadi dengan demikian masih ada peluang untuk dilakukan penundaan Pemilu 2024 dengan segala risikonya. (Red/dari berbagai sumber).
