Jakarta-STRATEGIC ASSESSMENT. Presiden Joko Widodo meminta aparatur sipil negara (ASN) bertransformasi menjadi lebih modern dan profesional. Jokowi menyebut selama ini ASN sudah sangat lama berada di zona nyaman sebagai warisan birokrasi feodal dan harus diubah secara total.
“Hal ini terlihat klise, tapi sangat penting dan mendasar karena sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan budaya birokrasi feodal sehingga menjadikan ASN kurang produktif,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Munas ke-9 Korpri, dikutip dari YouTube Setpres, Jumat (28/1/2022).
Kepala Negara menuturkan, sebagai garda terdepan reformasi birokrasi, ASN atau Korpri dituntut menjawab perubahan solusi atas berbagai persoalan Bangsa dan berbagai kerumitan dalam birokrasi menjadi kerja yang cepat, efisien, dan berorientasi hasil.
“Musyawarah Nasional Korpri yang ke-9 ini harus dijadikan momentum untuk mendorong akselerasi transformasi Korpri menjadi profesi pegawai aparatur sipil negara yang semakin modern dan profesional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan empat pesan kepada Korpri sebagai wujud transformasi yang modern dan profesional.
Pertama, Korpri harus mampu mendorong seluruh ASN untuk memiliki orientasi kerja yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Kedua, seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN harus digunakan secara akuntabel dan otoritas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, di era disrupsi, seluruh anggota Korpri harus mau dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi trendsetter, bersikap terbuka dengan menghilangkan semua ego baik ego sektoral, daerah hingga ilmu.
“Manfaatkan teknologi, terapkan e-goverment. Teknologi telah memungkinkan pelayanan lebih cepat dan akurat,” tuturnya.
Adapun, pesan Jokowi yang keempat adalah Korpri harus menjadi simbol penting persatuan dan kesatuan bangsa.
Sementara itu, di Jakarta, salah seorang pengamat birokrasi pemerintahan mendukung pernyataan Presiden Jokowi dan penataan birokrasi pemerintahan masih memerlukan jalan yang panjang, karena seringkali birokrasi sipil pemerintahan “diintervensi” oleh kekuatan yang sebenarnya tidak mendalami permasalahan birokrasi sipil pemerintahan.
“Selain itu, posisi jabatan fungsional yang seperti jabatan buangan jelas akan membuat birokrasi akan kesulitan menjalankan tugas dan fungsinya, apalagi ditambah beban adanya beberapa indeks kinerja sebagai ukurannya termasuk melaksanakan reformasi birokrasi yang sangat berbelit. Selama jabatan fungsional kurang dioptimalkan, tidak memiliki anggaran tersendiri dan setinggi apapun golongan pangkat pejabat fungsional tetap dibawah posisi eselon IV sekalipun, maka birokrasi pemerintahan tidak jalan,” tambahnya seraya berandai-andai agar pejabat fungsional yang memiliki pangkat dan golongan sama dengan pejabat struktural maka semuanya juga harus disamakan terutama tunjangan kinerjanya.
“Jangan gara-gara diganti dari pejabat struktural ke pejabat fungsional menyebabkan tunjangan jabatannya turun drastis,” tegasnya (Red/dari berbagai sumber).
